Bacaan 6 Menit
Kasus ekonomi syariah itu menggugat di pengadilan negeri atau pengadilan agama? Bila ada yang menggunakan perdata barat itu bagaimana? Tolong dijelaskan beserta dasar hukumnya. Mohon bantuannya. Makasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Peradilan Agama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 November 2010.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui bahwa pertanyaan Anda menyangkut pertanyaan kompetensi absolut dari perkara ekonomi syariah. Menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis dalam bukunya Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (hal. 326), kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan dari jenis pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara itu, misalnya apakah merupakan kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri), peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.
Sebagai informasi, dari dari buku yang sama, ada juga kompetensi relatif, yaitu menyangkut wewenang pengadilan mana (sejenis untuk memeriksa perkara itu, misalnya apakah wewenang Pengadilan Negeri Makassar atau wewenang Pengadilan Maros.
Terhadap perkara ekonomi syariah, terdapat ketentuan Perma 02/2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah (“KHSE”), yang dalam Konsideran huruf a Perma 02/2008 dijelaskan bahwa adanya keperluan dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum menurut prinsip syariah untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian ekonomi syariah.
Kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) Perma 02/2008, hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam KHES. Namun, ini tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.[1]
Berdasarkan Pasal 2 Perma 02/2008, KHES sendiri letaknya berada pada Lampiran Perma 02/2008.
Apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Menurut Pasal 1 angka 1 KHES, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[2]
Berdasarkan penjelasan di atas, sudah jelas bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah berada pada lingkup pengadilan agama.
Berkaitan dengan peradilan agama diatur secara khusus dalam ketentuan UU 7/1989 dan perubahannya.
Adapun yang dimaksud dengan peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 50/2009. Kemudian dalam Pasal 2 UU 50/2009 dijelaskan bahwa:
Peradilan agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
Perkara tertentu sebagaimana dimaksud di atas, dapat ditemukan dalam Pasal 49 UU 3/2006, yang mengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
Pada perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama, ekonomi syariah merupakan salah satunya. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i UU 3/2006, diterangkan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:
Baca juga: Perbedaan Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima
Jadi kompetensi absolut dari perkara ekonomi syariah berada pada pengadilan agama. Jika gugatan ekonomi syariah dilakukan di pengadilan selain pengadilan agama, maka menurut hemat kami terdapat cacat formil dan putusan yang akan dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO). Hal ini karena hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU 7/1989 dan perubahannya.[3]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
Andi Sofyan dan Abd. Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2014.
