Perbandingan Pasar Modal Konvensional dan Syariah

PERTANYAAN

Apa perbedaan pokok antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Persamaan Pasar Modal Konvensional dan Syariah

KLINIK TERKAIT

Aturan dan Batasan Transaksi Short Selling di Indonesia

26 Mar, 2026

Bentuk Perlindungan Investor di Pasar Modal

17 Sep, 2025

Pengertian Efek Bersifat Ekuitas dalam Pasar Modal

05 Jul, 2025

Tanggung Jawab Manajer Investasi Jika Investor Merugi

09 Apr, 2025

Secara konseptual, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal pasar modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penawaran umum dan transaksi efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Adapun, sepanjang penelusuran kami dalam undang-undang, tidak ada definisi khusus terkait pasar modal syariah. Baik pasar modal konvensional maupun syariah merupakan bagian dari sistem pasar modal Indonesia yang tunduk pada kerangka hukum yang sama.

Artinya, keduanya melakukan kegiatan yang sama, yaitu meliputi penawaran umum, perdagangan efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal syariah merupakan subsistem dari pasar modal nasional, bukan merupakan sistem yang terpisah, dan tidak memiliki bursa yang berbeda. Keduanya menggunakan sistem dengan lembaga dan subjek hukum yang sama, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek (broker), bank kustodian, emiten, investor, manajer investasi, profesi penunjang (notaris, akuntan, konsultan hukum), dan lain-lain.

Secara teknis, pasar modal konvensional dan pasar modal syariah memiliki mekanisme transaksi di bursa yang sama, yakni dengan menggunakan sistem perdagangan elektronik, mengikuti prinsip order matching, dan tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi (disclosure).

Dari perspektif perlindungan terhadap investor, keduanya sama-sama menerapkan prinsip keterbukaan informasi (disclosure), keadilan (fairness), dan mengutamakan perlindungan terhadap investor dan para pihak, baik dari praktik pelanggaran, maupun kejahatan dalam pasar modal seperti manipulasi pasar, penipuan, insider trading, dan sebagainya.

Beberapa kesamaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah di Indonesia menggunakan integrated dual system, bukan sistem paralel yang sepenuhnya terpisah.

Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Syariah

Lantas, apa perbedaan pokok antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah? Perbedaan paling mendasar adalah adanya syarat kepatuhan terhadap prinsip syariah pada pasar modal syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[1] Mengenai prinsip syariah di pasar modal ini diatur secara khusus dalam Fatwa DSN MUI No. 80/DSNMUI/III/2011.

Sedangkan kegiatan syariah di pasar modal merupakan kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, perusahaan efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah.[2]

Selain memiliki perbedaan secara prinsip, pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah juga memiliki perbedaan lain sebagai berikut.

Pertama, instrumen investasi. Instrumen investasi dalam pasar modal syariah terbatas pada efek yang memenuhi kriteria syariah, seperti efek syariah berupa saham, sukuk, reksa dana syariah, dan efek beragun aset syariah, serta dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Kriteria efek syariah diatur dalam Pasal 3 POJK 15/2015jo.POJK 8/2025.

Sedangkan pasar modal konvensional tidak membatasi jenis instrumen sepanjang memenuhi ketentuan umum pasar modal.

Kedua, akad atau perjanjian. Pasar modal syariah menggunakan akad-akad tertentu seperti mudarabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Selain itu, transaksi pasar modal syariah harus berbasis underlying asset, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai’ al-ma’dum, talaqqi al-rukban, ghabn, dan tadlis.

Sedangkan pasar modal konvensional menggunakan perjanjian umum dalam hukum perdata tanpa batasan akad syariah dan memperbolehkan instrumen berbasis bunga maupun derivatif tertentu.

Ketiga, screening pada emiten. Dalam pasar modal syariah, kegiatan dan jenis usaha emiten, cara pengelolaan usaha yang dilakukan, serta produk atau jasa yang diterbitkan oleh emiten, harus berdasarkan prinsip syariah. Emiten syariah atau perusahaan publik syariah harus memenuhi kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam POJK 17/2015. Sedangkan pada pasar modal konvensional tidak mengenal screening berbasis nilai halal-haram.

Keempat, sistem pengawasan. Terdapat dua lembaga pengawasan pada pasar modal syariah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas terhadap kepatuhan prinsip syariah. Sedangkan pasar modal konvensional hanya diawasi oleh OJK.

Kelima, tujuan dan orientasi. pasar modal syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada aspek keberkahan dan kepatuhan syariah (ethical investing). Sedangkan pasar modal konvensional lebih berorientasi pada profit dan efisiensi ekonomi.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

[1] Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

[2] Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal