Saya orang awam ingin punya asuransi kesehatan yang berbasis syariah. Apa saja yang harus saya cermati dari perjanjian asuransi kesehatan agar sesuai dengan syariah? Selain itu, apa ciri-ciri akad pada asuransi kesehatan yang memenuhi ketentuan syariah?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan berupa sebagian atau seluruh biaya perawatan seperti biaya medis, bedah, obat, medical check-up, dan sejenisnya atas timbulnya risiko kesehatan atau penyakit.[1]
Adapun, asuransi kesehatan syariah merupakan perlindungan biaya kesehatan yang dijalankan dengan prinsip tolong-menolong (ta’awun) antar peserta.[2] Jadi, peserta sama-sama menyetor kontribusi ke dana tabarru’, yang akan digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang sakit atau butuh perawatan. Perusahaan asuransi syariah hanya mengelola (bukan memiliki) dana tersebut dan mendapatkan ujrah (fee pengelolaan), bukan keuntungan dari dana peserta.
Dalam asuransi kesehatan syariah, perusahaan asuransi bukan mengambil risiko sendiri seperti asuransi konvensional, melainkan menjadi pengelola dana tabarru’ atau kontribusi peserta dan menyalurkan dana kepada peserta yang klaim. Akad yang digunakan dalam asuransi kesehatan syariah antara peserta dengan perusahaan adalah wakalah bil-ujrah.[3] Akad wakalah bil-ujrah yaitu akad wakalah (pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum) yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee).[4]
Adapun prinsip-prinsip syariah yang perlu diperhatikan dalam akad asuransi kesehatan syariah, antara lain ta’awun (tolong menolong), bebas dari riba, gharar (penipuan), maysir (perjudian), zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.[5]
Kemudian, secara umum, manfaat yang didapat sama seperti asuransi kesehatan konvensional, hanya saja pengelolaannya sesuai prinsip Islam. Beberapa manfaat yang diberikan antara lain rawat inap, rawat jalan, perawatan kehamilan dan melahirkan, gawat darurat, dan sebagainya.
Jika Anda akan menggunakan asuransi kesehatan syariah, berikut kami sampaikan beberapa hal yang harus Anda cermati dalam perjanjiannya (akadnya).
Dalam perjanjian asuransi kesehatan syariah, akad antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru’.[6]
Akad tabarru’ adalah hibah[7] dan dalam akad tabarru’, peserta memberikan hadiah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.[8]
Sedangkan akad tijarah adalah mudharabah[9] dan dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai pengelola dan peserta bertindak sebagai pemegang polis.[10] Akad mudharabah digunakan sebagai dasar perjanjian untuk tujuan komersial, di mana perusahaan asuransi sebagai pengelola dana akan mendapatkan bagi hasil dari investasi dana peserta.[11]
Sebelum menandatangani polis asuransi pastikan Anda membaca dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum. Di dalam polis harus memuat cara perhitungan surplus/defisit underwriting.
Peserta dapat menanyakan mekanisme pembagian surplus (jika ada), apakah dikembalikan sebagian ke peserta, ditahan di dana tabarru’, dan/atau bagian untuk operator.
Pastikan dalam ketentuan polis tidak ada spekulasi/untung-untungan, ketidakpastian berlebih, atau skema yang menimbulkan riba. Akad tabarru’ menegaskan sifat nirlaba pada dana risiko, sedangkan perusahaan hanya mengambil ujrah atas jasa pengelolaan.
Perhatikan apakah ada ketentuan terkait dengan masa tunggu, pre-existing condition, limit tahunan/per kejadian, network rumah sakit, metode manfaat (reimbursement/cashless/hospital cash plan), serta co-payment (jika ada). Ketentuan tersebut haruslah jelas agar tidak menimbulkan sengketa. Hal ini juga ditekankan dalam POJK 36/2025.
Pastikan rincian biaya premi yang dibayarkan dan jumlah manfaat (klaim) yang akan diterima, alur klaim, dokumen, batas waktu verifikasi dan pembayaran ditulis secara tegas. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b POJK 36/2024 ditegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim paling lama 30 hari setelah adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.
Perlu diketahui bahwa produk asuransi harus mendapat persetujuan OJK sebelum dipasarkan[12] dan pemasaran (termasuk digital) wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen.
Pastikan ada opsi penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK (mediasi atau arbitrase) sebagai jalur resmi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan selain pengadilan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Butir Pertama - Ketentuan Umum angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah (“Fatwa DSN MUI 150/2022”)
[2] Lihat Butir Keempat angka 1 Fatwa DSN MUI 150/2022
[3] Lihat Butir Keempat angka 2 dan 3 Fatwa DSN MUI 150/2022
[4] Butir Pertama angka 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah
[5] Lihat Butir Pertama angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah (“Fatwa DSN MUI 21/2001”)
[6] Butir Kedua angka 1 Fatwa DSN MUI 21/2001
[7] Butir Kedua angka 2 Fatwa DSN MUI 21/2001
[8] Butir Ketiga angka 2 Fatwa DSN MUI 21/2001
[9] Butir Kedua angka 2 Fatwa DSN MUI 21/2001
[10] Butir Ketiga angka 1 Fatwa DSN MUI 21/2001
[11] Lihat Butir Keenam angka 3 Fatwa DSN MUI 21/2001
[12] Lihat Pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi
