Komposisi Penyertaan Modal Asing

PERTANYAAN

Bagaimana komposisi penyertaan saham asing (WNA/badan hukum asing) pada perusahaan yang sudah berdiri sebelumnya di mana pemegang saham sebelumnya adalah WNI dan badan hukum non asing/Indonesia (perusahaan PMDN). Perlu diketahui juga bahwa perusahaan bergerak pada bidang perkebunan sawit. Begitu juga bagaimana status anak perusahaan PMA dan komposisi saham anak perusahaan PMA? Dalam hal ini, saya mohon dasar hukumnya. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Komposisi Penyertaan Saham Asing yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. pada Selasa, 18 Mei 2010, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Agustus 2017.

KLINIK TERKAIT

Sejauh Mana Wewenang Direksi Asing dalam PT PMA?

23 Jul, 2025

Modal Dasar PT PMA

03 Jul, 2025

Bolehkah PMA Memperdagangkan Suku Cadang Motor via Online?

30 Apr, 2025

Prosedur Pendirian PT PMA Bidang Migas

17 Mar, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Penanaman Modal Asing

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.[1]

Berdasarkan definisinya, penanaman modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. penanaman modal dalam negeri, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;[2]
2. penanaman modal asing (“PMA”), adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negeri Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.[3]

PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas (“PT”) berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[4]

Penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan cara:[5]

1. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
2. membeli saham; dan
3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lantas, berapa batasan penyertaan modal asing?

Komposisi Penyertaan Modal Asing

Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada ketentuan Perpres 10/2021 yang telah diubah dengan Perpres 49/2021. Dalam peraturan presiden tersebut diatur bahwa pada dasarnya, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha:[6]

1. yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal; atau
2. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud di atas, terdiri atas:[7]

1. bidang usaha prioritas;
2. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”);
3. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4. bidang usaha yang tidak termasuk dalam jenis-jenis di atas.

Bidang usaha prioritas merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria program/proyek strategis nasional, pada modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan/atau orientasi dalam kegiatan penelitian/pengembangan/inovasi.[8] Contoh: pertanian jagun, tebu, perkebunan lada, dan lain-lain.[9] Selengkapnya dapat Anda baca dalam Lampiran I Perpres 49/2021.

Kemudian, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi atau UMKM ditujukan untuk:[10]

1. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM dengan syarat memenuhi kriteria:
   1. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau berteknologi sederhana;
   2. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
   3. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan;
2. bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM.

Contohnya industri pemindangan ikan (KBLI 10214) dialokasikan untuk koperasi dengan UMKM. Selengkapnya dapat Anda baca dalam Lampiran II Perpres 49/2021.

Adapun, bidang usaha dengan persyaratan tertentu merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan salah satunya persyaratan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing.[11]

Menjawab pertanyaan Anda, komposisi modal asing atau pembatasan kepemilikan modal asing dapat ditemukan pada Lampiran III Perpres 49/2021. Kami akan sajikan komposisi atau batasan modal asing yang terdapat dalam Lampiran III Perpres 49/2021 sebagai berikut:

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
1	Industri alat utama: · Industri senjata dan amunisi · Industri kendaraan perang · Industri radar pertahanan untuk sistem persenjataan · Industri kapal perang · Industri pesawat terbang militer	25200 30400 26513 30111 30300	Modal asing maksimal 49% atau dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan
2	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang	50111	Modal asing maksimal 49%
3	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata	50113	Modal asing maksimal 49%
4	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang	50114	Modal asing maksimal 49%
5	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus	50133	Modal asing maksimal 49%
6	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang	50134	Modal asing maksimal 49%
7	Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat	50135	Modal asing maksimal 49%
8	Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk barang	50141	Modal asing maksimal 49%
9	Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus	50142	Modal asing maksimal 49%
10	Angkutan penyeberangan umum antar provinsi	50214	Modal asing maksimal 49%
11	Angkutan penyeberangan perintis antar provinsi	50215	Modal asing maksimal 49%
12	Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota	50216	Modal asing maksimal 49%
13	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota	50217	Modal asing maksimal 49%
14	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota	50218	Modal asing maksimal 49%
15	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	50211	Modal asing maksimal 49%
16	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur	50212	Modal asing maksimal 49%
17	Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata	50213	Modal asing maksimal 49%
18	Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan	50221	Modal asing maksimal 49%
19	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	50222	Modal asing maksimal 49%
20	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	50223	Modal asing maksimal 49%
21	Angkutan moda udara niaga berjadwal	51101	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority)
22	Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	51102	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority)
23	Kegiatan angkutan udara	51109	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority)
24	Aktivitas kurir	53201	Modal asing maksimal 49%

Dalam lampiran tersebut, bidang usaha perkebunan sawit sebagaimana Anda maksud tidak terdapat ketentuan mengenai komposisi atau pembatasan kepemilikan modal asing.

Walaupun demikian, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa penanam modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.[12]

Status Anak Perusahaan PT PMA

Kemudian menjawab pertanyaan Anda mengenai status anak perusahaan PMA. Apabila PT PMA tersebut akan mendirikan PT baru sebagai anak perusahaannya, maka PT baru tersebut menjadi PT PMA juga. Hal ini karena dalam Pasal 1 angka 8 UU Penanaman Modal diatur bahwa:

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Merujuk pada definisi modal asing di atas, maka penyertaan modal di suatu PT oleh PT PMA dianggap sebagai penanaman modal asing juga. Oleh karena itu, anak perusahaan itu juga harus tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Perpres 10/2021 dan perubahannya. Namun, sangat disayangkan Anda tidak menyebutkan bidang usaha pada anak perusahaan tersebut. Jadi, kami tidak dapat menentukan apakah terdapat ketentuan mengenai komposisi atau pembatasan kepemilikan modal asing.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”)

[2] Pasal 1 angka 2 UU 25/2007

[3] Pasal 1 angka 3 UU 25/2007

[4] Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007

[5] Pasal 5 ayat (3) UU 25/2007

[6] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“Perpres 49/2021”)

[7] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“Perpres 10/2021”)

[8] Pasal 4 ayat (1) Perpres 10/2021

[9] Lampiran I Perpres 49/2021

[10] Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 10/2021

[11] Pasal 6 ayat (1) Perpres 49/2021

[12] Pasal 7 ayat (1) Perpres 49/2021