Bacaan 5 Menit
Saya memiliki usaha di bidang industri yang tergolong sebagai industri menengah, juga memenuhi kriteria usaha kecil. Mengingat adanya perbedaan kriteria antara usaha kecil dan klasifikasi industri kecil/menengah berdasarkan ketentuan di bidang perindustrian, apakah usaha saya tersebut dapat didirikan dalam bentuk PT perorangan? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ini Kriteria Usaha untuk Mendirikan PT Perorangan yang dibuat oleh Haris Satiadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Desember 2021.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan kriteria usaha kecil, industri kecil, dan industri menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b PP 7/2021, usaha kecil dikategorikan berdasarkan dua kriteria, yaitu modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Dari sisi modal usaha, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara itu, dari sisi hasil penjualan tahunan, usaha kecil memiliki hasil penjualan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar.
Sementara itu, Pasal 5 ayat (4) Permenperin 37/2025 mendefinisikan industri kecil sebagai industri yang memiliki modal usaha sampai dengan Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan industri menengah berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Permenperin 37/2025 adalah industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Penggolongan jenis industri dalam Permenperin 37/2025 tersebut ditujukan untuk penerbitan perizinan berusaha sektor perindustrian berdasarkan skala usahanya.[1] Sementara itu, penggolongan jenis usaha dalam PP 7/2021 berkaitan dengan pemberian kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, maupun menengah.[2]
Selain itu, PP 7/2021 mengelompokkan Usaha Kecil berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Sedangkan Permenperin 37/2025 mengelompokkan industri kecil berdasarkan modal usaha.
Lantas, apakah kegiatan usaha yang tergolong sebagai industri menengah namun juga termasuk kriteria usaha kecil, dapat mendirikan PT perorangan?
Perseroan terbatas atau PT dibagi menjadi dua jenis, yaitu:[3]
PT perorangan merupakan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil serta didirikan oleh 1 orang.[4] Kriteria usaha mikro dan kecil tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[5]
Selain itu, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.[6] Penyetoran modal tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, yang wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum paling lama 60 hari sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian perseroan perorangan.[7]
PT perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan mendapatkan sertifikat pendaftaran.[8] Kemudian, PT perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri Hukum melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.[9]
Untuk mengetahui tata cara pendirian PT perorangan, dapat Anda baca lebih lanjut dalam artikel Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, apabila usaha Anda termasuk kategori industri menengah dan juga usaha kecil, maka dengan asumsi modal usaha Anda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar, maka usaha Anda dapat berbentuk PT perorangan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum
[1] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
[2] Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
[3] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP 8/2021”).
[4] Pasal 2 ayat (1) huruf b PP 8/2021.
[5] Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
[6] Pasal 4 ayat (1) PP 8/2021.
[7] Pasal 4 ayat (2) PP 8/2021.
[8] Pasal 6 ayat (3) PP 8/2021.
[9] Pasal 6 ayat (4) PP 8/2021
