Menghina Pemerintah Tidak Lagi Dipidana, Benarkah?

PERTANYAAN

Buat lagu kritik atau bahkan menghina pemerintah, bisakah dikenai sanksi pidana? Dan bagaimana hubungannya dengan kebebasan berpendapat?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kritik Pemerintah Lewat Lagu = Hak Berekspresi? yang pertama kali dibuat oleh Renata Christha Auli, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 01 Juli 2025.

KLINIK TERKAIT

Jerat Pidana Intimidasi kepada Jurnalis yang Bertugas

20 Agt, 2026

Pidana Kerja Sosial sebagai Solusi Overcapacity Lapas

06 Agt, 2026

Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik

30 Mar, 2026

Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru

20 Mar, 2026

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Pada dasarnya, setiap orang dijamin haknya untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 juga menjamin hak berekspresi, yaitu:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Walau demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.[1]

Selanjutnya, Indonesia juga memiliki UU 9/1998 yang menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun Pasal 18 ayat (1) UU 9/1998 mengatur bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU 9/1998, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Kemudian, UU HAM menjamin warga negara untuk bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2):

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, sejak orde baru, terdapat banyak sastrawan dan musisi yang turut melakukan perlawanan simbolik terhadap pemerintahan melalui karyanya. Musik dan karya yang digunakan dalam menyuarakan ketidakadilan sering digunakan dalam gerakan sosial disebut dengan musik protes.[2]

Lantas, apakah kritik atau penghinaan terhadap pemerintah melalui lagu dapat dipidana?

Pasal Penghinaan Pemerintah

Penting untuk diketahui bahwa penghinaan pemerintah secara historis pernah diatur dalam KUHP lama yang saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan tersebut secara khusus dapat ditemukan dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama. Namun, dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi (“MK”) membatalkan pasal-pasal tersebut melalui Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

Lantas, bagaimana dengan KUHP baru? UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026,[3] juga mengatur ketentuan yang hampir sama dalam Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023, yang berbunyi:

Pasal 240 jo. Pasal 79 ayat (1)

1. Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
2. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
3. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
4. Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Pasal 241 jo. Pasal 79 ayat (1)

1. Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
2. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
3. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
4. Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 240 UU 1/2023, yang dimaksud dengan "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara.

Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkepentingan masyarakat.

Adapun “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sedangkan, “lembaga negara” adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Namun, saat ini Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 bernasib sama seperti aturan yang terdapat dalam KUHP lama, sebagaimana dijelaskan di atas. Pasalnya, MK telah menyatakan bahwa Pasal 240 dan pasal 241 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025 (hal. 199-200).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa norma Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama yang inkonstitusional tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pembatalan suatu pasal, namun harus dimaknai sebagai pembatalan terhadap materi atau substansi yang terkandung dalam norma-norma dimaksud. Artinya, pembentuk undang-undang tidak boleh menghidupkan kembali norma yang dinyatakan inkonstitusional (hal. 193-194).

Pasal 240 Pasal 241 UU 1/2023 memunculkan kembali ruh norma Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama. Akibatnya pergeseran paradigma ke arah negara hukum yang demokratis, yaitu yang adanya persamaan derajat dan kedudukan warga negara di hadapan hukum menjadi tidak tercapai (hal. 196).

Lebih lanjut, MK menjelaskan bahwa dalil pemohon yang menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum, sehingga dapat menimbulkan ancaman kriminalisasi atas kritik, evaluasi dan pendapat yang sah dan dapat menimbulkan efek-menakut-nakuti (chilling effect) bagi masyarakat dalam menyatakan pikiran dan sikap secara terbuka menyebabkan pelanggaran atas hak asasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 adalah dalil yang berdasar, sehingga harus dinyatakan beralasan menurut hukum (hal. 197).

Kemudian, menurut MK, norma Pasal 240 dan pasal 241 UU 1/2023 tidak menjamin hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya seperti dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD 1945.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa membuat lagu yang berisi kritik terhadap pemerintah diperbolehkan dan dilindungi oleh hukum. Di lain sisi, perbuatan yang dianggap menghina terhadap pemerintah maupun lembaga negara sudah tidak dapat dipidana karena saat ini terdapat putusan MK yang mencabut pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025.

Referensi:

Zalsa Pramudya Wiyanti. Musik Sebagai Metode Kritik Sosial-Politik (Analisis Perlawanan dalam Tiga Lagu Iwan Fals pada Masa Orde Baru). Journal of Politic and Government Studies, Vol. 13, No. 4, 2024.

[1] Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2] Zalsa Pramudya Wiyanti. Musik Sebagai Metode Kritik Sosial-Politik (Analisis Perlawanan dalam Tiga Lagu Iwan Fals pada Masa Orde Baru). Journal of Politic and Government Studies, Vol. 13, No. 4, 2024, hal. 3.

[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).