Bacaan 5 Menit
Saya dengar, ketentuan pidana kerja sosial diadakan karena lapas yang overcapacity. Apakah hal tersebut benar? Lantas, bagaimana mekanisme pengawasan pidana kerja sosial? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menjawab pertanyaan Anda, bahwa benar, salah satu alasan utama diadakannya pidana kerja sosial dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[1] adalah untuk mengatasi persoalan lembaga pemasyarakatan (“Lapas”) yang mengalami overcapacity atau kelebihan kapasitas.[2]
Akan tetapi, overcapacity bukanlah satu-satunya alasan. Pidana kerja sosial juga merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang mengedepankan prinsip kemanusiaan, proporsionalitas pidana, serta keadilan restoratif.[3]
Selama ini, pidana penjara menjadi jenis pidana yang paling dominan dijatuhkan oleh hakim, termasuk terhadap pelaku tindak pidana ringan. Akibatnya, jumlah penghuni lapas meningkat secara signifikan dan melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari pembinaan narapidana yang tidak optimal, tingginya biaya pemasyarakatan, hingga meningkatnya risiko kekerasan dan residivisme di dalam lapas.[4]
Oleh karena itu, pidana kerja sosial hadir sebagai alternatif pidana jangka pendek yang memungkinkan pelaku tindak pidana tertentu menjalani hukuman melalui pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus ditempatkan di lapas. Dengan demikian, negara tidak hanya mengurangi kepadatan lapas, tetapi juga mendorong pelaku untuk tetap produktif dan bertanggung jawab secara sosial.
Adapun dasar pengaturan pidana kerja sosial sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e dan Pasal 85 UU 1/2023.
Pidana kerja sosial ini dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau pidana denda ringan.[5] Sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemampuan kerja terdakwa, persetujuan terdakwa setelah dijelaskan tujuan dan konsekuensi pidana kerja sosial, riwayat sosial terdakwa, perlindungan keselamatan kerja, agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa, serta kemampuan terdakwa membayar pidana denda.[6] Sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU 1/2023.
Pidana kerja sosial pada prinsipnya tidak boleh bersifat eksploitatif ataupun merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, pekerjaan yang diberikan harus memperhatikan kemanusiaan, manfaat sosial, dan kemampuan terpidana.
Baca juga: Hukuman Pidana Kerja Sosial dalam KUHP
Mengenai mekanisme pengawasan, UU 1/2023 menentukan bahwa pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan dan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan.[7] Pada praktiknya, pengawasan dilakukan melalui koordinasi antara kejaksaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan instansi atau lembaga tempat kerja sosial dilaksanakan.
Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting untuk memantau perilaku, kedisiplinan, dan kepatuhan terpidana selama menjalani kerja sosial. Sedangkan, instansi tempat kerja sosial memberikan laporan mengenai kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan terpidana. Apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya secara patut, hakim dapat memerintahkan pengulangan pelaksanaan pidana kerja sosial atau menggantinya dengan pidana penjara maupun pidana denda sesuai putusan pengadilan.
Pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial bukanlah bentuk hukuman bebas, melainkan tetap merupakan pidana yang memiliki sifat memaksa dan konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan.
Secara teoritis, keberadaan pidana kerja sosial mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari yang semata-mata bersifat retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pemidanaan tidak lagi hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki pelaku dan menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Referensi:
[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[2] Dita Sri Wahyuningsih Antula dan M. Alpi Syahrin. Analisis Hukum Pidana Terkait Fungsi dan Permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol. 2, No. 2, 2025, hal. 342.
[3] Emaliawati, E., Saragih, B., & Mulyana, A. Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in the Perspective of Sentencing Purposes. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(3), 2022, hal. 325–336
[4] Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan, yang diakses pada 29 Juli 2026 pukul 12.00 WIB
[5] Topo Santoso. Pokok-Pokok Hukum Pidana Sesuai KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana. Rajawali Pers, 2023, hlm. 15
[6] Topo Santoso. Pokok-Pokok Hukum Pidana Sesuai KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana. Rajawali Pers, 2023, hlm 295
[7] Pasal 85 ayat (8) UU 1/2023
