Bacaan 9 Menit
Saya masih bingung, berdasarkan Pasal 2 UU 1/2023 tentang KUHP Baru, benarkah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang tidak tertulis dalam UU, namun dilarang oleh hukum adat setempat? Bagaimana mekanisme pelaksanaan dari ketentuan tersebut? Pasal apa yang dijerat kepada orang yang melakukan kejahatan berdasarkan hukum adat namun tidak tertulis dalam undang-undang?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[1] tetap mempertahankan asas legalitas. Sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 yang menegaskan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip ini penting karena hukum pidana tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang dan setiap orang berhak memperoleh kepastian hukum.
Namun, Pasal 2 ayat (1) UU 1/2023 membuka ruang terbatas bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mengatur bahwa:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.
Maka secara normatif, seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang tidak diatur dalam UU 1/2023, apabila perbuatan tersebut menurut hukum adat setempat merupakan perbuatan yang dilarang dan patut dikenai pidana.
Namun, ketentuan tersebut tidak boleh dibaca secara longgar. Hal ini karena terdapat batasan yang menyatakan hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku di tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam UU 1/2023, dan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia (“HAM”), serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.[2] Dengan kata lain, hukum adat tidak boleh digunakan untuk membenarkan pemidanaan yang diskriminatif, melanggar HAM, atau bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Hal penting lainnya adalah frasa tidak tertulis dalam undang-undang yang perlu dipahami secara hati-hati. Dalam konteks Pasal 2 UU 1/2023, yang dimaksud perbuatan yang tidak diatur dalam UU 1/2023, bukan berarti setiap perbuatan yang sama sekali tidak tertulis dalam hukum negara otomatis dapat dipidana. Jika unsur perbuatannya sudah sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam UU 1/2023, maka yang berlaku adalah ketentuan UU 1/2023, bukan ketentuan tindak pidana adat.
Mekanisme pelaksanaan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur lebih lanjut dalam PP 55/2025 yang merupakan aturan pelaksana Pasal 2 ayat (3) UU 1/2023. Dalam peraturan tersebut, hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana.[3] Sedangkan, tindak pidana adat adalah tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat.[4]
Hukum yang hidup dalam masyarakat sendiri harus memenuhi kriteria:[5]
Menurut Pasal 6 PP 55/2025, jenis tindak pidana adat yang memenuhi kriteria diatur dalam Peraturan Daerah (“Perda”). Poin ini menjadi penting karena pengakuan terhadap tindak pidana adat tetap harus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum. Hal ini memastikan masyarakat untuk dapat mengetahui secara lebih jelas masyarakat hukum adat mana yang diakui, wilayah berlakunya hukum adat, perbuatan apa yang dilarang, bagaimana tata cara penyelesaiannya, dan bentuk pemenuhan kewajiban adat yang dapat dijatuhkan.
Adapun, kriteria dari tindak pidana adat, adalah sebagai berikut:[6]
Proses pembentukan Perda mengenai tindak pidana adat tidak boleh dilakukan secara sepihak. Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) PP 55/2025, usulan dapat berasal dari:
Terhadap usulan tersebut dilakukan penelitian secara langsung dengan paling sedikit melibatkan anggota masyarakat hukum adat, akademisi atau peneliti, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap masyarakat hukum adat.[7] Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam kajian untuk menilai apakah hukum adat dan tindak pidana adat yang diusulkan telah memenuhi kriteria yang ditentukan.[8]
Adapun Perda mengenai tindak pidana adat paling sedikit memuat ketentuan mengenai:[9]
Dalam proses pembentukan Perda tindak pidana adat ini, pemerintah daerah atau DPRD juga wajib melibatkan masyarakat hukum adat secara bermakna.[10]
Kemudian, sebelum rancangan Perda (“Raperda”) mengenai tindak pidana adat dilanjutkan ke tahap pembentukan lebih lanjut, rancangan tersebut harus disampaikan kepada Menteri Hukum untuk dilakukan pemeriksaan.[11]
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindak pidana adat yang diatur telah sesuai dengan kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat dan kriteria tindak pidana adat.[12] Jika seluruh tindak pidana adat dalam Raperda tersebut tidak sesuai dengan kriteria, Rapderda mengenai tindak pidana adat tidak dapat dilanjutkan penyusunannya.[13]
Baca juga: Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law
Menurut Pasal 16 PP 55/2025, penanganan tindak pidana adat mengutamakan penyelesaian oleh Lembaga Adat bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penanganan tersebut dilakukan melalui musyawarah yang mengikutsertakan korban, orang yang diduga melakukan tindak pidana adat, dan masyarakat hukum adat setempat.
Apabila musyawarah menyatakan telah terjadi tindak pidana adat dan orang tersebut merupakan pelakunya, maka pelaku wajib memenuhi kewajiban adat.[14]
Sebaliknya, jika musyawarah menyatakan orang tersebut tidak melakukan tindak pidana adat atau perbuatannya bukan tindak pidana adat, maka ia dibebaskan dari pemenuhan kewajiban adat.[15]
Hasil musyawarah tersebut kemudian dapat dimohonkan penetapan pengadilan dengan lembaga adat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri melalui kepala kejaksaan.[16]
Perkara tindak pidana adat tidak dapat diproses dalam peradilan pidana, dalam hal:[17]
Akan tetapi, jika pelaku tidak melaksanakan hasil keputusan adat, tindak pidana adat diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[18]
Menjawab pertanyaan Anda yang terakhir, pasal yang menjadi dasar pemidanaan terhadap perbuatan yang dilarang oleh hukum yang hidup dalam masyarakat adalah Pasal VII angka 46 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 597 UU 1/2023, sebagai berikut:
Maka, Pasal 2 UU 1/2023 bukan pasal yang berdiri sendiri untuk langsung menjerat pelaku, melainkan berfungsi sebagai norma pengakuan dan pembatasan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal yang lebih tepat disebut sebagai dasar pemidanaan adalah Pasal 597 UU 1/2023.
Kesimpulannya, seseorang memang dapat dipidana atas perbuatan yang tidak diatur dalam UU 1/2023 tetapi dilarang oleh hukum adat setempat. Namun, hal itu dilakukan secara terbatas, setelah tindak pidana adatnya memenuhi kriteria hukum, ditetapkan dalam Perda, dan dilaksanakan melalui mekanisme yang menjamin kepastian hukum, penghormatan terhadap HAM, serta pengawasan melalui penetapan pengadilan. Oleh karena itu, ketentuan ini sebaiknya dipahami bukan sebagai pembatalan asas legalitas, melainkan sebagai pengakuan terbatas terhadap hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[2] Pasal 2 ayat (2) UU 1/2023
[3] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (“PP 55/2025”)
[4] Pasal 1 angka 2 PP 55/2025
[5] Pasal 4 PP 55/2025
[6] Pasal 5 PP 55/2025
[7] Pasal 7 ayat (3) PP 55/2025
[8] Pasal 7 ayat (5) PP 55/2025
[9] Pasal 10 PP 55/2025
[10] Pasal 11 ayat (1) PP 55/2025
[11] Pasal 12 ayat (1) PP 55/2025
[12] Pasal 12 ayat (5) PP 55/2025
[13] Pasal 14 ayat (3) PP 55/2025
[14] Pasal 17 PP 55/2025
[15] Pasal 18 PP 55/2025
[16] Pasal 20 PP 55/2025
[17] Pasal 21 PP 55/2025
[18] Pasal 22 ayat (1) PP 55/2025
