Putusan Adat dan Hukum Negara: Mana yang Didahulukan?

PERTANYAAN

Saya memiliki pertanyaan seputar hukum adat: Apakah putusan adat memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional di Indonesia? Bagaimana kedudukan putusan adat dalam sistem hukum positif Indonesia? Lalu, dalam hal terjadi konflik antara putusan adat dan hukum negara, mana yang harus didahulukan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat, yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H., dan dipublikasikan pada 06 Agustus 2019.

Pengertian Hukum Adat dan Dasar Hukumnya

Hukum adat hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia. Dasar hukum yang menjadi landasan normatif mengapa hukum adat masih diberlakukan di Indonesia adalah Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Amandemen ke-4, yaitu:

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Artinya, seluruh aturan yang masih ada dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan aturan lainnya akan tetap berlaku sebelum diadakan aturan yang baru.

Pada dasarnya, terdapat berbagai definisi hukum adat menurut pendapat para sarjana hukum, antara lain:[1]

1. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi atau akibat hukum.
2. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat adalah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan oleh kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.
3. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Sehingga, dapat kami simpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang lahir dan digunakan oleh bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Oleh karena itu, sepanjang belum dibuat aturan nasional yang baru tentang hal-hal yang diatur dalam hukum adat, hukum adat masih berlaku.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Bahkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, terdapat beberapa pasal yang menyatakan bahwa hukum adat sangat penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menggambarkan bahwa hukum adat masih diberlakukan di Indonesia sampai saat ini, yang tercermin dalam isi pasal berikut:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan di atas dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.[2]

Selain peraturan yang bersifat tertulis, nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang sering dikenal dengan living law, termasuk di dalamnya hukum adat, kebiasaan, norma-norma, menjadi acuan penting bagi hakim dalam mendasarkan putusan yang diambilnya.

Baca juga: Living Law di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir

Adapun Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa sidang pemeriksaan dan putusan pengadilan dianggap sah jika dinyatakan oleh hakim bahwa sidang dibuka untuk umum. Sifat terbuka hukum adat hingga kini masih menjadi landasan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Berikutnya, Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sumber hukum tidak tertulis wajib dimuat sebagai dasar putusan hakim di pengadilan.

Perkembangan saat ini dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026, tepatnya pada Pasal 66 ayat (1) huruf f dan Pasal 96, bahkan menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya dapat dikenakan sanksi pidana pokok seperti penjara atau denda, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa kewajiban adat dalam hal-hal tertentu sebagaimana telah diatur dalam KUHP baru.

Dengan demikian, berbagai ketentuan tersebut di atas tentunya telah memberikan landasan normatif yang kuat bahwa hukum adat masih diberlakukan hingga saat ini di Indonesia.

Kedudukan Putusan Adat di Indonesia

Selanjutnya, putusan adat merupakan putusan yang diberikan oleh pemuka/lembaga adat yang berwenang, misalnya ketua adat, tentang penyelesaian perkara adat yang telah mengganggu keseimbangan masyarakat adat. Putusan adat yang dikeluarkan oleh pemuka adat tidak serta-merta memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional seperti halnya undang-undang ataupun putusan hakim di pengadilan yang berlaku bagi para pihak dalam kasus tertentu, tetapi diakui secara nasional sepanjang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Nanda Firdaus Puji Istiqomah dalam jurnal Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, legitimasi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kurangnya pengakuan formal dan keterbatasan eksekusi dalam peradilan negara. Meskipun hukum adat diakui dalam konstitusi, implementasinya sering kali tidak selaras dengan hukum nasional (hal. 1).

Selanjutnya, sebagai contoh, kedudukan hukum putusan sidang adat dan sistem pembuktian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif hukum positif masih membutuhkan penguatan regulasi melalui pengakuan formal dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.2

Menurut hemat kami, kedudukan putusan adat dalam sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya diakui sebagai salah satu hukum positif di Indonesia, karena hukum positif terdiri dari segala aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang masih berlaku di Indonesia pada saat ini. Hukum adat sebagai salah satu hukum yang tidak tertulis masih berlaku hingga sekarang, selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, putusan adat masih terbatas pemberlakuannya, tidak sama seperti halnya undang-undang ataupun putusan pengadilan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Jika Terjadi Konflik antara Putusan Adat dan Hukum Negara

Dalam hal terjadi konflik antara putusan adat dan hukum negara, yang harus didahulukan adalah hukum negara. Hal ini dikarenakan hukum adat masih memiliki keterbatasan untuk dapat diberlakukan secara nasional dibandingkan dengan hukum negara. Dalam praktiknya, beberapa sifat hukum negara yang mendasari bahwa harus didahulukan antara lain:

1. Hukum negara bersifat mengikat secara umum. Artinya, berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, tanpa membedakan suku, ras, golongan, adat tertentu.
2. Hukum negara bersifat tertulis dan menjamin kepastian hukum. Bentuk tertulis suatu peraturan perundang-undangan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sedangkan hukum adat bersifat tidak tertulis dan tentunya berbeda-beda hasil putusan adatnya sesuai wilayah adat masing-masing.
3. Hukum negara bersifat memaksa, khususnya hukum pidana. Artinya, pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui peran lembaga-lembaga negara, misalnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
4. Hukum negara memiliki bentuk formal yang disahkan oleh lembaga yang berwenang, misalnya undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan disahkan oleh lembaga eksekutif, peraturan pemerintah yang dibentuk dan disahkan oleh presiden, serta peraturan lainnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekuatan mengikat putusan adat masih terbatas jika dibandingkan dengan hukum negara. Namun demikian, keberadaan putusan adat tetap diakui sebagai hukum yang hidup di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

1. Budiman (et al.). Kedudukan Hukum Putusan Sidang Adat Sengketa Tanah Adat Ondoafi Keerom dalam Hukum Positif. Universitas Yapis Papua: Journal of Law Review, Vol. 3, No. 2, 2024;
2. Nanda Firdaus Puji Istiqomah. Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 3, 2025;
3. Yulia. Buku Ajar Hukum Adat. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

---

[1] Yulia. Buku Ajar Hukum Adat. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hal. 2-3.

[2] Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2 Budiman (et al.). Kedudukan Hukum Putusan Sidang Adat Sengketa Tanah Adat Ondoafi Keerom dalam Hukum Positif. Universitas Yapis Papua: Journal of Law Review, Vol. 3, No. 2, 2024.