Bacaan 9 Menit
Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi? Apakah pemidanaan terhadap suatu korporasi dapat menghapus atau mengurangi tanggung jawab pidana individu pengurusnya? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam lingkup kegiatan usahanya untuk kepentingan korporasi atau untuk mendapatkan keuntungan.[1] Dalam perkembangan hukum pidana, korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari semakin besarnya peran korporasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian yang sangat besar apabila terjadi pelanggaran hukum
UU 1/2023 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[2] mendefinisikan korporasi dalam bentuk yang cukup luas, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 146 UU 1/2023, yang menjelaskan:
Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.
Pengertian menunjukkan bahwa korporasi tidak lagi dipahami hanya sebagai badan hukum. Melainkan bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum juga termasuk dalam pengertian korporasi sepanjang memiliki organisasi yang menjalankan suatu kegiatan secara teratur. Pendekatan tersebut membuat status badan hukum bukan lagi satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah suatu entitas dapat dipandang sebagai korporasi dalam hukum pidana.
Selain itu, UU 1/2023 juga mengatur bahwa istilah bentuk-bentuk badan hukum maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yang berada di undang-undang lain, disamakan dengan korporasi sebagaimana dalam UU 1/2023.[3]
Pengaturan tersebut sejalan dengan perkembangan praktik dunia usaha yang semakin beragam. Banyak kegiatan ekonomi dijalankan oleh organisasi yang meskipun tidak berbadan hukum, tetap memiliki pengurus, kekayaan, serta menjalankan aktivitas usaha sebagaimana badan hukum pada umumnya. Apabila organisasi semacam itu melakukan tindak pidana dalam menjalankan usahanya, tidak tepat apabila pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada orang perseorangan yang bertindak di dalamnya. Oleh karena itu, UU 1/2023 memberikan ruang agar berbagai bentuk organisasi tersebut dapat diperlakukan sebagai korporasi dan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Merujuk pada Pasal 46 dan Pasal 47 UU 1/2023, yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi memiliki unsur:
1. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilakukan oleh:
2. bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi;
3. dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi
Salah satu makna dari unsur tersebut adalah suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi apabila terdapat hubungan yang erat antara perbuatan tersebut dengan kepentingan dan lingkup usaha atau kegiatan korporasi. Hukum menganggap tindakan orang-orang tersebut sebagai tindakan korporasi itu sendiri sehingga kesalahan yang mereka lakukan dapat diatribusikan kepada korporasi.
Artinya, yang menjadi fokus bukan hanya siapa pelaku fisiknya, tetapi juga apakah perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan korporasi berdasarkan hubungan antara pelaku, tindakan yang dilakukan, dan kepentingan korporasi yang dilayaninya. Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan hubungan pertanggungjawaban tersebut, antara lain identification theory, vicarious liability, aggregation theory, dan corporate culture theory. Dalam praktik hukum, sebagian putusan telah menggunakan teori-teori tersebut.[4]
Baca juga: Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi
Sebagai contoh, penyuapan yang dilakukan pengurus untuk memenangkan proyek perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi, sedangkan penggelapan dana perusahaan oleh pengurus untuk kepentingan pribadi lebih tepat dipandang sebagai tindak pidana terhadap korporasi, bukan oleh korporasi.
Atas dasar itu, dapat dipahami bahwa tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam rangka kegiatan korporasi dan dapat diartikan sebagai perbuatan serta kesalahan korporasi, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di samping atau terlepas dari pertanggungjawaban individu yang terlibat.
Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya mengenai apakah pemidanaan terhadap suatu korporasi dapat menghapus atau mengurangi tanggung jawab pidana individu pengurusnya? Pertanyaan tersebut mengandung dua pertanyaan yang berbeda, sehingga perlu dijawab secara terpisah.
Baca juga: Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya
Pertama, apakah pemidanaan terhadap suatu korporasi dapat menghapus tanggung jawab pidana individu pengurusnya? Jawabannya adalah tidak. Hukum pidana memandang korporasi dan pengurusnya sebagai subjek hukum yang berbeda. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban karena tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya, sedangkan pengurus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki peran, kewenangan, atau kesalahan yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana tersebut.[5]
Prinsip ini dapat ditemukan pada bunyi Pasal VII angka 5 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 49 UU 1/2023. Akibat prinsip ini penuntut umum dapat menuntut korporasi dan individu secara bersamaan apabila masing-masing memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Ketentuan yang sama juga diatur sebelumnya dalam Pasal 23 ayat (1) Perma 13/2016.
Namun, hal ini tidak berarti setiap tindak pidana yang dilakukan korporasi selalu berakibat pada pemidanaan seluruh pengurusnya. Pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada prinsip kesalahan (schuld). Seorang pengurus hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki keterlibatan, baik karena melakukan sendiri, memerintahkan, turut serta, maupun karena lalai menjalankan kewajiban yang secara hukum dibebankan kepadanya. Sebaliknya, apabila pengurus dapat membuktikan bahwa tindak pidana terjadi di luar pengetahuan dan kewenangannya serta telah menjalankan fungsi pengawasan secara patut, maka tidak serta-merta ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memungkinkan korporasi dan pengurusnya untuk dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan sesuai dengan peran dan kesalahannya masing-masing. Model pertanggungjawaban ini bertujuan untuk mencegah korporasi dijadikan tameng untuk melindungi individu yang sesungguhnya bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa sanksi pidana tetap dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya.
Contoh putusan pengadilan yang menghukum korporasi dan sekaligus pengurusnya adalah Putusan PN Surabaya Nomor 2160/Pid.B/Lh/2023/PN Sby yang menghukum korporasi dengan pidana denda dan penutupan, serta pengurus dengan pidana penjara dan denda. Sanksi yang persis, yaitu menghukum korporasi dan sekaligus pengurusnya juga bisa ditemukan pada Putusan PN Surabaya Nomor 2607/Pid.B/LH/2023/PN Sby.
Kedua, apakah pemidanaan terhadap suatu korporasi dapat mengurangi tanggung jawab pidana individu pengurusnya? Jawabannya juga tidak. Pertanyaan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara hakim menilai pertanggungjawaban setiap pelaku. Korporasi dan pengurus dipandang sebagai dua subjek hukum yang berbeda. Oleh karena itu, ketika keduanya sama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana, masing-masing harus dinilai berdasarkan peran dan kesalahannya sendiri. Adanya putusan pidana terhadap korporasi tidak menjadikan tanggung jawab pidana pengurus berkurang begitu saja.
Perlu dipahami bahwa perbedaan antara tanggung jawab pidana dan pidana yang dijatuhkan. Tanggung jawab pidana menyangkut ada atau tidaknya dasar untuk menyatakan seseorang bersalah, sedangkan pidana merupakan konsekuensi yang dijatuhkan setelah kesalahan tersebut terbukti. Dua konsep ini tidak boleh dicampuradukkan. Oleh karena itu, meskipun korporasi telah dijatuhi pidana, pengurus yang terbukti bersalah tetap memikul tanggung jawab pidana secara penuh.
Kemudian, hal yang berbeda dapat terjadi pada tahap penjatuhan pidana. Penentuan berat ringannya pidana, diberikan kepada hakim untuk mempertimbangkan seluruh keadaan yang menyertai perkara, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan korporasi setelah tindak pidana terjadi, seperti pembayaran ganti kerugian, pemulihan kerusakan, atau perbaikan sistem kepatuhan. Pertimbangan tersebut dapat memengaruhi jenis atau lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pengurus, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa pengurus tetap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
Karena itu, pemidanaan terhadap korporasi bukan merupakan alasan hukum untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana pengurus. Jika terdapat pengurangan, hal itu berada pada ranah pemidanaan sebagai bagian dari diskresi hakim, bukan pada ranah pertanggungjawaban pidana. Karena itu, pemidanaan terhadap korporasi tidak dapat dijadikan alasan bagi pengurus untuk menghindari ataupun mengurangi tanggung jawab pidananya.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
[1] Sutan Remy Sjahdeini. Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-beluknya. Jakarta: Kencana, 2017, hal. 55-56.
[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[3] Pasal 614 huruf b UU 1/2023
[4] Nani Mulyati. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Depok: Rajawali Pers, 2018, hal. 284
[5] Sutan Remy Sjahdeini. Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-beluknya. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 257
