Rapor Merah Pemerintahan Prabowo-Gibran: Krisis Legitimasi, Militerisasi, dan Kemerosotan Ekonomi
Belum lagi memburuknya korupsi serta penanganan bencana yang tidak kompeten.
MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah, Ada Pembeda Antara Kritik dan Serangan Personal
Masyarakat memiliki jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk mengkritik kebijakan.
MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah, Bagaimana Batasan Penghinaan dan Kritik?
Pertimbangan MK terhadap adanya bahaya chilling effect diapresiasi oleh praktisi hukum.
Pasca Putusan MK, APH Diminta Ubah Cara Pandang terhadap Kritik
Partisipasi masyarakat melalui kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, sement...
Menyoal Kritik Pejabat Publik: Antara Person, Jabatan, dan Institusi
Di tengah tipisnya batasan antara kritik dan penghinaan, pemerintah dituntut untuk merespons dinamik...
Menghina Pemerintah Tidak Lagi Dipidana, Benarkah?
Berdasarkan UU 1/2023 tentang KUHP baru, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara bisa dipi...
28 Tahun Reformasi, Bayang-Bayang Kemunduran Demokrasi dan Remiliterisasi
Pola represif orde baru bermunculan mulai dari kasus teror terhadap aktivis HAM Andrie Yunus, pembub...
Amnesty Internasional: Kampanye 'Antek Asing' Dinilai Jadi Instrumen Baru Membungkam Kritik
Tuduhan sebagai 'antek asing' digunakan untuk mendelegitimasi aktivis HAM, organisasi masyarakat sip...














