Pasca Putusan MK, APH Diminta Ubah Cara Pandang terhadap Kritik
Utama

Pasca Putusan MK, APH Diminta Ubah Cara Pandang terhadap Kritik

Partisipasi masyarakat melalui kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, sementara setiap tindakan penegakan hukum harus tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan ketentuan pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Namun, putusan tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diikuti perubahan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam membedakan kritik dengan penghinaan.

MK melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 28 Agustus 2026 mengabulkan seluruh permohonan pengujian terhadap Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 KUHP. Ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menjadi instrumen untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hak konstitusional warga negara.

MK menilai, Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP menempatkan pemerintah atau lembaga negara sebagai objek yang dilindungi melalui ketentuan pidana. Padahal sebagai subjek hukum, lembaga negara tidak memiliki perasaan yang dapat menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya penghinaan.

Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Riki Afrizal mengatakan, putusan tersebut menegaskan bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP tidak lagi dapat digunakan untuk mempidanakan masyarakat karena dianggap menghina pemerintah atau lembaga negara. Putusan itu juga mengurangi kekhawatiran masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Pasca putusan MK ini masyarakat tidak perlu lagi takut apabila menyampaikan kritik kepada pemerintah atau lembaga negara akan dikenakan pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara,” kata Riki dalam Academia Lawfest 2026 Vol. 7 bertajuk ‘Menakar Dampak Putusan MK tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Pemerintah terhadap Kebebasan Sipil’, Rabu (30/9/2026).

Baca juga:

Meski demikian, Riki menilai implementasi putusan tetap membutuhkan kesamaan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum. Putusan MK memang telah menghapus dasar hukum penggunaan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP. Namun pemahaman mengenai batas antara kritik dan penghinaan tetap penting agar kriminalisasi terhadap ekspresi warga tidak kembali terjadi melalui konstruksi hukum lainnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info