Pada dasarnya, kata dia, kritik dapat berupa ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah maupun penyampaian mengenai kesalahan dalam suatu kebijakan. Kritik juga dapat disampaikan dalam bentuk saran yang konstruktif. Adapun apabila suatu pernyataan telah menyasar pribadi pejabat atau individu tertentu, konsekuensi hukumnya dapat berbeda karena objek yang dibicarakan bukan lagi lembaga negara.
Sementara itu, Ketua Komisi C Senat Universitas Singaperbangsa Karawang, Indra Yudha Koswara menyebut, masih ada tantangan berupa pola pikir aparat yang melihat kritik sebagai bentuk serangan terhadap pemerintah. Merujuk pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga struktur dan budaya hukum.
Dalam konteks tersebut, perubahan norma melalui putusan MK menurutnya perlu diikuti perubahan cara pandang aparat dalam menghadapi kritik masyarakat.
“Artinya, APH kita harus menganggap bahwa apa yang disampaikan kepada publik ini bukan sebagai wujud tindakan akan menggulingkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya kesamaan komitmen di antara aparat dalam sistem peradilan pidana. Partisipasi masyarakat melalui kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, sementara setiap tindakan penegakan hukum harus tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.
Karena itu, tantangan setelah putusan MK bukan semata-mata memastikan norma yang telah dibatalkan tidak lagi digunakan, tetapi juga memastikan budaya penegakan hukum bergerak sejalan dengan putusan tersebut. Indra menilai penambahan aturan baru mengenai perlindungan pembela HAM pun tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila aturan yang sudah ada belum dijalankan secara konsisten.
“Yang penting sebenarnya masyarakat jangan takut di negaranya sendiri. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan,” pungkasnya.
















