Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan ketentuan pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Namun, putusan tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diikuti perubahan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam membedakan kritik dengan penghinaan.
MK melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 28 Agustus 2026 mengabulkan seluruh permohonan pengujian terhadap Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 KUHP. Ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menjadi instrumen untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hak konstitusional warga negara.
MK menilai, Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP menempatkan pemerintah atau lembaga negara sebagai objek yang dilindungi melalui ketentuan pidana. Padahal sebagai subjek hukum, lembaga negara tidak memiliki perasaan yang dapat menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya penghinaan.
Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Riki Afrizal mengatakan, putusan tersebut menegaskan bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP tidak lagi dapat digunakan untuk mempidanakan masyarakat karena dianggap menghina pemerintah atau lembaga negara. Putusan itu juga mengurangi kekhawatiran masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Pasca putusan MK ini masyarakat tidak perlu lagi takut apabila menyampaikan kritik kepada pemerintah atau lembaga negara akan dikenakan pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara,” kata Riki dalam Academia Lawfest 2026 Vol. 7 bertajuk ‘Menakar Dampak Putusan MK tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Pemerintah terhadap Kebebasan Sipil’, Rabu (30/9/2026).
Baca juga:
- Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pemaksaan Kesaksian Andrie Yunus dalam Sidang Militer
- Kritik VS Pidana: Membedah Ancaman Pasal Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara dalam KUHP Nasional
- Begini Batas Kritik dan Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru
Meski demikian, Riki menilai implementasi putusan tetap membutuhkan kesamaan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum. Putusan MK memang telah menghapus dasar hukum penggunaan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP. Namun pemahaman mengenai batas antara kritik dan penghinaan tetap penting agar kriminalisasi terhadap ekspresi warga tidak kembali terjadi melalui konstruksi hukum lainnya.
Pada dasarnya, kata dia, kritik dapat berupa ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah maupun penyampaian mengenai kesalahan dalam suatu kebijakan. Kritik juga dapat disampaikan dalam bentuk saran yang konstruktif. Adapun apabila suatu pernyataan telah menyasar pribadi pejabat atau individu tertentu, konsekuensi hukumnya dapat berbeda karena objek yang dibicarakan bukan lagi lembaga negara.
Sementara itu, Ketua Komisi C Senat Universitas Singaperbangsa Karawang, Indra Yudha Koswara menyebut, masih ada tantangan berupa pola pikir aparat yang melihat kritik sebagai bentuk serangan terhadap pemerintah. Merujuk pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga struktur dan budaya hukum.
Dalam konteks tersebut, perubahan norma melalui putusan MK menurutnya perlu diikuti perubahan cara pandang aparat dalam menghadapi kritik masyarakat.
“Artinya, APH kita harus menganggap bahwa apa yang disampaikan kepada publik ini bukan sebagai wujud tindakan akan menggulingkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya kesamaan komitmen di antara aparat dalam sistem peradilan pidana. Partisipasi masyarakat melalui kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, sementara setiap tindakan penegakan hukum harus tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.
Karena itu, tantangan setelah putusan MK bukan semata-mata memastikan norma yang telah dibatalkan tidak lagi digunakan, tetapi juga memastikan budaya penegakan hukum bergerak sejalan dengan putusan tersebut. Indra menilai penambahan aturan baru mengenai perlindungan pembela HAM pun tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila aturan yang sudah ada belum dijalankan secara konsisten.
“Yang penting sebenarnya masyarakat jangan takut di negaranya sendiri. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan,” pungkasnya.
















