Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Langkah Hukum Jika Kendaraan Rusak Kena Material Bangunan

Langkah Hukum Jika Kendaraan Rusak Kena Material Bangunan

PERTANYAAN

Apabila saya parkir di tempat parkir dan kebetulan ada pembangunan persis di samping tempat parkir lalu ada material bangunan tersebut jatuh ke kendaraan saya, dan pihak pembangunan tersebut mengatakan apabila ada kendaraan yang rusak akibat kejatuhan material maka pihak pembangunan tidak akan bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah apakah saya bisa menuntut pihak pembangunan tersebut apabila ada material jatuh ke kendaraan saya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Tanggung Jawab Pemilik Bangunan

    Menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami yang wajib bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan Anda akibat tertimpa material bangunan adalah pemilik dari bangunan tersebut.

    Hal tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 1369 KUH Perdata yang berbunyi:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pemilik sebuah gedung adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan ataukarena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.

    Dengan demikian, akibat jatuhnya material bangunan hingga mengakibatkan kerusakan kendaraan yang sedang parkir, maka Anda dapat menuntut ganti rugi kepada pemilik bangunan tersebut.

    Sebab, hal demikian merupakan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad yaitu suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.[1]

    Adapun, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.[2] Perbuatan melawan hukum itu diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

    Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

    Tidak hanya itu, bilamana tertimpanya kendaraan tersebut karena kelalaian atau dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, maka dapat juga dimintai pertanggungjawaban berupa tuntutan ganti kerugian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi:

    Pasal 1366

    Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

    Pasal 1367

    Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

    Baca juga: Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?

    Oleh sebab itu, meski pemilik bangunan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan, namun Anda tetap dapat menuntut ganti rugi akibat kerusakan kendaraan Anda yang terkena material ketika parkir di tempat parkir di samping tempat pembangunan dengan dalil perbuatan melawan hukum.

    Anda dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri setempat terhadap pemilk bangunan jika langkah persuasif ataupun mediasi tidak berhasil dilakukan.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

    Referensi:

    1. Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020;
    2. Rachmat Setiawan. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Alumni, 1982.

    [1] Rachmat Setiawan. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Alumni, 1982, hal. 7

    [2] Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 55

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000