Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

PERTANYAAN

Saya memiliki pertanyaan mengenai kegagalan bangunan. Sepanjang pengetahuan saya pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam UU Jasa Konstruksi 2017. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi? Apa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan sesuai UU Jasa Konstruksi 2017? Jelaskan apa saja yang menjadi penyebab kegagalan konstruksi? Dalam hal terdapat kegagalan bangunan, apa tanggung jawab dari kontraktor?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Tentang Kontraktor yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 30 Agustus 2010, dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H pada 8 September 2021, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 11 Oktober 2022.

KLINIK TERKAIT

Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank

26 Mei, 2025

Ini Aturan Kompensasi Pembatalan Penerbangan oleh Maskapai

17 Feb, 2023

Rumah Tak Sesuai Design, Gugat Kontraktor atau Tukang?

27 Mei, 2022

Mandor Pimpin Buruh Lepas, Termasuk Outsourcing?

13 Mei, 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Jasa Konstruksi

Pada dasarnya, pertanyaan seputar tanggung jawab kontraktor, kegagalan bangunan, atau kegagalan konstruksi di Indonesia diatur dalam UU Jasa Konstruksi sebagaimana sudah diubah dengan Perppu Cipta Kerja. Namun, sebelum membahas mengenai kegagalan bangunan, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai jasa konstruksi itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jenis usaha dari jasa konstruksi dibagi menjadi 3 jenis, yang meliputi:[1]

1. usaha jasa konsultansi konstruksi;
2. usaha pekerjaan konstruksi; dan
3. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.[2]

Adapun para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi bisa berbentuk orang perseorangan maupun badan, yaitu:[3]

1. pengguna jasa, yaitu pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi;[4] dan
2. penyedia jasa, yaitu pemberi layanan jasa konstruksi.[5]

Kontrak Kerja Konstruksi

Penting untuk diketahui bahwa pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi,[6] yang dibuat dalam bahasa Indonesia[7]. Panduan uraian yang harus dimasukkan dalam kontrak diatur secara lengkap dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, antara lain:

1. para pihak;
2. rumusan pekerjaan;
3. masa pertanggungan;
4. hak dan kewajiban yang setara;
5. penggunaan tenaga kerja konstruksi; dan lain-lain.

Namun, dari sejumlah ketentuan di atas, aturan yang berkenaan dengan tanggung jawab kontraktor atau orang/pihak yang bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan pekerjaan konstruksi, yang harus dimasukkan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

1. Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.[8]
2. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi.[9]
3. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.[10]
4. Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan.[11]
5. Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian.[12]

Lantas, apa yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan?

Tanggung Jawab Kontraktor Jika Terjadi Kegagalan Bangunan

Menjawab pertanyaan Anda tentang apa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan sesuai UU 02/2017 atau UU Jasa Konstruksi? Definisi kegagalan bangunan menurut UU Jasa Konstruksi dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 10, yaitu kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.

Dari definisi tersebut, dapat kami simpulkan bahwa contoh kegagalan bangunan yaitu bangunan yang runtuh dan/atau bangunan yang tidak berfungsi.

Lalu, apa saja yang menjadi penyebab kegagalan konstruksi? Pada dasarnya, dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.[13] Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, maka pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.[14] Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegagalan bangunan/kegagalan konstruksi disebabkan karena standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan tidak terpenuhi.

Perlu diketahui bahwa, menurut Pasal 60 ayat (2) dan (3) UU Jasa Konstruksi, kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“menteri”).

Adapun kegagalan bangunan ini dinilai dan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tolak ukur,[15] yang mencakup aspek struktural dan aspek fungsional.[16] Aspek struktural paling sedikit meliputi:[17]

1. kekuatan;
2. stabilitas;
3. durabilitas; dan
4. spesifikasi material.

Sedangkan aspek fungsional meliputi kemudahan layanan.[18]

Pengguna jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat kegagalan bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu kegagalan bangunan kepada menteri.[19] Dalam hal terdapat laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan, maka menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan.[20]

Selanjutnya, penyedia jasa konstruksi wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya.[21] Pasal 65 UU Jasa Konstruksi kemudian merinci lebih lanjut perihal pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan tersebut sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
2. Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
3. Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sanksi Administratif Kontraktor

Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dikenai sanksi administratif berupa:[22]

1. peringatan tertulis;
2. denda administratif;
3. penghentian sementara kegiatan konstruksi;
4. layanan jasa pencantuman dalam daftar hitam;
5. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
6. pencabutan perizinan berusaha.

Lalu, penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan dikenai sanksi administratif berupa:[23]

1. peringatan tertulis;
2. denda administratif;
3. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
4. pencantuman dalam daftar hitam;
5. pembekuan izin; dan/atau
6. pencabutan izin.

Di sisi lain, masyarakat yang dirugikan bisa melakukan pengaduan, ajukan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi.[24]

Standar Bangunan Gedung dan Gugatan Konsumen

Selain berdasarkan UU Jasa Konstruksi dan Perppu Cipta Kerja, jika bangunan konstruksi merupakan sebuah gedung, terdapat aturan dalam UU Bangunan Gedung dan perubahannya yang perlu diperhatikan, misalnya penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan bangunan gedung, pelestarian, dan pembongkaran.[25] Lalu, dalam dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud, penyelenggara berkewajiban memenuhi standar teknis bangunan gedung.[26]

Bahkan, terdapat ancaman pidana penjara atau denda bagi yang tidak memenuhi ketentuan UU Bangunan Gedung dan mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.[27]

Selain ketentuan di atas, Anda juga bisa menggunakan UU Perlindungan Konsumen. Konsumen (pengguna jasa) berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[28] Caranya dengan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui pengadilan.[29]

Sehingga dapat disimpulkan, terdapat banyak aturan tentang kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi standar-standar tertentu, yang jika dilanggar maka penyedia jasa konstruksi dapat diancam dengan sanksi administratif, digugat, dan bahkan dijerat pidana sebagaimana kami jelaskan.

Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

Demikian jawaban dari kami perihal tanggung jawab kontraktor, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan.

---

[1] Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”)

[2] Penjelasan Pasal 12 huruf c UU Jasa Konstruksi

[3] Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Jasa Konstruksi

[4] Pasal 1 angka 5 UU Jasa Konstruksi

[5] Pasal 1 angka 6 UU Jasa Konstruksi

[6] Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[7] Pasal 50 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[8] Pasal 47 ayat (1) huruf c UU Jasa Konstruksi

[9] Pasal 47 ayat (1) huruf d UU Jasa Konstruksi

[10] Pasal 47 ayat (1) huruf g UU Jasa Konstruksi

[11] Pasal 47 ayat (1) huruf k UU Jasa Konstruksi

[12] Pasal 47 ayat (1) huruf m UU Jasa Konstruksi

[13] Pasal 52 angka 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[14] Pasal 60 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[15] Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan (“Permen PUPR 8/2021”)

[16] Pasal 23 ayat (2) Permen PUPR 8/2021

[17] Pasal 23 ayat (3) Permen PUPR 8/2021

[18] Pasal 23 ayat (4) Permen PUPR 8/2021

[19] Pasal 66 UU Jasa Konstruksi

[20] Pasal 60 ayat (4) UU Jasa Konstruksi

[21] Pasal 63 UU Jasa Konstruksi

[22] Pasal 52 angka 30 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 96 ayat (1) UU Jasa Konstruksi

[23] Pasal 98 UU Jasa Konstruksi

[24] Pasal 85 ayat (1) huruf b UU Jasa Konstruksi

[25] Pasal 24 angka 31 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”)

[26] Pasal 24 angka 31 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 34 ayat (2) UU Bangunan Gedung

[27] Pasal 24 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 UU Bangunan Gedung

[28] Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)

[29] Lihat Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen