Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Langkah Pemerintah Atasi Dampak COVID-19 pada Sektor Pariwisata

Langkah Pemerintah Atasi Dampak COVID-19 pada Sektor Pariwisata

PERTANYAAN

Apakah ada kebijakan khusus yang diambil pemerintah terkait dampak COVID-19 di sektor pariwisata daerah?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000
    Penanggulangan Dampak COVID-19 di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    SE Menparekraf 2/2020 tersebut ditujukan kepada dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, agar (hal. 2):
    1. Berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di wilayah kewenangan masing-masing secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah (gubernur/bupati/walikota) serta membuka mediasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat (Call Center) di daerah.
    2. Dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada level provinsi agar memantau dan melaporkan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masing-masing daerah kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Ketua Manajemen Krisis Kepariwisataan, dengan (contact center COVID-19: +6281 1895 6767 (WhatsApp) atau e-mail [email protected]).
    3. Mengadakan sosialisasi standar operasional prosedur berjalannya bisnis yang baik dan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan melalui media sosial, media cetak, radio dan pengiriman pesan massal melalui grup WhatsApp di masing-masing daerah.
    4. Melakukan upaya-upaya untuk mendukung keberlangsungan industri, seperti pembelian katering dari hotel-hotel dan restoran yang terdampak akibat sepinya wisatawan untuk disalurkan kepada keluarga yang work from home/keluarga kurang mampu/dokter dan perawat di rumah sakit.
    Perlindungan Tenaga Kerja
    Selain itu, dalam SE Menparekraf 2/2020 juga disebutkan perlindungan di bidang ketenagakerjaan, di antaranya (hal. 2 – 3):
    1. Pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, upahnya dibayarkan secara penuh.
    1. Pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
    1. Pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
    1. Memantau perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
    Pemantauan tersebut dilakukan, sehingga sebagian atau seluruh pekerja/buruh tidak masuk kerja dan dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.
    1. Melakukan upaya-upaya pencegahan supaya perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja dan melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat.
    1. Melakukan upaya-upaya untuk dapat memberikan dukungan/kompensasi berupa bahan makanan pokok kepada para pekerja informal yang terkait langsung dengan destinasi wisata yang ditutup.
    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
    Dasar Hukum:

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000