Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Beban Biaya Perkara pada Terpidana
Pasal 222
Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.
Besarnya Biaya Perkara
Maksimal biaya perkara yang dapat dibebankan kepada terpidana Rp. 10.000.- dan minimal Rp. 500,-;
Dari biaya yang Rp. 10.000,- tersebut, Pengadilan Negeri dapat membebankan Rp. 7.500,- dan bagi Pengadilan Tinggi Rp. 2.500,-.
Larangan Hakim Membebankan Biaya di Luar Ketentuan
Mengenai berapa jumlah biaya perkara yang pasti tersebut hendaknya tetap berpegang kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 1981 No. KMA/155/X/1981 yang ditujukan kepada Saudara Pengadilan Tinggi se Indonesia, dengan penegasan lebih lanjut bahwa ketentuan jumlah maksimum dan minimum biaya perkara yang tersebut dalam Surat Ketua Mahkamah Agung–RI itu, tidak boleh dilampaui ataupun dikurangi.
Artinya, jika biaya perkara yang ditetapkan Hakim melampaui ketentuan tersebut, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, sebab mengenai batalnya suatu putusan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 197 KUHAP yang dapat dibaca pada artikel Mengoreksi Sistematika Putusan Hakim Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu*).
Jika terdapat suatu putusan yang mencantumkan biaya perkara dengan jumlah yang melebihi ketentuan tersebut, kami menyarankan untuk membayar besaran sesuai ketentuan Surat Ketua MA 1981 dan Angka 27 Lampiran Kepmenakeh 1983.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal 19 Oktober 1981;