Bisnis
Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Apakah bitcoin legal digunakan sebagai alat transaksi menurut hukum Indonesia?


Bacaan 8 Menit

Apakah bitcoin legal digunakan sebagai alat transaksi menurut hukum Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 29 November 2017, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. Pada 29 Desember 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berjudul Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 yang kami akses dari laman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) (hal.vi), bitcoin merupakan salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana.
Kemudian, pengertian lainnya dari bitcoin adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem payment seperti Paypal, bitcoin secara langsung distribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.[1]
Bitcoin dalam perdagangan internasional biasanya dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli online, namun bitcoin bukan merupakan mata uang virtual dan juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.[2]
Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 202 PBI 23/2021 dinyatakan bahwa Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven merupakan contoh dari virtual currency. Adapun yang dimaksud dengan vitual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter.[3]
Oleh karenanya, penyedia jasa pembayaran (“PJP”) seperti bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ke pengguna jasa dilarang menerima, melakukan pemrosesan, dan mengaitkan virtual currency dengan transaksi pembayaran. PJP juga dilarang memfasilitasi perdagangan virtual currency sebagai komoditas kecuali yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.[4]
Menurut Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang, pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang.
Jika kita lihat definisi uang di atas dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran. Jika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka uang tersebut merupakan mata uang. Sebagaimana kami sebutkan, mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU Mata Uang adalah rupiah.
Lebih lanjut, menurut Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam:
yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian, terkait dengan bitcoin, perlu diketahui bahwa aset kripto lahir pertama kali melalui koin bernama bitcoin. Berdasarkan artikel Legalitas Bitcoin dan Blockchain sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia, aset kripto merupakan klasifikasi yang masuk ke dalam komoditi, sehingga pengaplikasiannya tidak dapat dibandingkan dengan alat tukar seperti uang. Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 1 Angka 1 UU Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang yang sah adalah rupiah. Dasar evaluasi pemerintah dalam melakukan larangan aset kripto sebagai alat tukar adalah sifat pseudonim dan anonimitas dari aset kripto.[5] Dengan sifatnya tersebut, menurut hemat kami akan mudah disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, seperti pencucian uang, terorisme, dan perdagangan narkotika.
Lalu, aset kripto hanya diakui sebagai suatu komoditi (aset) yang dapat diperdagangkan dan bukan sebagai mata uang. Untuk saat ini, aset kripto hanya dapat diperdagangkan melalui Pedagang Fisik Aset Kripto yang sah di Indonesia sebagaimana terdaftar dalam Peraturan Bappebti 8/2021 dan perubahannya.
Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Bappebti 13/2022, yang menyatakan:
Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto selama Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto belum terbentuk.
Menyambung pertanyaan Anda, jika bitcoin digunakan sebagai alat transaksi pembayaran, maka bagi PJP yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa:[6]
Selain itu, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam transaksi pembayaran atau transaksi keuangan lainnya dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.[7]
Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal serupa juga ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam artikel Begini Legalitas Bitcoin di Indonesia, bahwa mata uang kripto atau cryptocurrency seperti bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hanya ada rupiah sebagai mata uang di Indonesia sehingga alat pembayaran baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital harus menggunakan rupiah, tegasnya. Dengan demikian, bitcoin di Indonesia bukan diakui sebagai mata uang atau alat transaksi melainkan sebagai aset kripto yang bisa diperdagangkan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Dwikky Ananda Rinaldi dan Mokhamad Khoirul Huda. Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional. Perspektif Hukum, Vol. 16, No. 1, Mei 2016, hal. 123
[2] Muhammad Said Honggowongso dan Munawar Kholil. Legalitas Bitcoin dalam Transaksi E-Commerce sebagai Pengganti Uang Rupiah, Privat Law, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2021, hal. 145
[3] Pasal 204 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (“PBI 23/2021”)
[4] Pasal 1 angka 4, Pasal 202 dan Pasal 203 PBI 23/2021
[5] Anil Gaihre (et.al). Do Bitcoin Users Really Care About Anonymity? An Analysis of the Bitcoin Transaction Graph. Journal of University of Massachusetts Lowell, 2018, hal. 3
[6] Pasal 205 ayat (1) PBI 23/2021
[7] Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang