Ketenagakerjaan

Menetapkan Gaji Berdasarkan Pendidikan, Adakah Aturannya?

Bacaan 4 Menit
Menetapkan Gaji Berdasarkan Pendidikan, Adakah Aturannya?

Pertanyaan

Apa bedanya UMP, UMR, dan UMK? Apakah ada ketentuan minimum pendidikan yang layak menerima UMR apabila bekerja pada sebuah perusahaan? Tamatan SD? Tamatan SMP? Tamatan SMA? Tamatan S1/D3/D2? Tamatan S2? Jika terdapat perusahaan/PT yang tidak mematuhi aturan UMR pada sebuah wilayah, apa hukuman untuk PT tersebut?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, pendidikan tidak lagi diatur sebagai salah satu unsur yang diperhatikan pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah, yang merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menetapkan gaji/upah.

Namun demikian, dalam penyusunan struktur dan skala upah tersebut, pengusaha tetap harus memperhatikan ketentuan upah minimum. Sebab, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Pendidikan Menentukan Besaran Upah? yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 8 Januari 2019.

Gaji UMR dan Upah Minimum

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa kini istilah Upah Minimum Regional (“UMR”) atau yang dikenal dengan istilah gaji UMR sudah tidak lagi dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Kini, istilah yang digunakan adalah upah minimum.

Upah minimum dibedakan menjadi:

  1. Upah Minimum Provinsi (“UMP”), yang ditetapkan oleh gubernur;[1] dan
  2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”), yang ditetapkan setelah penetapan UMP dan besarannya harus lebih tinggi dari UMP.[2]

Jadi, menjawab pertanyaan pertama Anda, istilah UMR tidak digunakan lagi. Adapun yang dikenal saat ini adalah upah minimum, yang meliputi UMP dan UMK.

Adakah Aturan Perhitungan Gaji Berdasarkan Pendidikan?

Perlu diketahui bahwa dalam penetapan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada suatu perusahaan, berlaku ketentuan upah minimum.[3]

Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun/lebih, instrumen yang digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah adalah struktur dan skala upah, yang wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.[4]

Penyusunan struktur dan skala upah tersebut dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja serta mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.[5]

Lantas, apakah pendidikan menjadi acuan penetapan upah oleh pengusaha? Sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur:

Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Namun, Pasal 92 UU Ketenagakerjaan telah diubah oleh Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja, sehingga menjadi:

  1. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
  2. Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sehingga, kini pendidikan tidak lagi diatur sebagai salah satu unsur yang diperhatikan pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah, yang merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menetapkan upah.

Namun demikian, dalam penyusunan struktur dan skala upah tersebut, pengusaha tetap harus memperhatikan ketentuan upah minimum. Sebab, Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Itu artinya, setiap pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan, terlepas dari apapun tingkat pendidikannya harus diberikan upah setidaknya setara dengan upah minimum, tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.

Sanksi Jika Pengusaha Bayar Upah di Bawah Upah Minimum

Jika pengusaha membayar upah pekerja di bawah upah minimum, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan/atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta.[6]

Namun, kewajiban membayar upah minimum di atas dikecualikan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (“UMK”).[7] Upah pada UMK ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan dengan ketentuan:[8]

  1. Minimal sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
  2. Nilai upah yang disepakati minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan tersebut menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.[9]

Lalu, apa kriteria UMK tersebut? Anda dapat menyimak penjelasan kami dalam Ketentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[1] Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 88C ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88C ayat (5) UU Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)

[3] Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”)

[4] Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 24 ayat (2) PP Pengupahan

[5] Penjelasan Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 92 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 81 angka 63 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 36 ayat (1) PP Pengupahan

[8] Pasal 36 ayat (2) PP Pengupahan

[9] Pasal 36 ayat (3) PP Pengupahan

Tags: