Perdata
Apa yang Dimaksud Benda Bergerak dan Tidak Bergerak?

PERTANYAAN
Apa yang dimaksud benda bergerak dan tidak bergerak dalam hukum perdata dan apa gunanya?



Apa yang dimaksud benda bergerak dan tidak bergerak dalam hukum perdata dan apa gunanya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 September 2013.
Konsep benda baik benda bergerak dan tidak bergerak dalam sistem hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena benda merupakan objek dari berbagai hubungan hukum. Pengaturan mengenai benda tercantum secara sistematis dalam Buku II KUHPerdata, yang memuat berbagai ketentuan mengenai hak kebendaan. Salah satu klasifikasi mendasar yang diatur di dalamnya adalah pembedaan antara benda bergerak (roerende zaken) dan benda tidak bergerak (onroerende zaken). Pembedaan ini tidak hanya bersifat konseptual, melainkan memiliki implikasi yuridis yang signifikan, seperti tata cara peralihan hak, pembuktian kepemilikan, hingga jenis jaminan kebendaan yang dapat dibebankan.[1]
Terkait dengan benda dalam hukum perdata, Pasal 499 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:
Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.
Definisi tersebut menunjukkan bahwa benda tidak terbatas pada objek berwujud (tangible) seperti tanah atau kendaraan bermotor, tetapi juga mencakup objek tidak berwujud (intangible) seperti hak cipta, piutang, dan hak sewa.[2]
Lebih lanjut, frasa “dapat menjadi objek dari hak milik” atau dalam terjemahan lain diartikan sebagai “dapat dikuasai oleh hak milik”, memiliki arti penting. Frasa ini mengandung makna bahwa suatu benda tidak harus senantiasa berstatus sebagai objek hukum, melainkan status tersebut dapat berubah tergantung pada kondisi tertentu. Sebagai contoh, aliran listrik pada prinsipnya merupakan fenomena fisik, tetapi dalam keadaan tertentu, ia dapat menjadi objek hukum yang dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomis.[3]
Berdasarkan penafsiran sistematis, pengertian benda dalam KUHPerdata mencakup segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dimiliki secara sah, tanpa memandang jenis atau wujudnya, sepanjang memiliki nilai ekonomis. Artinya, penguasaan dalam konteks hak milik di sini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup penguasaan secara yuridis yang dapat dinilai dengan uang. Suatu objek yang dapat dimiliki namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka tidak termasuk dalam pengertian benda sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata.[4]
Konsekuensi dari pengertian benda dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi:
Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata di atas, jelas bahwa hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi, atau utang seorang debitur.[5]
Pasal 504 KUHPerdata menyatakan bahwa:
Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini
Lebih lanjut, Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 61-62) menerangkan bahwa suatu benda dapat tergolong sebagai benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:
Menurut Frieda Husni Hasbullah, dalam bukunya yang berjudul Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan, benda tidak bergerak dalam hukum perdata dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu:[6]
Menurut Subekti, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 61-62) suatu benda digolongkan sebagai benda bergerak adalah karena sifatnya dan karena penetapan undang-undang. Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan. Misalnya barang perabot rumah tangga. Adapun, benda bergerak karena penetapan undang-undang misalnya vruchtgebruik dari suatu benda yang bergerak, lijfrenten, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.
Hal senada juga disampaikan oleh Frieda Husni Hasbullah yang menyatakan bahwa untuk benda bergerak dalam hukum perdata dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:[7]
Manfaat pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan terlihat dalam hal cara penyerahan, cara meletakan jaminan di atas benda, dan beberapa hal lainnya.
Pentingnya pembedaan ini berkaitan dengan empat hal yaitu penguasaan, penyerahan, daluwarsa, dan pembebanan. Berikut penjelasannya.[8]
Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna (Pasal 1977 KUHPerdata). Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut.
Menurut Pasal 612 KUHPerdata, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Dengan sendirinya, penyerahan nyata tersebut sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering).
Sedangkan menurut Pasal 616 KUHPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdata antara lain membukukannya dalam register. Namun, dengan berlakunya UUPA, maka pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya menurut ketentuan Pasal 19 UUPA dan peraturan pelaksananya.
Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata harus dilakukan dengan gadai, sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak menurut Pasal 1162 KUHPerdata harus dilakukan dengan hipotik.
Sejak berlakunya UU Hak Tanggungan, maka atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Sedangkan untuk benda-benda bergerak juga dapat dijaminkan dengan lembaga fidusia menurut UU Jaminan Fidusia.
Terhadap benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa sebab menurut Pasal 1977 KUHPerdata, bezit atas benda bergerak adalah sama dengan eigendom; karena itu sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya.
Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut Pasal 610 KUHPerdata, hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa.
Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak tidak hanya memiliki dimensi konseptual, tetapi juga memiliki manfaat praktis untuk kepastian hukum, perlindungan hak, serta pengaturan jaminan dan peralihan hak dalam praktik hukum perdata di Indonesia.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty, 1974, hal. 2-3
[2] Djaja S. Meliala. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015, hal. 4
[3] Mariam Darus Badrulzaman. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung: Alumni, 2010, hal. 35
[4] Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, Kebendaan Pada Umumnya, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005. Hal. 31-34
[5] Arida Mahmudyah. Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan yang Mengikuti Pemiliknya). Wasaka Hukum, Vol. 7 No. 2, 2019, hal. 339.
[6] Frieda Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan) Jilid 1. Jakarta: Ind. Hil-Co, 2002, hal. 43-44
[7] Frieda Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan) Jilid 1. Jakarta: Ind. Hil-Co, 2002, hal. 44.
[8] Frieda Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan) Jilid 1. Jakarta: Ind. Hil-Co, 2002, hal. 45-48.