Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

PERTANYAAN

Apa sebenarnya fungsi pakta integritas? Mohon pendapat hukumnya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Januari 2020 kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Jumat, 11 Februari 2022, dan dimutakhirkan kedua kali pada 24 Maret 2023.

KLINIK TERKAIT

Aturan Larangan ASN Berpolitik dan Asas Netralitas

01 Mar, 2024

ASN Wajib Tinggal di Daerah Penempatan? Ini Hukumnya

17 Feb, 2021

Dapatkah Surat Pemberhentian dan Teguran untuk ASN Diketahui Publik?

14 Des, 2020

Jika ASN Diberhentikan karena Menyalahgunakan Jabatan

22 Jul, 2019

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pakta integritas diatur melalui Permen PANRB 49/2011. Lalu, apa itu pakta integritas? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Permen PANRB 49/2011, diterangkan bahwa dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Definisi secara Etimologi

Merujuk pengertian secara etimologi, mari simak definisi dari “pakta” dan “integritas”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran.

Kemudian, arti dari pakta adalah bentuk perjanjian, yang merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Jika digabungkan, pakta integritas adalah perjanjian yang merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak tentang kesepakatan akan mutu, potensi, dan/atau kemampuan dalam menjaga wibawa atau kejujuran.

Isi Secara Garis Besar

Umumnya, pakta integritas wajib ditandatangani para Aparatur Sipil Negara (“ASN”). Isi dari antara masing-masing instansi dari para ASN mungkin memiliki sedikit perbedaan, sebagai contoh pakta integritas ASN yang bekerja di BPK mungkin berbeda dengan pakta integritas Polri.

Namun, secara garis besar, isi pakta integritas adalah sebagai berikut:^[1]

1. Berperan secara proaktif dalam upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melakukan perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bersikap jujur, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberikan contoh pelaksanaan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada bawahan.
6. Menyampaikan penyimpangan integritas di instansi terkait dan menjaga kerahasiaan saksi.
7. Apabila melanggar, maka akan menerima konsekuensi hukum.

Contoh Pakta Integritas

Untuk memperjelas, berikut poin-poin atau isi pakta integritas dari disarikan dari laman Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dittipidkor Bareskrim Polri serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
7. Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.

Sementara itu, isi pakta integritas yang disarikan dari laman Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada KKN;
3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi;
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya indikasi praktik KKN; dan
5. Bersedia dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan bila melanggar pernyataan dalam pakta integritas.

Fungsi Pakta Integritas

Pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan diawali dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.^[2]

Tujuan atau fungsi pakta integritas, antara lain:^[3]

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, UUD 1945, dan Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut, pakta integritas merupakan perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaannya merupakan wujud pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami terkait pakta integritas sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Referensi:

1. Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi, yang diakses pada Jumat, 9 Agustus 2024, pukul 16.00 WIB;
2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang diakses pada Jumat, 9 Agustus 2024, pukul 16.10 WIB;
3. Integritas, yang diakses pada Jumat, 9 Agustus 2024, pukul 15.50 WIB;
4. Pakta, yang diakses pada Jumat, 9 Agustus 2024, pukul 15.55 WIB.

^[1] Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (“Permen PANRB 49/2011”)

^[2] Pasal 4 Permen PANRB 49/2011

^[3] Pasal 3 Permen PANRB 49/2011