Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H.

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Secara singkat, politik dinasti adalah kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir orang yang memiliki hubungan keluarga dan diwariskan secara turun temurun.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Larangan politik dinasti sebelumnya sudah diatur melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32c5a567d3/undang-undang-nomor-1-tahun-2015" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</a> dan perubahannya, namun pasal terkait larangan politik dinasti ini kemudian <strong><u>dibatalkan</u></strong> oleh Mahkamah Konstitusi karena <u>bertentangan dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</a></u>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Lame Duck </em>(bebek lumpuh) dimaknai secara politis sebagai masa transisi pasca pemilihan umum dari anggota parlemen lama yang belum berhenti bertugas dan anggota baru yang belum dilantik, kondisi ini menyebabkan parlemen tidak dapat bekerja secara maksimal karena legitimasi yang lemah.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Praktik ini tentu <u>berpotensi terjadi di Indonesia</u> mengingat terdapat masa waktu transisi dari terpilihnya anggota baru sampai dengan waktu pelantikan. Antisipasi secara hukum seperti mempersingkat masa transisi perlu dilakukan agar praktik <em>Lame Duck </em>tidak berdampak fatal karena dapat menyebabkan tidak berjalannya fungsi parlemen secara maksimal.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Apakah Praktik <i>Lame Duck Session</i> Dikenal di Parlemen Indonesia?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Aturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah (&ldquo;Perda&rdquo;) sebenarnya telah diatur <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</a><strong> </strong>dan perubahannya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Adapun meskipun secara limitatif mengenai sanksi pidana dalam Perda telah diatur, kriteria perumusan sanksi sangat relatif bergantung pada daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Perumusan Batasan Sanksi Pidana dalam Perda

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?utm_source=referral&amp;utm_medium=line&amp;PHPSESSID=hvthahschqqtsin325mbbji3c3&amp;PHPSESSID=7m4r58l67sg2kqfqgtk5fn2ck7" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a> (&ldquo;UU Cipta Kerja&rdquo;) mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 2 November 2020. UU ini memerintahkan pembentukan beberapa peraturan pelaksana. Namun hingga saat ini, belum semua peraturan pelaksana yang dimaksud itu terbit.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Oleh karena itu, bisakah tetap menggunakan peraturan pelaksana yang lama di mana undang-undangnya sudah direvisi oleh UU Cipta Kerja? Atau solusi apa yang bisa diupayakan masyarakat?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Peran Masyarakat Jika Terjadi Kekosongan Hukum Atas Peraturan Pelaksana UU 

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Program Legislasi Nasional (&ldquo;Prolegnas&rdquo;) merupakan bagian dari <strong>pembangunan hukum nasional</strong> berupa instrumen perencanaan pembentukan undang-undang tingkat pusat yang <strong>memuat</strong> <strong>skala prioritas</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Prolegnas dibagi menjadi 2, yakni <strong>Prolegnas Jangka Menengah</strong> (5 tahunan) <strong>dan Prolegnas Prioritas</strong> (tahunan) yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang didasarkan pada salah satunya kebutuhan hukum masyarakat.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Yang Harus Diperhatikan Saat Penyusunan Prolegnas

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terpapar COVID-19 <strong>masih tetap bisa menjalankan tugas pemerintahannya</strong> seperti biasa. Meski tidak bisa hadir secara fisik, mereka masih dapat memimpin dan berkoordinasi secara virtual.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Hal ini dikarenakan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dari jabatannya dilakukan dengan alasan <strong>meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bagaimana Pemerintahan Berjalan Jika Kepala Daerahnya Positif COVID-19?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam setiap tahapan proses pembentukan UU, harus dilandasi <strong>asas keterbukaan</strong> baik dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan harus transparan dan terbuka sebagai ruang <strong>agar publik dapat mengawasi dan terlibat</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, <strong>partisipasi masyarakat</strong> dalam pembentukan UU telah diatur sedemikian rupa di dalam <strong>masing-masing tahapan pembentukan UU</strong>. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU?

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perubahan naskah Rancangan Undang-Undang (&ldquo;RUU&rdquo;) <strong>dimungkinkan</strong>, namun hanya sebatas pada <strong>teknis dan format penulisan</strong> saja, <strong>tidak untuk substansi</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Adapun substansi RUU seharusnya telah disepakati dalam rapat pembahasan tingkat II (paripurna). Perubahan teknis dan format RUU tersebut <strong>terbatas hanya dalam waktu 7 hari</strong> sejak RUU disetujui bersama untuk kemudian diserahkan kepada presiden agar disahkan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Atas perubahan naskah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e44b818ae3f4/rancangan-undang-undang-cipta-kerja-tahun-2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">RUU Cipta Kerja Tahun 2020</a> (&ldquo;RUU Cipta Kerja&rdquo;) yang sudah disahkan, hal yang harus diwaspadai publik sesungguhnya bukan pada perubahan berapa jumlah halaman RUU Cipta Kerja, melainkan <u>potensi adanya pasal siluman</u> yang dapat merugikan kepentingan umum.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Naskah RUU Berubah-ubah Pasca Disahkan, Memang Boleh?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perlu digarisbawahi bahwa salah satu muatan undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hal ini relevan dengan kondisi sekarang, karena pembentukan undang-undang harus mengedepankan penanganan pandemi COVID-19. Mengenai beberapa undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan cenderung merugikan masyarakat yang kemudian disahkan selama pandemi merupakan hal yang kurang tepat, apalagi undang-undang tersebut dianggap cacat formil, karena tidak melibatkan partisipasi publik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Atas pengesahan undang-undang yang demikian, dapat diajukan <em>judicial review </em>ke Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada pembatalan sebagian pasal atau keseluruhan undang-undang tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>


Potensi Masalah Hukum Jika UU Disahkan di Tengah Pandemi COVID-19

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penggunaan anggaran desa yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk suatu program, namun karena adanya urgensi tertentu, sehingga anggaran tersebut dialokasikan untuk program lain adalah hal yang wajar sepanjang dilakukan sesuai mekanisme hukum yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dc92d40010ef/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-20-tahun-2018#dokumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perubahan peruntukan anggaran tidak dapat langsung dikategorikan tindakan korupsi. Adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang menimbulkan kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan menurut Pasal 3 <a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/nprt/38/undangundang-nomor-31-tahun-1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="color:#0563c1">Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</span></a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>


Menyimpangi Anggaran Desa untuk Program Darurat, Termasuk Korupsi?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

S & P Law Office

CHP Law Firm

Ardianto & Masniari Counselors at Law

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

Marak <i>Love Scamming</i>, Begini Pengertian dan Jerat Pidananya

Program Pembiayaan UMKM dari Pemerintah dalam UU Cipta Kerja

Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

Pakai Wajah Orang Lain untuk Stiker <i>WhatsApp</i>, Bisakah Dipidana?

Hak Waris Anak Luar Kawin

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#333333">Secara hukum, penggugat berhak menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pencabutan gugatan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#333333">Jika perkara yang digugat tersebut belum diperiksa di sidang pengadilan, maka penggugat berhak mencabut gugatan tanpa izin/persetujuan dari tergugat. Lalu, bagaimana cara cabut gugatan cerai di pengadilan?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#212529">Perlu dicatat bahwa kompensasi bagi pekerja yang di-PHK tidak hanya pesangon, melainkan juga uang penghargaan masa kerja (&ldquo;UPMK&rdquo;) dan uang penggantian hak (&ldquo;UPH&rdquo;). Kemudian, terkait pesangon berdasarkan </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perppu_2_2022"><span style="color:#1155cc">Perppu Cipta Kerja</span></a>&nbsp;yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan <span style="color:#212529"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2023" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a></span>&nbsp;<span style="color:#212529">besarannya didasarkan pada alasan terjadinya PHK.</span></p>

<p><span style="color:#212529">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</span></p>


Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja

Nagih Utang Gak Boleh Bawa2 Polisi! Kenapa?

<p>Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember</p>


Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H.

Arsip Jawaban