Syarat Modal Minimal untuk Bisa Listing di Bursa

PERTANYAAN

Ketika pertama kali perseroan didirikan oleh dua orang dengan menyetor modal mereka masing-masing dan nilai modal mereka Rp100 juta. Pertanyaan saya apakah bisa PT yang memiliki modal Rp50 juta dengan pemilik PT pendiri hanya 2 orang bisa go public di pasar modal? Bagaimanakah modal Rp50 juta dari semua total aset dapat memenuhi persyaratan di pasar modal?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Modal Minimal untuk Melakukan Pencatatan Saham di Bursa yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Mei 2015.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Jika Ekspor Tanpa Persetujuan Pemegang Saham PT

18 Mar, 2025

Jika Terjadi Kecurangan dalam Pemindahan Saham Perusahaan

14 Mar, 2025

Upaya Hukum Pemegang Saham Jika Ada Rekayasa Laporan Keuangan

06 Mar, 2025

Peningkatan Modal PT dengan Aset Selain Saham

03 Mar, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud perseroan terbatas (“PT”) bisa go public di pasar modal adalah menawarkan saham di pasar modal yang dikenal dengan istilah listing. Pencatatan atau listing yaitu pencantuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan di bursa.[1]

Secara umum, calon perusahaan tercatat yaitu badan hukum yang telah mengajukan permohonan pencatatan efek di bursa, baik yang akan mencatatkan saham di papan utama maupun di papan pengembangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:[2]

1. Badan hukum berbentuk PT;
2. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menjadi efektif;
3. Jika calon perusahaan tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaannya, yang mengakibatkan terkonsolidasinya laporan keuangan, maka calon perusahaan tercatat wajib menyampaikan dokumen mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi sebagai berikut:
   1. jika terjadi putus hubungan afiliasi antara calon perusahaan tercatat dengan perusahaan tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara layak berdasarkan penilaian penilai yang terdaftar di otoritas jasa keuangan; dan
   2. berdasarkan laporan keuangan proforma perusahaan tercatat yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK (tanpa mengonsolidasi dengan laporan keuangan calon perusahaan tercatat), perusahaan tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan;
4. Harga saham pada saat pencatatan perdana paling sedikit Rp100;
5. Dalam hal calon perusahaan tercatat merencanakan penerbitan waran bersamaan dengan pencatatan awal saham, maka harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan paling sedikit 90% dari harga penawaran saham atau harga perdana dan paling sedikit sama dengan harga nominal;
6. Calon perusahaan tercatat yang akan melakukan penawaran umum perdana, wajib membuat perjanjian penjaminan emisi dengan penjamin emisi efek dalam rangka penawaran umum dalam bentuk kesanggupan penuh (full commitment);
7. Calon perusahaan tercatat wajib mendaftarkan efek bersifat ekuitas di KSEI.

Selain syarat umum di atas, calon perusahaan tercatat juga harus memenuhi syarat lain agar dapat melakukan pencatatan di papan pengumuman utama dan papan pengembangan. Papan utama adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama.[3] Sedangkan papan pengembangan adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang diharapkan dapat berkembang.[4]

Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan menguraikan syarat yang berkenaan dengan pertanyaan Anda, yaitu modal atau aset PT untuk bisa melakukan pencatatan atau listing.

Calon perusahaan tercatat yang akan melakukan pencatatan saham di papan utamaharus memenuhi salah satusyarat berkenaan dengan modal atau aset sebagai berikut:[5]

1. Memiliki laba sebelum pajak pada 1 tahun buku terakhir dan aset berwujud bersih (net tangible asset) paling sedikit Rp250 miliar;
2. Memiliki akumulasi laba sebelum pajak pada 2 tahun buku terakhir paling sedikit Rp100 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp1 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan;
3. Memiliki pendapatan usaha pada 1 tahun buku terakhir paling sedikit Rp800 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp8 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan;
4. Memiliki total aset pada 1 tahun buku terakhir paling sedikit Rp2 triliun dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp4 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan; atau
5. Memiliki arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 tahun buku terakhir paling sedikit Rp200 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp4 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan.

Selain itu, jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit 300 juta saham dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:[6]

1. paling sedikit 20% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum kurang dari Rp500 miliar;
2. paling sedikit 15% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum mulai dari Rp500 miliar sampai dengan Rp2 triliun; atau
3. paling sedikit 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum lebih dari Rp2 triliun.

Sedangkan perusahaan perusahaan tercatat yang akan melakukan pencatatan di papan pengembangan, harus memenuhi salah satu syarat berikut:[7]

1. Memiliki aset berwujud bersih (net tangible asset) paling sedikit Rp50 miliar;
2. Memiliki akumulasi laba sebelum pajak pada 2 tahun buku terakhir paling sedikit Rp10 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp100 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan;
3. Memiliki pendapatan usaha pada 1 tahun buku terakhir paling sedikit Rp40 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp400 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan;
4. Memiliki total aset pada 1 tahun buku terakhir paling sedikit Rp250 miliar dan Nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp500 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan; atau
5. Memiliki arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 tahun buku terakhir paling sedikit Rp20 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp400 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan.

Selain itu, jumlah saham free float setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit 150 juta saham dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:[8]

1. paling sedikit 20% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum sampai dengan Rp500 miliar;
2. paling sedikit 15% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum lebih dari Rp500 miliar sampai dengan Rp2 triliun; atau
3. paling sedikit 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum lebih dari Rp2 triliun.

Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 Nasabah pemilik SID, dengan ketentuan sebagai berikut: [9]

1. bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana;
2. bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir paling lambat 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

Dengan demikian, jika total aset PT Anda hanya Rp50 juta dengan 2 orang pemegang saham, maka tidak bisa melakukan pencatatan saham baik di papan utama maupun papan pengembangan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Peraturan I-A - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas.

[1] Butir I – I.16 Peraturan I-A - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas (“SK Direksi BEI 12/2021”)

[2] Butir III – III.1 SK Direksi BEI 12/2021

[3] Butir I – I.15 SK Direksi BEI 12/2021

[4] Butir I – I.16 SK Direksi BEI 12/2021

[5] Butir III – III.2.5 SK Direksi BEI 12/2021

[6] Butir III – III.2.6 SK Direksi BEI 12/2021

[7] Butir III – III.3.5 SK Direksi BEI 12/2021

[8] Butir III – III.3.7 SK Direksi BEI 12/2021

[9] Butir III – III.3.8 SK Direksi BEI 12/2021