Mungkinkah Putusan Cerai Dijatuhkan pada Sidang Pertama?

PERTANYAAN

Saya dan istri telah sepakat bercerai dan sudah tidak bisa rujuk kembali. Istri saya kemudian mengurus cerai di pengadilan agama di daerahnya sendiri dan kami sudah sepakat bahwa saat sidang nanti hanya istri yang akan menghadiri sidang agar proses cerainya bisa berjalan lebih cepat. Pertanyaannya, apakah jika kami berdua sepakat bercerai maka pada saat sidang pertama hasilnya bisa segera diputuskan oleh hakim tanpa perlu ada sidang berikutnya? Mohon penjelasannya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 23 April 2015.

KLINIK TERKAIT

Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri Terbaru

23 Apr, 2026

Hak-hak Istri Setelah Menggugat Cerai Suami

03 Okt, 2025

Setelah Cerai, Anak Ikut Bapak atau Ibu?

18 Sep, 2025

Cara Mengurus Akta Cerai yang Hilang

17 Sep, 2025

Perceraian, sebagai putusnya ikatan perkawinan yang sah sesuai Pasal 38 huruf b UU Perkawinan, merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Dalam KHI, perceraian secara spesifik diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Selain alasan-alasan tersebut, bagi pasangan suami istri yang beragama Islam juga berlaku ketentuan dalam Pasal 116 KHI yang mengatur 2 alasan perceraian yang tidak diatur dalam UU Perkawinan yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Prosedur Wajib Sidang Pertama Perceraian di Pengadilan Agama

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, proses perceraian di pengadilan agama memiliki tahapan-tahapan yang wajib dilalui, dimulai sejak sidang pertama. Ketentuan ini berlaku mutlak, terlepas dari adanya kesepakatan antara suami dan istri untuk bercerai.

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim memiliki kewajiban untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Untuk tujuan perdamaian ini, suami dan istri harus datang secara pribadi di hadapan majelis hakim sesuai Pasal 82 ayat (1) UU Peradilan Agama.

Meskipun demikian, sepanjang penelusuran kami, terdapat pengecualian terhadap kewajiban kehadiran pribadi ini, yaitu jika salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat hadir. Dalam keadaan tersebut, pihak yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa khusus.

Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Putusan Verstek?

Selanjutnya, jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pembacaan surat gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Tahapan ini sendiri memerlukan beberapa kali sidang.

Proses Pemeriksaan Perkara

Untuk mempersingkat pembahasan, kami merangkum proses pemeriksaan perkara setelah mediasi gagal meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:[1]

1. Pembacaan surat gugatan/permohonan: Pihak penggugat atau pemohon akan membacakan gugatan atau permohonan cerainya di hadapan majelis hakim.
2. Jawaban: Pihak tergugat atau termohon akan menyampaikan jawabannya atas gugatan atau permohonan tersebut. Dalam tahap ini, tergugat/termohon juga dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) jika ada hak-hak yang ingin dituntut.
3. Replik: Penggugat/pemohon akan memberikan tanggapan atas jawaban tergugat/termohon.
4. Duplik: Tergugat/termohon akan memberikan tanggapan atas replik penggugat/pemohon.
5. Pembuktian: Kedua belah pihak akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil mereka.
6. Kesimpulan: Setelah semua bukti diajukan, kedua belah pihak akan menyampaikan kesimpulan mereka atas perkara.

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum tetap baru diperoleh setelah tidak ada upaya hukum banding atau kasasi yang diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Penerbitan Akta Cerai dan Ikrar Talak

Kemudian, proses penerbitan akta cerai berbeda antara cerai gugat (diajukan istri) dan cerai talak (diajukan suami) yaitu sebagai berikut:[2]

1. Cerai gugat: setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan agama akan memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada para pihak.
2. Cerai talak: setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan agama akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Suami dan istri akan dipanggil untuk melaksanakan ikrar talak di hadapan sidang. Akta cerai baru akan diberikan setelah ikrar talak diucapkan.

Sebagai informasi tambahan, selain tahapan prosedural di atas, terdapat kewajiban finansial yang harus dipenuhi, khususnya dalam perkara cerai talak, yang juga menjadi faktor mengapa putusan tidak dapat dijatuhkan pada sidang pertama. Kewajiban tersebut meliputi nafkah iddah dan mut’ah.

Baca juga: Ragam Nafkah Setelah Cerai untuk Mantan Istri

Prosedur yang kompleks ini dirancang untuk memastikan bahwa perceraian adalah keputusan yang matang dan bukan impulsif. Selain itu, prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, terutama istri dan anak-anak, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kepatuhan terhadap prosedur hukum adalah esensial untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, menurut hemat kami, tidak memungkinkan perkara perceraian dapat diputus sejak sidang pertama. Selain itu, kesepakatan para pihak untuk bercerai tidak serta-merta menghapus kewajiban menempuh prosedur hukum yang berlaku.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Referensi:

1. Basri R. Fikih munakahat 2. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020;
2. Lilis Handayani. Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. Journal of Legal and Cultural Analytics, vol. 1, no. 1, Februari 2022.

---

[1] Handayani, Lilis. Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. Journal of Legal and Cultural Analytics, Vol. 1, No. 1, Februari 2022, hal 9

[2] Basri, R. Fikih munakahat 2, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, hal 12.