Pidana
Oknum ASN Diduga Perkosa Anak Sendiri, Bisakah Dipecat?
Bacaan 11 Menit

PERTANYAAN
Ada kabar tentang oknum ASN aktif yang diduga memerkosa anaknya sendiri, bisakah yang bersangkutan dipecat?


Bacaan 11 Menit

Ada kabar tentang oknum ASN aktif yang diduga memerkosa anaknya sendiri, bisakah yang bersangkutan dipecat?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak
Pemerkosaan terhadap anak dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) dan perubahannya.
Sebagaimana pernah dijelaskan melalui Jerat Pidana Bagi Pemerkosa Anak Kandung, dalam KUHP, pasal yang mengatur terkait pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 287 KUHP yang masing-masing berbunyi:
Pasal 294 ayat (1) KUHP
Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 287 KUHP
Sedangkan jika dilihat dari UU Perlindungan Anak, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang mengatur:
Pasal 76D UU 35/2014
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal 81 Perppu 1/2016
Jika dibandingan dengan KUHP, UU Perlindungan Anak mengatur hukuman maksimal yang lebih berat yaitu maksimal pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal hingga Rp5 miliar. Selain itu, terdapat pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri yaitu penambahan pidana sebesar 1/3 dari acaman pidana.
Selain itu, perbedaan lain yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai definisi anak. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 216) menjelaskan bahwa dewasa = sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tapi sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Sanksi ASN yang Diduga Memperkosa Anaknya
Menjawab pertanyaan Anda, tentang bisa atau tidaknya aparatur sipil negara (“ASN”) yang diduga memperkosa anaknya dipecat/diberhentikan dari jabatannya, pertama-tama perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil (“PNS”) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (“PPPK”).
Bagi yang berstatus PNS, terdapat 3 macam pemberhentian yaitu:
Adapun yang termasuk pelanggaran disiplin PNS tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 94/2021”) di antaranya adalah pelanggaran terhadap kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.[4]
Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan penjelasan di atas, maka PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, ia bisa saja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nantinya, yang berwenang menjatuhkan adalah pejabat yang berwenang menghukum PNS terkait berdasarkan jabatan yang didudukinya,[5] setelah dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan.[6] Atau, ia juga bisa diberhentikan sementara jika ia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan.
Sedangkan, jika status ASN yang bersangkutan adalah PPPK, maka aturan pemutusan hubungan perjanjian kerjanya adalah sebagai berikut:[7]
Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) PP 49/2018, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK yang ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Adapun tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.[8]
Sehingga, jika status oknum ASN yang diduga memperkosa anaknya tersebut adalah PPPK, maka ia hanya dapat diputus hubungan perjanjian kerjanya jika hal tersebut merupakan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat di instansi tempat ia bekerja.
Praduga Tidak Bersalah
Apabila kita cermati dari aturan di atas, pada dasarnya pemberhentian terhadap PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena alasan melakukan perbuatan pidana atau dalam hal ini memperkosa anaknya sendiri, mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut wajar, mengingat adanya asas praduga tidak bersalah dalam sistem hukum di Indonesia, di mana setiap orang berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan.[9]
Oleh karenanya, dalam kasus di mana perbuatan yang dilakukan seseorang masih bersifat sebatas dugaan saja sebagaimana Anda tanyakan, dugaan tersebut menurut hemat kami, tak dapat langsung digunakan sebagai dasar untuk memberhentikan oknum ASN, melainkan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
[1] Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU ASN
[2] Pasal 87 ayat (3) dan (4) UU ASN jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018
[3] Pasal 88 ayat (1) UU ASN
[4] Pasal 11 ayat (1) huruf f PP 94/2021
[5] Pasal 33 PP 94/2021
[6] Pasal 27 dan 28 PP 94/2021
[7] Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“PP 49/2018”)
[8] Pasal 52 ayat (3) PP 49/2018
[9] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia