Bacaan 10 Menit
Apakah ada hukuman yang berlaku untuk pengguna jasa prostitusi anak? Karena jika dalam prostitusi dewasa jeratan hukum hanya ada pada peraturan daerah, bukan undang-undang. Bagaimana jika pada anak? Apakah dapat dijerat UU Perlindungan Anak, dan dapat dipidana, mengingat UU Perlindungan Anak masuk dalam kategori pidana khusus?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Frans Sopater Hutapea, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 22 Juli 2021, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 9 Maret 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilan, bersifat ilegal, serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (“HAM”). Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Selain itu, prostitusi juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam hubungannya dengan etika dan moral.[1]
Hariana Eka Dewi dalam bukunya Memahami Perkembangan Fisik Remaja (hal. 81) mendefinisikan prostitusi sebagai melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan di tempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.
Indonesia tidak hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga prostitusi yang korbannya anak-anak.[2] Praktik prostitusi anak di bawah umur di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama dengan banyaknya kasus eksploitasi anak, baik atas kemauannya sendiri maupun atas paksaan dari oknum-oknum tertentu.[3]
Adapun yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal istilah prostitusi, melainkan yang dikenal adalah istilah “eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual” yang definisinya tertulis dalam Penjelasan Pasal 66 UU 35/2014, yaitu:
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan prostitusi anak merupakan bentuk eksploitasi secara ekonomi maupun seksual yang dilarang.
Ketentuan mengenai larangan ekploitasi anak secara seksual, dalam hal ini prostitusi anak, telah diatur dalam ketentuan yang umum yaitu KUHP lama yang sudah tidak berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 atau KUHP baru yang kini sudah berlaku,[4] yaitu:
KUHP | UU 1/2023 |
Pasal 290 angka 2 dan 3 Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun: 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. | Pasal 415 huruf b Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. |
Pasal 295 Diancam:
| Pasal 419
|
Pasal 297 Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. | Pasal 422
|
Selain itu, terdapat ketentuan lebih khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai larangan adanya praktek prostitusi anak, yang dimuat dalam pasal-pasal berikut:
Pasal 76I jo. Pasal 88 UU 35/2014
Pasal 76I
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
Pasal 88
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
Selain itu, UU 35/2014 juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang terjerat dalam kegiatan prostitusi, karena berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.[5]
Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui:[6]
Dengan demikian, menurut pendapat kami dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang terlibat sebagai penyelenggara, perantara maupun pengguna jasa prostitusi anak yang merupakan bentuk eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dapat dijerat dengan pasal a quo dan ditindak melalui proses hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU 20/2025 atau KUHAP baru jika dilakukan oleh orang dewasa. Namun, apabila pelaku pengguna jasa prostitusi anak adalah seorang anak juga, maka pelaku ditindak dalam proses hukum acara pidana yang khusus sebagaimana diatur dalam UU SPPA.
Sebagai contoh, Anda dapat lihat dalam Putusan PN Bengkulu No. 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl. Terdakwa adalah pemilik panti pijat yang mana pekerjanya ada yang masih berusia 16 tahun. Dalam panti pijat tersebut, tidak hanya menyediakan jasa pijat, namun juga melakukan hubungan badan (hal. 10).
Amar putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual berdasarkan Pasal 76I jo. Pasal 88 UU 35/2014 (hal. 22).
Perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak umur 16 tahun dengan cara membiarkan dan menyuruh melakukan persetubuhan dengan orang lain dan menjadikannya pencarian (hal. 19).
Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta, dengan catatan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan (hal. 22).
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl.
Referensi:
[1] Oksidelfa Yanto. Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 4, 2018, hal. 4-5.
[2] Supriyadi Widodo Eddyono (et.al). Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia & Tantangannya. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017, hal. 4
[3] Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum SANISA, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 29
[4] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[5] Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)
[6] Pasal 66 UU 35/2014
