Panduan Hukum Menghadapi Debt Collector

PERTANYAAN

Beberapa waktu yang lalu viral sebuah video yang memperlihatkan sekelompok debt collector yang mencoba menarik paksa kendaraan di area stasiun whoosh halim. Dalam video tersebut terlihat bahwa debt collector memaksa menyita kendaraan serta diduga memeras korban hingga puluhan juta rupiah. Saya memiliki pertanyaan dari kasus tersebut, bagaimana cara menghadapi debt collector tersebut?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Menghadapi Debt Collector yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 12 April 2011 dan dimutakhirkan pertama kalinya pada 13 September 2017, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 04 November 2021.

KLINIK TERKAIT

Dapatkah Debt Collector Bank Memperoleh Riwayat Transaksi Nasabah?

12 Jun, 2025

Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam Debt Restructuring

03 Mar, 2025

Bolehkah Debt Collector Menyita Barang Milik Debitur?

13 Sep, 2024

Langkah Hukum Bila Anak Diintimidasi Debt Collector

13 Mar, 2017

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Debt Collector Mengancam Menyita Barang Debitur, Bolehkah?

Dalam pertanyaan, Anda menerangkan bahwa debt collector pada kasus tersebut memaksa menyita kendaraan. Terkait hal tersebut, sebagaimana sudah diterangkan dalam artikel Debt Collector Menyita Barang Milik Debiturdebt collector yang mendapat kuasa menagih utang dari kreditur tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Pada prinsipnya penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan.

Terhadap debt collector yang menyita atau mengambil paksa barang milik debitur secara melawan hukum, menurut hemat kami dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 476 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun, 2026, sebagai berikut:

Pasal 362 KUHP	Pasal 476 UU 1/2023
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]	Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[3]

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 362) perbuatan dalam Pasal 362 KUHP adalah pencurian biasa, yang unsurnya sebagai berikut:

1. perbuatan mengambil;
2. yang diambil harus sesuatu barang;
3. barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Sedangkan, Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 menerangkan bahwa mengambil tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud memiliki barang orang lain secara melawan hukum. Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak.

Baca juga: Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

Namun, dalam hal debt collector menyita atau mengambil barang debitur dibarengi dengan kekerasan, maka dapat dijerat berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 479 UU 1/2023 tentang KUHP baru. Penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut dapat Anda temukan pada Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP.

Terhadap dugaan tindak pidana tersebut, Anda dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Selengkapnya mengenai cara melaporkan tindak pidana ke kepolisian dapat kamu simak dalam Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.

Di sisi lain, Munir Fuady dalam buku Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (hal. 58-61) menerangkan bahwa perbuatan pemilikan secara tidak sah atas milik orang lain (conversion/conversie/wederrechtliche verwendung) merupakan perbuatan melawan hukum, jika memenuhi unsur:

1. adanya tindakan oleh pelaku;
2. adanya maksud (keinginan);
3. menguasai/memiliki barang pihak lain;
4. pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai barang tersebut;
5. adanya hubungan sebab akibat;
6. tidak dengan persetujuan korban.

Bentuk intervensi dari pemilikan secara tidak sah atas milik orang lain, di antaranya yaitu pengambilalihan kepemilikan atas barang milik orang lain, tidak mau mengembalikan barang orang lain, memindahkan barang orang lain ke tempat lain, memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga, memakai secara tidak berhak barang milik orang lain, dan merusak atau mengubah barang milik orang lain (hal. 59).

Lebih lanjut, Munir berpendapat, dalam hal suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi juga pada waktu yang bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus (hal. 21).

Dengan demikian, atas kerugian yang akibat perbuatan debt collector yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, debitur bisa juga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum.

Lain halnya jika barang-barang milik debitur tersebut telah diletakkan jaminan kebendaan yang dapat dilakukan parate eksekusi, misalnya dengan jaminan fidusia. Dalam hal ini, kreditur berhak untuk mengeksekusi objek jaminan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum. Mengenai cara melakukan eksekusi jaminan fidusia, Anda bisa membacanya dalam Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi.

Etika Penagihan oleh Debt Collector

Kami asumsikan bahwa utang yang dimiliki debitur ini adalah utang yang debitur dapatkan dari pelaku usaha jasa keuangan (“PUJK”), seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya. Dalam melakukan penagihan pada dasarnya PUJK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen,[4] dalam hal ini adalah debt collector.

Penagihan ini dilakukan terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, jika hal demikian terjadi maka PUJK wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian.[5] Surat peringatan ini wajib memuat informasi paling sedikit:[6]

1. tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian;
2. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
3. outstanding pokok terutang;
4. manfaat ekonomi pendanaan; dan
5. denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang.

PUJK dalam penagihan wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023 mengatur bahwa agar tindakan penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan:[8]

1. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen;
2. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
3. tidak kepada pihak selain konsumen;
4. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
5. di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen;
6. hanya pada hari senin sampai dengan sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
7. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat dikenai sanksi administratif berupa:[9]

1. peringatan tertulis;
2. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
3. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
4. pemberhentian pengurus;
5. denda administratif;
6. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
7. pencabutan izin usaha.

Sanksi di atas dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis.[10] Lalu, denda administratif di atas dikenakan paling banyak Rp 15 miliar.[11]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Referensi:

1. Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer.Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;
2. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[4] Pasal 61 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 22/2023”)

[5] Pasal 60 ayat (1) POJK 22/2023

[6] Pasal 60 ayat (2) POJK 22/2023

[7] Pasal 62 ayat (1) POJK 22/2023

[8] Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023

[9] Pasal 62 ayat (4) POJK 22/2023

[10] Pasal 62 ayat (5) POJK 22/2023

[11] Pasal 62 ayat (6) POJK 22/2023