Pidana

Pasal untuk Menjerat Pelaku Cyberstalking

Bacaan 5 Menit
Pasal untuk Menjerat Pelaku <i>Cyberstalking</i>

Pertanyaan

Apakah cyberstalking itu termasuk dalam ranah hukum pidana di Indonesia? Apakah pernah ada kasus cyberstalking di Indonesia? Dalam pengaturan hukum di Indonesia, cyberstalking masuk ke dalam pengaturan yang mana? Jika cyberstalking merupakan salah satu bentuk kejahatan cybercrime, maka bagaimana pemidanaan serta pembuktian tindak pidana cyberstalking tersebut? Apakah UU ITE dan KUHP sudah mampu melindungi kepentingan hukum atas tindak pidana cyberstalking? Mengingat di luar negeri kasus cyberstalking merupakan salah satu kasus pidana yang sangat diperhatikan oleh negaranya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Cyberstalking dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya.

Umumnya cyberstalking diawali dengan mencari informasi lengkap si korban atau secara bisa disebut menguntit melalui internet. Pasal mana saja yang bisa menjerat si pelaku?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulCyberstalking yang dibuat olehShanti Rachmadsyah, S.H.dan dipublikasikan pertama kali pada 5 Mei 2010.

Cyberstalking

Pertama-tama, arti dari cyberstalking menurut Black's Law Dictionary 7thedition adalah:

The act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple e-mail messages, as through the internet, esp. with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient's family or household.

Dari rumusan di atas, maka bisa disimpulkan unsur-unsur utama dari cyberstalking adalah:

  1. act of threatening, harassing, or annoying someone berarti tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang.
  2. through internet berarti melalui internet.
  3. with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury berarti dengan maksud membuat korban takut akan tindakan ilegal atau cedera.

Banyak alasan mengapa pelaku melakukan cyberstalking. Di antaranya karena merasa marah atau sakit hati, frustasi dan ingin balas dendam kepada korban atau sifat superior yang suka mengintimidasi orang lain. Namun ada juga sebagian besar pelaku yang melakukan dengan maksud untuk hiburan dan lucu–lucuan.[1]

Cyberstalking biasanya diawali dengan mencari informasi lengkap si korban atau bisa disebut menguntit melalui internet. Selain itu, cyberstalking juga berpotensi menimbulkan tindak pidana lain seperti hacking, cyberbullying, hingga melakukan penculikan atau pemerkosaan.

Jerat Hukum Pelaku Cyberstalking

Melihat berdasarkan unsur-unsur di atas, maka cyberstalking dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarangdalamPasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang selengkapnya berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ancaman sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu dijerat pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 milyar.[2]

Lebih lanjut, Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (hal. 14 - 16) menerangkan tentang Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:

  1. Titik berat penerapannya pada perbuatan “mendistribusikan”, “mentrasmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.
  2. Perbuatan pemerasan tersebut berupa pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
  3. Termasuk pula perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
  4. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
  5. Harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku.
  6. Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, pelaku cyberbullying harus mempunyai motif keuntungan ekonomis.

Selain menggunakan UU ITE, pelaku juga bisa dijerat menggunakan KUHP, seperti contohnya Pasal 368atau Pasal 335 KUHP

Namun, berkaitan dengan Pasal 335 KUHP, dikutip dari artikel Perbuatan Tidak Menyenangkan, frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 (hal. 39 - 40) yang menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menerangkan unsur-unsur perbuatan Pasal 368 ayat (1) KUHP (pemerasan dengan kekerasan) adalah:

  1. Memaksa orang lain;
  2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
  3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
  4. Memaksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Sedangkan untuk Pasal 335 ayat (1) KUHP, R. Soesilo berpendapat unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu (hal. 238):

  1. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
  2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, atau pun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Baca juga:Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman

Namun perlu digarisbawahi, pengenaan pasal-pasal KUHP harus melihat pada tujuan (intention) dari pelaku. Apabila tujuannya adalah untuk membuat korban menyerahkan sesuatu barang/membuat utang/menghapuskan piutang, maka yang dikenakan adalah Pasal 368 KUHP. Sementara apabila tujuannya adalah untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu, maka yang dikenakan adalah Pasal 335 KUHP.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka pihak yang menjadi korban atau yang mengetahui tindakan tersebut dapat melaporkan ke kepolisian setempat, yang prosedurnya telah kami ulas dalam Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

Referensi:

  1. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia), 1994;
  2. Muhammad Redha Azhari, Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking), Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019.

[1] Muhammad Redha Azhari, Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking). Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019, hal. 153

[2] Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tags: