Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
- Menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tentang pembelian kembali saham PT. Dewan komisaris dapat memberi persetujuan mengenai penentuan saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham. Perlu dicatat, kewenangan ini hanya dapat didelegasikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk durasi yang sama. Namun perlu diingat, penyerahan kewenangan ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh RUPS.[5]
- Menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal PT. Dewan Komisaris dapat memberi persetujuan mengenai penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham. Penyerahan kewenangan dalam hal ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Sama seperti sebelumnya, penyerahan kewenangan ini juga dapat ditarik sewaktu-waktu oleh RUPS.[6]
- Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi PT. Dewan komisaris, melalui keputusan rapat dapat menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi PT, apabila RUPS melimpahkan kewenangan ini kepada Dewan Komisaris.[7]
TIPS HUKUM
Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!
Butuh lebih banyak artikel?
Perusahaan Anda Di Sini!