Bisnis
Kapan Dewan Komisaris Memegang Peran RUPS?

PERTANYAAN
Kapan komisaris mengambil kewenangan RUPS?



Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pendelegasian Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris yang pertama kali dipublikasikan pada 11 Mei 2021.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[1]
Organ PT terdiri dari rapat umum pemegang saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris.[2] Kemudian, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, UU PT membagi secara rinci kewenangan yang dimiliki masing-masing organ tersebut. Dengan demikian, setiap organ mempunyai kewenangan yang berbeda satu sama lain.
RUPS merupakan organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.[3]
Sedangkan direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[4]
Lalu, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.[5]
Meski demikian, dengan syarat dan kondisi tertentu, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya kepada dewan komisaris. Kewenangan dewan komisaris dalam RUPS tersebut di antaranya sebagai berikut.
Menjawab pertanyaan Anda, dewan komisaris dapat mengambil peran RUPS sebagaimana dijelaskan apabila terdapat delegasi kewenangan dari RUPS.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU PT
[3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT
[4] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT
[5] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU PT
[6] Pasal 39 UU PT dan penjelasannya
[7] Pasal 41 UU PT dan penjelasannya
[8] Pasal 96 UU PT dan penjelasannya