Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Kapan Dewan Komisaris Memegang Peran RUPS?

Kapan Dewan Komisaris Memegang Peran RUPS?
Kapan Dewan Komisaris Memegang Peran RUPS?

PERTANYAAN

Kapan komisaris mengambil kewenangan RUPS?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pendelegasian Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris yang pertama kali dipublikasikan pada 11 Mei 2021.

    Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

    Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Organ PT terdiri dari rapat umum pemegang saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris.[2] Kemudian, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, UU PT membagi secara rinci kewenangan yang dimiliki masing-masing organ tersebut. Dengan demikian, setiap organ mempunyai kewenangan yang berbeda satu sama lain.

    RUPS merupakan organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.[3]

    Sedangkan direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[4]

    Lalu, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.[5]

    Meski demikian, dengan syarat dan kondisi tertentu, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya kepada dewan komisaris. Kewenangan dewan komisaris dalam RUPS tersebut di antaranya sebagai berikut.

    1. Menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tentang pembelian kembali saham PT. Dewan komisaris dapat memberi persetujuan mengenai penentuan saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham. Perlu dicatat, kewenangan ini hanya dapat didelegasikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk durasi yang sama. Namun perlu diingat, penyerahan kewenangan ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh RUPS.[6]
    2. Menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal PT. Dewan komisaris dapat memberi persetujuan mengenai penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham. Penyerahan kewenangan dalam hal ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Sama seperti sebelumnya, penyerahan kewenangan ini juga dapat ditarik sewaktu-waktu oleh RUPS.[7]
    3. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi PT. Dewan komisaris, melalui keputusan rapat dapat menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota direksi PT, apabila RUPS melimpahkan kewenangan ini kepada dewan komisaris.[8]

    Menjawab pertanyaan Anda, dewan komisaris dapat mengambil peran RUPS sebagaimana dijelaskan apabila terdapat delegasi kewenangan dari RUPS.

    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    [1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

    [2] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU PT

    [3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT

    [4] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT

    [5] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU PT

    [6] Pasal 39 UU PT dan penjelasannya

    [7] Pasal 41 UU PT dan penjelasannya

    [8] Pasal 96 UU PT dan penjelasannya

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000