Bisnis
Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Apakah dapat dijelaskan mengenai proses pendirian perusahaan jasa konstruksi dan pengajuan izin usahanya, beserta dengan syarat-syarat dan dasar hukumnya? Terima kasih.


Bacaan 6 Menit

Apakah dapat dijelaskan mengenai proses pendirian perusahaan jasa konstruksi dan pengajuan izin usahanya, beserta dengan syarat-syarat dan dasar hukumnya? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Juni 2010.
Sebelum menjawab pertanyaan inti Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa menurut Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sehingga dalam mendirikan suatu perusahaan, wajib didirikan oleh 2 orang atau lebih pemegang saham yang selanjutnya wajib mengambil saham pada saat perusahaan didirikan.
Pendiri perusahaan wajib menentukan nama perusahaan yang wajib memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) UU PT berikut.
Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
Kemudian, perusahaan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar sesuai peraturan perundangundangan menurut Pasal 18 UU PT. Sehingga, untuk perusahaan jasa konstruksi rumusan maksud tujuan harus secara eksplisit menyebut “usaha di bidang jasa konstruksi” dan dirinci sejauh diperlukan agar selaras dengan klasifikasi usaha jasa konstruksi menurut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang akan dimohonkan dalam perizinan.
Selanjutnya, mengenai tata cara pendirian perusahaan secara umum dapat Anda simak artikel Tata Cara Pendaftaran Pendirian PT.
Baca juga: Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja
Setelah perusahaan terbentuk secara hukum, perusahaan belum dapat menjalankan usaha jasa konstruksinya tanpa memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko (PBBR) dan sertifikasi sektoral jasa konstruksi. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025 yang menyatakan untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha atau PB.
PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan utama sebagaimana tercantum pada Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025. Perizinan berusaha diajukan secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS).
Pada Pasal 128 PP 28/2025 dijelaskan mengenai klasifikasi penilaian tingkat risiko untuk menentukan PB pada suatu klasifikasi usaha. Peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
Singkatnya, jenis-jenis PB sesuai dengan masing-masing klasifikasi risiko menurut PP 28/2025 adalah:
NIB (Nomor Induk Berusaha) | Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. |
Sertifikat Standar | Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi. |
Izin | Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. |
Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
Selain PBBR, perusahaan jasa konstruksi juga wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 ayat (1) UU 2/2017 yang menyatakan bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki SBU.
SBU diperoleh melalui sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permen PUPR 8/2022.
Lebih lanjut lagi, permohonan SBU tersebut disampaikan kepada menteri melalui LSBU. Permohonan tersebut dapat berupa permohonan baru, perpanjangan, maupun perubahan data. Sebagai contoh, untuk permohonan baru dapat dilakukan dengan cara berikut:[1]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum: