Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi

Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi

PERTANYAAN

Apakah dapat dijelaskan mengenai proses pendirian perusahaan jasa konstruksi dan pengajuan izin usahanya, beserta dengan syarat-syarat dan dasar hukumnya? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pendirian Perusahaan Jasa Konstruksi yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Juni 2010.

    Aturan Pendirian Perseroan

    Sebelum menjawab pertanyaan inti Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa menurut Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sehingga dalam mendirikan suatu perusahaan, wajib didirikan oleh 2 orang atau lebih pemegang saham yang selanjutnya wajib mengambil saham pada saat perusahaan didirikan.

    Pendiri perusahaan wajib menentukan nama perusahaan yang wajib memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) UU PT berikut.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

    1. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
    2. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
    3. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
    4. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
    5. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
    6. mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

    Kemudian, perusahaan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar sesuai peraturan perundangundangan menurut Pasal 18 UU PT. Sehingga, untuk perusahaan jasa konstruksi rumusan maksud tujuan harus secara eksplisit menyebut “usaha di bidang jasa konstruksi” dan dirinci sejauh diperlukan agar selaras dengan klasifikasi usaha jasa konstruksi menurut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang akan dimohonkan dalam perizinan.

    Selanjutnya, mengenai tata cara pendirian perusahaan secara umum dapat Anda simak artikel Tata Cara Pendaftaran Pendirian PT.

    Baca juga: Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja

    Perizinan Perusahaan Jasa Konstruksi

    Setelah perusahaan terbentuk secara hukum, perusahaan belum dapat menjalankan usaha jasa konstruksinya tanpa memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko (PBBR) dan sertifikasi sektoral jasa konstruksi. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025 yang menyatakan untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha atau PB.

    PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan utama sebagaimana tercantum pada Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025. Perizinan berusaha diajukan secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS).

    Pada Pasal 128 PP 28/2025 dijelaskan mengenai klasifikasi penilaian tingkat risiko untuk menentukan PB pada suatu klasifikasi usaha. Peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

    1. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
    2. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah yang terdiri dari menengah tinggi dan menengah rendah; dan
    3. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

    Singkatnya, jenis-jenis PB sesuai dengan masing-masing klasifikasi risiko menurut PP 28/2025 adalah:

    NIB (Nomor Induk Berusaha)

    Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

    Sertifikat Standar

    Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi.

    Izin

    Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

    Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

    Selain PBBR, perusahaan jasa konstruksi juga wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 ayat (1) UU 2/2017 yang menyatakan bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki SBU.

    SBU diperoleh melalui sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permen PUPR 8/2022.

    Lebih lanjut lagi, permohonan SBU tersebut disampaikan kepada menteri melalui LSBU. Permohonan tersebut dapat berupa permohonan baru, perpanjangan, maupun perubahan data. Sebagai contoh, untuk permohonan baru dapat dilakukan dengan cara berikut:[1]

    1. permohonan SBU dilakukan melalui OSS menggunakan akses Single Sign On (SSO) pada menu PB-UMKU yang terhubung dengan SIJK (sistem informasi jasa konstruksi) terintegrasi;
    2. pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan SBU melalui SIJK terintegrasi;
    3. data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
    1. data penjualan tahunan;
    2. data kemampuan keuangan/nilai aset;
    3. data ketersediaan TKK (tenaga kerja konstruksi);
    4. data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi;
    5. data penerapan sistem manajemen anti penyuapan; dan
    6. data keanggotaan asosiasi BUJK (badan usaha jasa konstruksi) yang terdaftar di LPJK (lembaga pengembangan jasa konstruksi).

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000