Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya, apakah dalam Islam boleh mengangkat anak? Dan apa dasar hukumnya? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 22 April 2013.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Adopsi Menurut Hukum Islam

    Apa yang dimaksud dengan pengangkatan anak? Menurut Pasal 1 angka 2 PP Pengangkatan Anak, adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Terkait dengan apakah dalam Islam boleh mengangkat anak? KHI pada dasarnya tidak mengatur mengenai pengangkatan anak secara khusus. Menurut Pasal 171 huruf h KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

    Walaupun tidak diatur dalam KHI, mengutip buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (hal. 357 – 358) Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) melalui rapat kerja MUI tahun 1984 yang berlangsung bulan jumadil akhir 1404 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

    1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
    2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
    3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
    4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing (“WNA”) selain bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945, juga merendahkan martabat bangsa.

    Dalam buku yang sama, terdapat beberapa dalil-dalil tentang adopsi. Salah satunya adalah Al-Qur’an Surah Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5, yang artinya:

    “Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang besar.”

    “Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-mulai (hamba sahaya yang dimerdekakan).”

    Melihat penjelasan di atas, pada dasarnya dalam hukum Islam pengangkatan anak dibolehkan dengan syarat tidak memutus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandung dari anak tersebut.

    Persyaratan Pengangkatan Anak

    Dalam hukum positif pengangkatan anak dapat merujuk pada PP Pengangkatan Anak dan aturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 2 PP Pengangkatan Anak, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    1. pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (“WNI”) meliputi:[1]
      1. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dimohonkan penetapan pengadilan;[2] dan
      2. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup pengangkatan anak secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan anak dan dilakukan melalui penetapan pengadilan;[3] dan
    2. pengangkatan anak antar WNI dengan WNA, yang meliputi:[4]
      1. pengangkatan anak WNI oleh WNA; dan
      2. pengangkatan WNA di Indonesia oleh WNI.

    Kemudian syarat melakukan pengangkatan anak harus dipenuhi baik oleh calon anak maupun calon orang tua angkat. Berdasarkan Pasal 4 Permensos 110/2009, syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

    1. anak yang belum berusia 18 tahun;
    2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
    3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
    4. memerlukan perlindungan khusus.

    Apa saja syarat adopsi anak? Persyaratan pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat meliputi:[5]

    1. sehat jasmani dan rohani;
    2. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
    3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
    4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
    5. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun;
    6. tidak merupakan pasangan sejenis;
    7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
    8. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
    9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
    10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
    11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
    12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
    13. memperoleh izin menteri atau kepala instansi provinsi.

    Baca juga: Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia

    Walaupun terdapat syarat untuk berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun. Orang tua tunggal masih tetap mengangkat anak selama mendapatkan izin pengangkatan dari Menteri Sosial yang selanjutnya ditetapkan oleh pengadilan.[6] Adapun pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ditetapkan oleh pengadilan agama.[7]

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
    6. Peraturan Menteri Sosial 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
    7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

    Referensi:

    Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

    [1] Pasal 8 PP Pengangkatan Anak

    [2] Pasal 9 PP Pengangkatan Anak

    [3] Pasal 10 PP Pengangkatan Anak

    [4] Pasal 11 ayat (1) PP Pengangkatan Anak

    [5] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (“Permensos 110/2009”)

    [6] Pasal 12 huruf b Permensos 110/2009

    [7] Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”)

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000