Keluarga
Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Saya ingin bertanya, apakah dalam Islam boleh mengangkat anak? Dan apa dasar hukumnya? Terima kasih.


Bacaan 6 Menit

Saya ingin bertanya, apakah dalam Islam boleh mengangkat anak? Dan apa dasar hukumnya? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 22 April 2013.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Apa yang dimaksud dengan pengangkatan anak? Menurut Pasal 1 angka 2 PP Pengangkatan Anak, adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Terkait dengan apakah dalam Islam boleh mengangkat anak? KHI pada dasarnya tidak mengatur mengenai pengangkatan anak secara khusus. Menurut Pasal 171 huruf h KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
Walaupun tidak diatur dalam KHI, mengutip buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (hal. 357 – 358) Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) melalui rapat kerja MUI tahun 1984 yang berlangsung bulan jumadil akhir 1404 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:
Dalam buku yang sama, terdapat beberapa dalil-dalil tentang adopsi. Salah satunya adalah Al-Qur’an Surah Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5, yang artinya:
“Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang besar.”
“Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mula-mulai (hamba sahaya yang dimerdekakan).”
Melihat penjelasan di atas, pada dasarnya dalam hukum Islam pengangkatan anak dibolehkan dengan syarat tidak memutus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandung dari anak tersebut.
Dalam hukum positif pengangkatan anak dapat merujuk pada PP Pengangkatan Anak dan aturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 2 PP Pengangkatan Anak, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian syarat melakukan pengangkatan anak harus dipenuhi baik oleh calon anak maupun calon orang tua angkat. Berdasarkan Pasal 4 Permensos 110/2009, syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:
Apa saja syarat adopsi anak? Persyaratan pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat meliputi:[5]
Baca juga: Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia
Walaupun terdapat syarat untuk berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun. Orang tua tunggal masih tetap mengangkat anak selama mendapatkan izin pengangkatan dari Menteri Sosial yang selanjutnya ditetapkan oleh pengadilan.[6] Adapun pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ditetapkan oleh pengadilan agama.[7]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
[1] Pasal 8 PP Pengangkatan Anak
[2] Pasal 9 PP Pengangkatan Anak
[3] Pasal 10 PP Pengangkatan Anak
[4] Pasal 11 ayat (1) PP Pengangkatan Anak
[5] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (“Permensos 110/2009”)
[6] Pasal 12 huruf b Permensos 110/2009
[7] Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”)