Bacaan 7 Menit
Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Apa itu perlindungan hukum preventif dan represif? Adakah perbedaan antara perlindungan hukum dan penegakan hukum?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhirkan dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Oktober 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlindungan hukum dan penegakan hukum seringkali dianggap sama, namun hal tersebut berbeda tetapi saling melengkapi. Lalu, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum?
Penjelasan perlindungan hukum menurut para ahli dapat ditemukan dalam artikel Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Dalam artikel tersebut C.S.T Kansil berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Masih bersumber dari artikel yang sama, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.
Selain itu, terdapat juga pendapat Satjipto Rahardjo yang mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.[1]
Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[2]
Kemudian, perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Apa itu perlindungan hukum preventif dan represif?
Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat dalam jurnal Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, yakni perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Singkatnya, perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.[3]
Adapun bentuk perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, pelindungan data pribadi, dan lain sebagainya. Contoh perlindungan hukum perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub di Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Lalu, yang dimaksud dengan pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.[4]
Baca juga: Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi
Lantas, apa yang dimaksud penegakan hukum?
Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa yang dimaksud penegakan hukum? Laurensius Arliman dalam jurnal Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie yang memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[5]
Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang sempit. Dalam arti subjek yang luas, penegakan hukum adalah proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan, dalam arti subjek yang sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.[6]
Selain itu, pengertian penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, Sama seperti ditinjau dari sudut subjeknya, pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti objek yang luas, penegakan hukum itu meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan, dalam arti objek yang sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.[7]
Lalu, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.[8]
Sementara menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[9]
Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, membutuhkan lembaga penegak hukum. Disarikan dari artikel Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?, yang termasuk lembaga penegak hukum antara lain kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Polisi Pamong Praja, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung.
Apabila disederhanakan, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum, yakni memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Sedangkan penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Adapun tujuan perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut. Adanya perlindungan dan penegakan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum tersebut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 53
[2] Diana Yusyanti. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. De Jure, Vol. 20, No. 4, 2020, hal. 623
[3] Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 18, No. 1, 2019, hal. 5
[5] Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridica, Vol. 11, No. 1, 2019, hal. 10
[6] Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta, Edisi: 59, 2019, hal. 5
[7] Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta, Edisi: 59, 2019, hal. 5
[8] Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Majalah Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2, 2018, hal. 4
[9] Wicipto Setiadi. Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Majalah Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2, 2018, hal. 5
