RUU Perlelangan Harus Perkuat Perlindungan Hukum Para Pihak
Meliputi perlindungan terhadap pejabat lelang, penjual, pemilik, dan pemenang lelang atau pembeli be...
Kaum Mustadafin di Dunia Kerja Perlu Perlindungan Hukum yang Nyata
Perlindungan pekerja dinilai harus diwujudkan melalui advokasi, kepatuhan dunia usaha, dan kehadiran...
Cegah Abuse of Market Power, Paradigma Revisi UU Persaingan Usaha Harus Bergeser
Kemitraan atau kolaborasi antar pelaku usaha tidak boleh serta-merta dikategorikan sebagai kartel, t...
Pasal 50A UU P2SK dan Batas Perlindungan Investor dalam Negara Hukum
DPR dan pemerintah perlu meninjau kembali rumusan Pasal 50A, khususnya ayat (5) dan ayat (6) UU P2SK...
Urgensi Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sengketa Konsumen di Lingkup Digital
Pembalikan beban pembuktian dilakukan untuk mengalihkan kewajiban pembuktian kepada pelaku usaha unt...
Menakar Efektivitas UU PPRT, Antara Pengakuan Hukum dan Perubahan Budaya
Hubungan pekerja rumah tangga dan pemberi kerja selama ini belum berbasis hubungan kerja formal, tan...
Kesenjangan Keadilan dan Keterbatasan Perlindungan Hukum dalam KDRT di Indonesia
Reformasi hukum harus fokus pada memastikan aturan KDRT diterapkan dalam praktik. Negara bertanggung...














