Setelah 22 tahun penantian, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU. Momentum itu menjadi babak baru bagi profesi pekerja rumah tangga (PRT) yang memiliki payung hukum.
Akademisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Syahrul Sajidin, menilai pengesahan RUU PPRT menjadi UU tidak cukup hanya dipahami sebagai pembentukan regulasi semata. Menurutnya, UU PPRT harus menjadi instrumen transformasi budaya masyarakat dalam memandang pekerja rumah tangga.
“Keberadaan undang-undang itu merupakan salah satu tahapan dari tahapan-tahapan yang lain ketika kita ingin menciptakan perbaikan sistem ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga,” ujar dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Jumat (8/5/2026).
Baca juga:
- UU PPRT Bentuk Pengakuan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja
- Akhir Penantian Panjang, RUU PPRT Siap Diboyong ke Paripurna
- Disahkan di Hari Kartini, RUU PPRT Resmi Jadi Undang-Undang
Hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja selama ini lebih bersifat kultural daripada hubungan kerja formal. Umumnya, hubungan kerja tidak disertai perjanjian tertulis, sementara penentuan upah hanya berdasarkan kelaziman di suatu wilayah tanpa mengacu pada standar kelayakan hidup. Saat terjadi perselisihan, hubungan kerja kerap diakhiri begitu saja tanpa kejelasan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga setelahnya.
“Efek lanjutannya seperti apa? apa saja hak yang harus diterima oleh pekerja rumah tangga, atau dalam konteks sebaliknya bagaimana ketika yang melakukan pelanggaran itu adalah pekerja rumah tangga,” katanya.
Syahrul menilai kondisi tersebut menunjukkan pekerja rumah tangga masih diposisikan dalam relasi sosial dan budaya, bukan relasi hukum. Padahal, hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengubah cara pandang masyarakat.
















