RUU Perlelangan Harus Perkuat Perlindungan Hukum Para Pihak
Terbaru

RUU Perlelangan Harus Perkuat Perlindungan Hukum Para Pihak

Meliputi perlindungan terhadap pejabat lelang, penjual, pemilik, dan pemenang lelang atau pembeli beritikad baik.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Umum Perkumpulan Balai Lelang Indonesia, Wiwiek Trisoecianty eks Direktur Lelang Kementerian Keuangan, Joko Prihanti, dan perwakilan Perhimpunan Bank Nasional, Eddy Untung saat RDPU dengan Baleg DPR, Senin (31/08/2026). Foto: Tangkapan layar youtube
Ketua Umum Perkumpulan Balai Lelang Indonesia, Wiwiek Trisoecianty eks Direktur Lelang Kementerian Keuangan, Joko Prihanti, dan perwakilan Perhimpunan Bank Nasional, Eddy Untung saat RDPU dengan Baleg DPR, Senin (31/08/2026). Foto: Tangkapan layar youtube

Kegiatan perlelangan di Indonesia membutuhkan pembenahan dan transformasi di tengah perkembangan teknologi digital. Badan Legislasi (Baleg) DPR sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlelangan. Beberapa kalangan diundang untuk membantu proses penyusunan RUU.

Salah satunya eks Direktur Lelang Kementerian Keuangan, Joko Prihanti. Ia mencatat sedikitnya 5 substansi yang perlu dicermati RUU. Pertama, transformasi digital perlelangan. Joko mengatakan digitalisasi ini tak cukup sekedar memindahkan proses lelang dalam platform digital. Struktur rangkaian lelang perlu dibangun secara terintegrasi, mendapat pengakuan, dan kepastian hukum. Mencakup antara lain informasi objek dari awal sampai pasca lelang.

Kedua, RUU perlu menjamin informasi lelang seperti penawaran, penetapan pemenang, pembayaran, dan dokumen elektronik. Semua hal tersebut harus diakui status hukumnya. Termasuk semua produk elektronik kegiatan lelang harus diakui sebagai bukti yang sempurna di pengadilan.

Ketiga, Joko mengusulkan RUU hanya mengatur tentang prinsip dan akibat hukum. Persoalan teknis platform teknologi cukup diatur dalam peraturan pelaksana. Transformasi perlelangan digital ini diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan partisipasi masyarakat, optimalisasi dan memaksimalkan nilai serta menjamin kepastian hak. Keempat, RUU patut menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak seperti pejabat lelang harus dilindungi dari tuntutan pidana dan perdata.

“Sepanjang pejabat lelang telah melaksanakan lelang sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Senin (31/08/2026).

Baca juga:

Perlindungan hukum serupa juga perlu diberikan kepada penjual/kreditur dan debitur/pemilik barang. Sebab praktiknya sering terjadi perselisihan nilai karena pemilik dan penjual punya perspektif yang berbeda terhadap nilai barang. Umumnya, penjual fokus pada optimalisasi pemulihan, sebaliknya pemilik barang meminta harga tertinggi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info