Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan kontrak jasa pertambangan adalah kontrak antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dengan perusahaan jasa pertambangan. Sepanjang penelusuran kami tidak terdapat definisi maupun ketentuan khusus yang mengatur mengenai kontrak jasa tambang.
Akan tetapi, kontrak usaha jasa pertambangan disebut dalam ketentuan Pasal 72 huruf e Permen ESDM 7/2020, yang mengatur bahwa pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”) dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib untuk menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP, IUP, atau IUPK kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Lebih lanjut, usaha jasa pertambangan secara khusus diatur dalam UU 4/2009 dan perubahannya serta aturan pelaksanaannya. Pasal 124 ayat (1) UU 3/2020 menjelaskan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Jika tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, maka pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.[1]
Adapun, yang dimaksud dengan jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.[2] Kemudian, jenis usaha jasa pertambangan yaitu pelaksanaan di bidang:[3]
- penyelidikan umum;
- eksplorasi;
- studi kelayakan;
- konstruksi pertambangan;
- pengangkutan;
- lingkungan pertambangan;
- reklamasi dan pascatambang;
- keselamatan pertambangan; dan/atau
Kegiatan usaha jasa pertambangan sebagaimana disebutkan di atas, terdiri atas konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan. [4]
Untuk kegiatan konsultasi dan perencanaan dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan perizinan berusaha dalam bentuk sertifikat standar.[5] Sedangkan, untuk kegiatan pelaksanaan dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP.[6]
Penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional ini dilakukan berdasarkan:[7]
- kedekatan lokasi kegiatan usaha pertambangan dengan keberadaan perusahaan jasa pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan provinsi lainnya; dan
- status perusahaan jasa pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
Lantas, bagaimana jika kontrak usaha jasa pertambangan mengesampingkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata?
Berbicara mengenai kontrak, maka harus diketahui definisi dari kontrak itu sendiri. Berdasarkan KBBI, kontrak adalah perjanjian (secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian dapat Anda lihat pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata berikut:
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
Selain itu terkait dengan perjanjian tidak jauh dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur syarat sah perjanjian, antara lain:
- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang.
Baca juga: Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi
Sebelum membahas mengenai pengesampingan Pasal 1267 KUH Perdata, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu Pasal 1267 KUH Perdata itu sendiri. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya.
Terhadap pasal tersebut, Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan (hal.64) menjelaskan jika dalam praktik ditemukan bahwa kreditur bebas menentukan tuntutannya kepada debitur yang wanprestasi. Kreditur sendiri tidak terikat pada tuntutan yang diatur dalam undang-undang. Adapun tuntutan yang dapat dipilih kreditur adalah sebagai berikut:
- ganti rugi;
- pemenuhan perikatan;
- pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- pemutusan perikatan;
- pemutusan perikatan dengan ganti rugi.
Kemudian, terkait dengan pengesampingan Pasal 1267 KUH Perdata dalam kontrak jasa pertambangan, pada dasarnya berpedoman pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Dikutip dari artikel Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menurut Agus Yudha Hernoko asas kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit/tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk:[8]
- menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- menentukan objek perjanjian;
- menentukan bentuk perjanjian;
- menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).
Pengesampingan Pasal 1267 KUH Perdata dalam praktiknya diikuti dengan pengesampingan terhadap ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata,[9] yang berbunyi:
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.
Menurut Abdul Fatah, dalam jurnal yang berjudul Deviasi Hukum dalam Perjanjian Bisnis (hal. 99) pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata tersebut menganut ketentuan baru di dalam perjanjian bahwa apabila para pihak yang berkontrak hendak membatalkan perjanjian atau mengakhiri perjanjian yang dibuat maka cukup dengan membatalkannya atau mengakhirinya sendiri berdasarkan tata cara pengakhiran perjanjian yang sudah ditentukan bersama dalam perjanjian yang telah disepakati tanpa harus menunggu keputusan pengadilan serta tidak perlu memilih harus memaksa salah satu pihak untuk memenuhi persetujuan atau dapat langsung membatalkan perjanjian dengan ganti rugi.
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas dan sepanjang penelusuran kami, pengesampingan Pasal 1267 KUH Perdata dalam praktiknya beriringan dengan pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata. Adapun akibat hukum dari pengesampingan kedua pasal tersebut yaitu ketika terjadi wanprestasi, maka tidak perlu menunggu putusan pengadilan jika ada pembatalan kontrak.
Dalam konteks kontrak jasa pertambangan, pada prinsipnya sama, yaitu jika terjadi wanprestasi, maka pemegang IUP, IUPK atau perusahaan jasa pertambangan selaku para pihak tidak perlu menunggu putusan pengadilan jika akan mengakhiri atau membatalkan kontrak. Karena dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam kontrak jasa pertambangannya.
Walaupun demikian perlu diketahui bahwa keabsahan pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata masih menjadi perdebatan. Dalam praktiknya, sebagian hakim di pengadilan memandang pencantuman syarat batal dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dibolehkan sebagai implikasi asas kebebasan berkontrak. Namun, sebagian hakim yang lain berpendapat bahwa pencantuman syarat batal dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sebagai perbuatan yang melawan atau mengesampingkan hukum.[10]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Referensi:
- Abdul Fatah. Deviasi Hukum dalam Perjanjian Bisnis. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No. 1, 2023;
- Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014;
- Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. Yogyakarta: Deepublish, 2023;
- Kontrak, yang diakses pada tanggal 5 Desember 2024, Pukul 10.20 WIB.
[1] Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 3/2020”)
[2] Pasal 1 angka 24 UU 3/2020
[3] Pasal 124 ayat (3) UU 3/2020
[4] Pasal 137 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”)
[5] Pasal 137 ayat (4) PP 96/2021
[6] Pasal 137 ayat (5) PP 96/2021
[7] Pasal 137 ayat (6) PP 96/2021
[8] Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 111
[9] Abdul Fatah. Deviasi Hukum dalam Perjanjian Bisnis. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No. 1, 2023, hal. 99
[10] Tri Mulyani. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan oleh Wanprestasi. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.6, No. 1, 2016, hal. 43 – 44.