Bacaan 8 Menit
Saya sering mendengar bahwa PPATK menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi, apakah hal itu benar? Jika benar, apa saja wewenang dan peran PPATK dalam perkara tindak pidana korupsi?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) merupakan suatu lembaga sentral yang mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (“TPPU”) di Indonesia.[1]
Kemudian, dalam pengertian lain, PPATK didefinisikan sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU.[2]
TPPU sejatinya merupakan kejahatan yang erat hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Para pelaku korupsi menggunakan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka dan untuk menghindari kecurigaan para aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga membutuhkan pendekatan dengan menelusuri kemana saja dana hasil kejahatan (follow the money).[3]
Adapun yang dimaksud dengan pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) UU TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU.
Contoh TPPU diatur dalam Pasal 3 UU TPPU yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar neegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
Kemudian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU TPPU menerangkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana antara lain korupsi dan penyuapan. Oleh karena itu, harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, termasuk korupsi dan penyuapan dapat dianggap sebagai hasil TPPU.
Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, Pasal 39 UU TPPU mengamanatkan PPATK untuk menjalankan tugas tersebut. Adapun, PPATK mempunyai fungsi:[4]
Lalu, wewenang PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah sebagai berikut:[5]
Kemudian, Peraturan PPATK 15/2021 mengatur bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, pihak dalam negeri dan pihak luar negeri seperti instansi penegak hukum dapat meminta informasi ke PPATK.[6] Permintaan informasi tersebut bertujuan untuk:[7]
Instansi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), dapat meminta informasi kepada PPATK untuk kepentingan:[8]
Berdasarkan ketentuan di atas, tujuan permintaan informasi ke PPATK, terutama dalam mendukung tugas KPK dalam menangani kasus korupsi dan TPPU, merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencegah serta memberantas TPPU dan korupsi.
Menjawab pertanyaan Anda apakah PPATK berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, dapat kami sampaikan pihak yang berperan penting dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah auditor pemerintahan yang bertugas melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan organisasi pemerintahan. Adapun, auditor pemerintahan dibagi menjadi dua kelompok yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal.
Pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”), inspektorat jenderal, unit pengawasan lembaga pemerintahan nondepartemen, dan satuan pengawasan intern pada setiap badan usaha milik negara. Adapun, pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”).
Baca juga: Siapa Pihak yang Menilai Kerugian Keuangan Negara dalam Tipikor?
Mengenai lembaga apa yang berwenang menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara sempat menjadi polemik dalam proses pembuktian di sidang tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 4/2016 pada Rumusan Kamar Pidana yang menyatakan bahwa BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk men-declare atau menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, inspektorat, satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara dan hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara (hal. 1 – 2).
Dengan demikian, berdasarkan SEMA 4/2016 lembaga yang berwenang menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berwenang menyatakan adanya kerugian negara.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka terkait pertanyaan Anda dapat kami jawab bahwa PPATK tidak memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara. Meski demikian, kewenangan BPK pada dasarnya beriringan dengan wewenang PPATK dalam menelusuri aliran dana atau mutasi rekening dari pihak-pihak yang diperiksa oleh BPK.
Pasal 10 huruf b UU 15/2004 menerangkan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Namun, BPK tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri aliran dana atau mutasi rekening dari pihak-pihak yang diperiksa.
Baca juga: Mengenal Fungsi, Tugas, dan Wewenang BPK
Atas dasar hal tersebut, pada 24 Februari 2015, telah ada kesepakatan kerja sama antara BPK dengan PPATK. Melalui kerja sama ini, BPK memiliki kemampuan untuk mengetahui aliran dana terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, melalui bantuan dari PPATK.[9]
Begitu juga dengan PPATK yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara dengan meminta bantuan BPK untuk menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan.[10]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1]Profil PPATK, yang diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024, pukul 09.44 WIB
[2] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“Peraturan PPATK 15/2021”)
[3] Dita Yunisa. Penerapan Pendekatan Follow the Money dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indonesia oleh Bareskrim Polri. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. II, September 2012, hal. 96
[4] Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”)
[5] Pasal 41 UU TPPU
[6] Pasal 2 Peraturan PPATK 15/2021
[7] Pasal 3 Peraturan PPATK 15/2021
[8] Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan PPATK 15/2021
[9]BPK Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PPATK, yang diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024, pukul 13.03 WIB
[10]BPK Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PPATK, yang diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024, pukul 13.03 WIB
