Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

PERTANYAAN

Tolong jelaskan perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara! Jika hak-hak saya dilanggar, upaya apa yang dapat saya tempuh?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 27 Mei 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 8 Juni 2023.

KLINIK TERKAIT

Arti Asas Praduga Tak Bersalah

16 Feb, 2026

11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum

04 Sep, 2025

Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas

07 Jun, 2023

Hak atas Informasi Bagi Teman Tuli

31 Mei, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Hak Asasi Manusia?

Secara normatif, konsep hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 1 UU 39/1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Contoh hak asasi manusia adalah hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.^[1] Selain itu, secara universal, setiap individu mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan dirinya, larangan adanya perbudakan, penyiksaan atau diperlakukan secara tidak manusiawi.^[2] Hak ini harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi di mana pun seseorang berada.

Pengertian Hak Warga Negara

Sedangkan hak warga negara, menurut Manfred Nowak, dalam Pengantar Pada Rezim HAM Internasional merupakan hak yang khusus diberikan untuk warga negara. Lebih lanjut, dalam Deklarasi Perancis 1798 memperkenalkan perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak warga negara yakni hak-hak yang dibatasi untuk warga negara saja dan sepanjang aturan-aturan negara tentang hak tersebut tidak menyentuh orang asing (hal. 5).

Sementara itu, Pasal 26 ayat (2) UU 39/1999 mengatur bahwa warga negara berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh hak warga negara adalah setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan^[3] dan berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.^[4] Adapun yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.^[5]

Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda mengenai perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara, dapat disimpulkan perbedaan keduanya terletak pada:

1. Sumber hak. Hak asasi manusia bersumber dari martabatnya sebagai manusia atau bersumber dari Tuhan. Sedangkan hak warga negara bersumber dari hukum positif suatu negara yang melekat pada status kewarganegaraan seseorang.
2. Sifat universalitas suatu hak. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak dibatasi oleh batas negara. Sedangkan hak warga negara merupakan hak yang diberikan oleh suatu negara, sebagai akibat dari status kewarganegaraan seseorang.

Upaya Hukum Jika Hak Asasi Manusia atau Hak Warga Negara Dilanggar

Sebelum menjawab pertanyaan kedua Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”). Pelanggaran HAM menurut Rhona K.M. Smith, dkk dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional (hal. 69). Selanjutnya Anda dapat membaca terkait pelanggaran HAM dalam 3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional.

Contohnya, sebagai individu Anda berhak atas kebebasan memeluk keyakinan atau beragama.^[6] Akan tetapi, terdapat aturan atau hukum negara yang menyatakan larangan memeluk kepercayaan atau agama yang Anda anut.

Dalam hal ini, upaya yang dapat Anda tempuh adalah melalui badan peradilan atau lembaga yang menyediakan pemulihan hukum. Menurut Manfred Nowak, prinsip umum hukum internasional yaitu penyelesaian hukum utama untuk pelanggaran HAM akan dijamin dalam tataran nasional, sedangkan badan-badan internasional hanya memberikan penyelesaian sekunder (hal. 68-69).

Dalam hal ini, badan-badan peradilan seperti pengadilan pidana, pengadilan perdata, Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, Komisi Hak Asasi Manusia dan lembaga yang sejenis yang dapat memberikan keputusan atas pengaduan korban pelanggaran HAM dan dapat memberikan pemulihan hukum (hal. 68).

Sebagai informasi tambahan, dalam konteks ASEAN, apabila upaya hukum secara nasional belum memuaskan, hingga saat ini belum terdapat pengadilan HAM regional seperti Pengadilan HAM Eropa untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, terdapat mekanisme secara internasional untuk pemantauan pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat dua jenis pemantauan yaitu mekanisme berdasarkan piagam PBB (charter-based body) seperti melalui Dewan Hak Asasi Manusia dan berdasarkan perjanjian (treaty-based body) seperti melalui Komite Hak Asasi Manusia.^[7]

Adapun, jika terdapat pelanggaran HAM berat, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, Indonesia menyediakan proses penyelesaian melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UU 26/2000.

Sementara itu, jika sebagai warga negara Indonesia terdapat hak-hak Anda yang dilanggar, maka upaya penyelesaiannya sesuai dengan bidang kasus yang Anda hadapi. Misalnya, terdapat undang-undang yang Anda nilai melanggar hak warga negara Anda dalam konstitusi, Anda dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Demikian jawaban dari kami tentang perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Referensi:

1. Manfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003;
2. Rhona K.M. Smith, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia.Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008;
3. OHCHR Instruments & Mechanisms, yang diakses pada 3 September 2025, pukul 16.10 WIB.

^[1] Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”)

^[2] Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 DUHAM

^[3] Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)

^[4] Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

^[5] Pasal 26 ayat (1) UUD 1945

^[6] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

^[7]OHCHR Instruments & Mechanisms, diakses pada 8 Juni 2023, pukul 16.10 WIB