Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Perbedaan Das Sollen dan Das Sein

Perbedaan <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i>
Perbedaan <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i>

PERTANYAAN

Apa itu das sollen dan das sein? Apakah perbedaan das sollen dan das sein, law in book and law in society/law in action? Terima kasih

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul samayang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 12 April 2018, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 9 Juni 2023.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Das Sollen dan Das Sein

    Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (hal. 16), das sollen adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan. Sedangkan das sein adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    “Barang siapa mencuri harus dihukum”, “barang siapa membeli sesuatu harus membayar” adalah suatu kenyataan normatif atau apa yang seharusnya terjadi (das sollen). Sedangkan jika nyata-nyata seseorang telah mencuri atau seseorang membeli sesuatu tidak membayar maka terjadi kenyataan alamiah atau terjadi peristiwa konkret (das sein).[1]

    Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumomenerangkan bahwa kaidah hukum sebagai ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan, memerlukan peristiwa konkret (das sein), karena peristiwa konkret merupakan aktivator yang diperlukan untuk dapat membuat aktif kaidah hukum.[2]

    Di sisi lain, suatu peristiwa konkret baru bisa menjadi peristiwa hukum apabila ada kaidah hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum, atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban.[3]

    Misalnya: merokok adalah peristiwa konkret, tetapi kalau ada orang merokok di dekat pompa bensin yang ada papan larangan merokok dan kemudian terjadi kebakaran yang disebabkan oleh rokok orang tersebut, maka merokok menjadi peristiwa hukum yang menyebabkan si perokok dihukum.[4]

    Adapun pengertian yang lebih sederhana, Nur Solikin dalam bukunya Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (hal. 146), mengartikan das sollen sebagai “uraian fakta hukum yang seharusnya”, dan das sein sebagai “fakta hukum yang senyatanya telah terjadi”.

    Sedangkan Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim dalam bukunya Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (hal. 140), mengartikan sollenskategorie sebagai “kategori keharusan yang ideal”, dan seinskategorie sebagai “kategori faktual”.

    Das Sollen dan Das Sein dalam Penelitian Hukum

    Kemudian, menurut Sabian Utsman dalam Metodologi Penelitian Hukum Progresif (hal. 17), das sollen dan das sein ditemukan dalam penelitian hukum.

    Penelitian hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (das sollen) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the books) dengan apa yang senyatanya (das sein) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (law in action).[5]

    Sabian Utsman kemudian mencontohkan das sollen dan das sein sebagai berikut:[6]

    Seharusnya (das sollen) = Pemerkosaan itu melanggar hukum.

    Senyatanya (das sein) = Pemerkosaan itu tidak mudah dihukum.

    Dari gambaran selisih das sein dan das sollen di atas, maka langkah berikutnya adalah mencari rentang masalah penelitian. Sebagai contoh, mengapa pemerkosa sering dinyatakan tidak terbukti bersalah pada saat pemeriksaan pengadilan? Dalam hal ini ada selisih antara das sollen dan das sein, di mana seharusnya pemerkosa itu dihukum karena perbuatan tersebut benar-benar dilakukan, tetapi senyatanya sering tidak terbukti bersalah sesuai ketentuan yang berlaku.[7]

    Dari contoh tersebut, dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum dihadapkan pada fakta hukum yang memunculkan ketidakpaduan antara kajian teoretis dengan penerapan hukum positif tersebut. Ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) menimbulkan tanda tanya mengenai apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif. Dengan demikian, apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau justru hanya menimbulkan konflik yang menyebabkan ketidakadilan, ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.[8]

    Menjawab pertanyaan Anda, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan das sollen dan das sein itu tidak sama. Singkatnya, perbedaan das sollen dan das sein adalah: das sollen merupakan peraturan hukum yang bersifat umum atau kenyataan normatif, apa yang seharusnya atau seyogianya dilakukan, atau uraian fakta hukum yang seharusnya. Sedangkan das sein adalah suatu peristiwa konkret, atau fakta hukum yang senyatanya telah terjadi.

    Kemudian, terkait das sollen dan das sein dalam penelitian hukum, das sollen adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the books), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.[9] Sedangkan das sein lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (law in action).

    Baca juga: Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Referensi:

    1. Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013;
    2. Nur Solikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media, 2021;
    3. Sabian Utsman. Metodologi Penelitian Hukum Progresif.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014;
    4. Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty, 2005.

    [1] Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 16

    [2] Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 16-17

    [3] Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 17

    [4] Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 17

    [5] Sabian Utsman. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 17

    [6] Sabian Utsman. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 18

    [7] Sabian Utsman. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 18-19

    [8] Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hal. 279

    [9] Sabian Utsman. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 17

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000