Perbedaan Peraturan dan Keputusan

PERTANYAAN

Saya melihat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang berbentuk keputusan atau peraturan, apa perbedaannya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review

30 Jan, 2025

Perancang Peraturan (Legislative Drafter) Harus Punya Skill Ini

23 Jun, 2022

Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia

06 Jun, 2022

Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK

15 Jun, 2021

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan Keputusan dengan Peraturan yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 13 Januari 2012.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perbedaan Keputusan dan Peraturan dalam Segi Teori

Dalam teorinya, Maria Farida Indrati dan Jimly Asshiddiqie membedakan peraturan perundangan dengan keputusan dari segi sifatnya.[1] Maria Farida menjelaskan bahwa peraturan (regeling) itu bersifat umum, abstrak, dan terus menerus. Di sisi lain, keputusan bersifat individual, konkret, dan final. Untuk memudahkan penjelasan lebih lanjut kami memuat tabel perbedaan sebagai berikut.

No.	Aspek Sifat Perbedaan	Peraturan Perundangan	Keputusan
1	Orang yang Terpengaruh Produk Hukum (Adresat)	Umum	Individual
2	Banyaknya Peristiwa Hukum	Abstrak	Konkret
3	Masa Keberlakuannya	Terus Menerus	Sekali Selesai

Dalam segi teori, terdapat tiga perbedaan kumulatif antara peraturan perundangan dengan keputusan. Pertama, peraturan perundangan itu bersifat umum yang berarti pihak yang terkena pengaruh produk hukum ditujukan kepada banyak orang, bukan hanya kepada orang tertentu saja (individual).[2] Apabila peruntukannya adalah kepada orang tertentu, maka produk hukum tersebut merupakan sebuah keputusan.[3]

Kedua, peraturan perundang-undangan bersifat abstrak maksudnya karena ditujukan untuk menghadapi berbagai peristiwa hukum tertentu.[4] Hal ini berbeda dengan ciri keputusan yang hanya ditujukan untuk satu peristiwa hukum saja.

Ketiga, peraturan pada dasarnya bersifat terus menerus (einmalig) yang artinya akibat hukum peraturan tersebut akan terus menerus berlaku hingga dicabut oleh peraturan lainnya atau dibatalkan oleh putusan pengadilan (judicial review).[5]

Perbedaan Keputusan dan Peraturan dalam Segi Hukum Positif dan Praktiknya

Sejalan dengan teorinya, dalam Pasal 1 angka 2 UU 15/2019 menjelaskan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

UU 12/2011 kemudian juga memberikan contoh yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah kabupaten/kota serta peraturan perundang-undangan lainnya.[6]

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 5/1986 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Lebih lanjut, Pasal 2 UU 9/2004 mengecualikan beberapa keputusan berikut sebagai KTUN:[7]

1. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. KTUN yang masih memerlukan persetujuan;
4. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. KTUN mengenai tata usaha TNI;
7. Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Akan tetapi, hal yang menjadi catatan bahwa hukum positif tidak menjelaskan secara detail apakah putusan pengadilan termasuk dalam konteks keputusan atau tidak. UU 5/1986 hanya berfokus menegaskan bahwa keputusan yang diatur dalam UU ini adalah hanya dalam ranah eksekutif, padahal secara teori putusan pengadilan juga dapat dimasukkan ke dalam kategori keputusan karena sifatnya individual (hanya para pihak bersengketa), konkret (hanya satu peristiwa hukum saja), dan sekali selesai (hanya untuk satu perkara).

Selain perbedaan di atas, terdapat satu perbedaan tambahan yaitu konsekuensi pengujian peraturannya berbeda. Peraturan perundang-undangan diuji langsung kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,[8] sedangkan KTUN diuji terlebih dahulu kepada PTUN.[9]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Referensi:

1. Fitriani A. Sjarief, “Ketidaktepatan Cara Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan melalui Mekanisme Mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019”, dalam Aradhana Sang Guru Perundang-undangan, Cano Printing Indonesia, Depok. Hlm. 374.
2. Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005;
3. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, 2018;
4. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

---

[1] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, 2018, hal. 78 dan Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005, hal. 2

[2] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 111

[3] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 111

[4] Fitriani A. Sjarief, “Ketidaktepatan Cara Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan melalui Mekanisme Mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019”, dalam Aradhana Sang Guru Perundang-undangan, Cano Printing Indonesia, Depok, hal. 374

[5] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, 2018, hal. 78

[6] Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[7] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

[8] Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[9] Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara