Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral

Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral
Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral

PERTANYAAN

Dalam hukum internasional terdapat dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Lantas, perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut dengan perjanjian apa?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 15 Maret 2022, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 08 Juni 2023.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa itu Perjanjian Internasional?

    Perjanjian internasional atau international conventions adalah salah satu sumber utama hukum internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Article 38 paragraph (1) letter a ICJ Statute (Statute of the International Court of Justice atau Statuta Mahkamah Internasional).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dalam hukum internasional, perjanjian antar negara diatur dalam Article 2 paragraph (1) letter a VCLT 1969, yang mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut:

    “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

    Ketentuan tersebut pada intinya menerangkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antarnegara yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional.

    Kemudian, dalam hukum positif Indonesia, UU Perjanjian Internasional mengatur definisi perjanjian internasional yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1, yaitu:

    Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

    Selanjutnya, Muh, Risnain dalam bukunya Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia (hal. 14-15) mengutip pendapat D.P. Connel mengenai batasan perjanjian internasional sebagai an agreement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act. Batasan perjanjian internasional tersebut memberikan kejelasan bahwa yang berwenang untuk membuat perjanjian internasional dalam hukum internasional hanyalah negara yang memiliki perbedaan dengan perjanjian dalam konteks hukum nasional. Definisi ini membatasi pula kewenangan subjek hukum internasional yang lain untuk mengadakan perjanjian internasional. Selanjutnya, terdapat batasan pada cara untuk menentukan apakah suatu perjanjian internasional dapat dianggap sebagai perjanjian internasional atau bukan, yaitu dengan melihat kehendak para pihak dalam membuat perjanjian internasional, dan dengan melihat cara pengikatan diri negara dalam perjanjian internasional (channel of consent).

    Baca juga: 5 Sumber Hukum Internasional

    Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral

    Menjawab pertanyaan Anda mengenai perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut dengan perjanjian apa? Secara umum, terdapat dua jenis perjanjian internasional, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Berikut masing-masing penjelasannya.

    1. Perjanjian Bilateral

    Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh dua subjek hukum internasional, yaitu negara yang masing-masing mempunyai wewenang dan kapasitas hukum untuk membuat suatu perjanjian internasional. Dalam situasi tertentu, beberapa negara dan atau organisasi internasional dapat bergabung dan bertindak sebagai satu pihak. Lalu, hal yang utama dalam perjanjian bilateral adalah kesepakatan antara kedua pihak terkait isi perjanjian.[1]

    Perjanjian bilateral pada umumnya berbentuk sebuah instrumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau pertukaran dua dokumen, nota/surat diplomatik, yang mengkonfirmasi bahwa keduanya telah menyetujui.[2]

    Salah satu contoh perjanjian bilateral adalah perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di bagian barat selat Singapura, yang telah disahkan melalui UU 4/2010.

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut perjanjian bilateral.

    1. Perjanjian Multilateral

    Perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh tiga atau lebih subjek hukum internasional, atau dalam hal ini oleh tiga atau lebih negara, yang masing-masing mempunyai kapasitas hukum untuk membuat perjanjian internasional.[3]

    Perjanjian multilateral biasanya dibuat dalam satu dokumen, namun dalam keadaan tertentu bisa juga dilakukan dalam bentuk pertukaran dokumen apabila pihaknya tidak lebih dari tiga atau 4.[4]

    Karena melibatkan lebih dari 3 pihak, perjanjian multilateral biasanya menetapkan tempat penyimpan (depository) perjanjian multilateral tersebut. Depository perjanjian multilateral yang lebih banyak dipilih adalah sekretariat organisasi internasional yang menaungi pembuatan perjanjian multilateral tersebut, seperti PBB, yang saat ini menjadi depository bagi lebih dari 550 perjanjian internasional.[5]

    Adapun contoh perjanjian multilateral adalah UNCLOS 1982, Geneva Convention 1949, VCLT 1969, ICJ Statute, dan lain-lain.

    Peran Penting Hukum Perjanjian Internasional

    Sebagai informasi, Anthony Aust dalam bukunya Handbook of International Law, the 2nd edition (hal. 6), menjelaskan sebagai berikut:

    For the moment, it is enough to say that, as with domestic legislation, treaties now play a crucial role in international law. Important areas of customary international law have now been codified in multilateral treaties which are widely accepted even by States which are not parties to such treaties. In consequence, custom and the other sources of international law are no longer as important as they used to be. But that does not mean that custom is on a lower level than treaties. There is no formal hierarchy of the sources of international law.

    Jika diterjemahkan secara bebas, pada intinya perjanjian internasional memiliki peran penting dalam hukum internasional. Bidang-bidang penting dalam hukum internasional sekarang telah dikodifikasi dalam perjanjian multilateral yang diterima secara luas bahkan oleh negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Sebagai konsekuensinya, kebiasaan (customary of international law) dan sumber-sumber hukum internasional lainnya tidak lagi sepenting dulu. Tetapi, hal ini bukan berarti bahwa kebiasaan berada pada tingkat yang lebih rendah daripada perjanjian internasional, karena pada dasarnya tidak ada hirarki formal dalam sumber-sumber hukum internasional.

    Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam Peran Perjanjian Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional, kedudukan perjanjian internasional amatlah penting dalam hubungan antarnegara, termasuk juga ketika terjadi konflik. Hal ini karena:

    1. Perjanjian internasional menjadi salah satu rujukan utama Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa hukum antar negara.
    2. Perjanjian internasional menjadi dasar untuk untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada forum penyelesaian sengketa tertentu, seperti Mahkamah Internasional.
    3. Berbagai perjanjian internasional memuat pasal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian internasional itu sendiri yang harus ditaati para pihak.

    Demikian jawaban dari kami mengenai perjanjian bilateral dan multilateral, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Statute of the International Court of Justice;
    2. The Geneva Conventions of 12 August 1949;
    3. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969;
    4. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982;
    5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
    6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore, 2009).

    Referensi:

    1. Anthony Aust. Handbook of International Law, the 2nd edition. United Kingdom: Cambridge University Press, 2010;
    2. Claude Schenker. Practice Guide to International Treaties, Directorate of International Law (DIL), Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Switzerland;
    3. Muh. Risnain. Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia. Nusa Tenggara Barat: Sanabil, 2020;
    4. Treaty Handbook, prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs. United Nations, 2018.

    [1] Treaty Handbook, prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs. United Nations, 2018, hal. 33

    [2] Claude Schenker. Practice Guide to International Treaties, Directorate of International Law (DIL), Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Switzerland, 2015, hal. 4

    [3] Treaty Handbook, prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs. United Nations, 2018, hal. 33

    [4] Claude Schenker. Practice Guide to International Treaties, Directorate of International Law (DIL), Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Switzerland, 2015, hal. 4

    [5] Claude Schenker. Practice Guide to International Treaties, Directorate of International Law (DIL), Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Switzerland, 2015, hal. 18

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000