Bisnis
Perizinan Berusaha untuk Katering
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Saya mau buat usaha katering, kira-kira perlukah saya berizin? Jika perlu, apa saja izin usaha yang harus dipenuhi?


Bacaan 8 Menit

Saya mau buat usaha katering, kira-kira perlukah saya berizin? Jika perlu, apa saja izin usaha yang harus dipenuhi?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menjawab pertanyaan Anda yang pertama, pada dasarnya setiap kegiatan usaha harus memiliki perizinan berusaha (“PB”), termasuk juga usaha katering. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025, yang berbunyi:
Untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki PB.
PB sendiri dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.[1] Menurut Pasal 124 PP 28/2025, berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.[2]
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar yang merupakan legalitas untuk melakukan kegiatan usaha berbentuk pernyataan pelaku usaha untuk mememnuhi standar usaha untuk melakukan kegiatan usaha.[3]
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.[4]
PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.[5]
Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
Kemudian, menjawab pertanyaan Anda, mengenai PB usaha katering, perlu diketahui terlebih dahulu mengani kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (“KBLI”) dari usaha katering itu sendiri.
Sepanjang penelusuran kami, dalam LampiranPeraturan BPS 2/2020 (hal. 517 – 518), terdapat dua kode KBLI yang dapat digunakan untuk usaha katering, antara lain:
Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terlenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.
Namun, perlu diketahui bahwa saat ini Peraturan BPS 2/2020 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan BPS 7/2025.[6] Pada peraturan terbaru ini, terdapat beberapa perubahan pada beberapa kode KBLI. Untuk kode KBLI 56210 dan 56290 terdapat perubahan judul KBLI, untuk kode KBLI 56210 menjadi “Aktivitas Jasa Boga untuk Acara Tertentu (Event Catering)”, sedangkan KBLI 56290 menjadi “Aktivitas Penyediaan Jasa Boga Lainnya”.
Selengkapnya dapat ditemukan dalam Lampiran Peraturan BPS 7/2025 (hal. 352 – 353), yang dapat digunakan untuk usaha katering, antara lain:
Kelompok ini mencakup aktivitas penyiapan dan penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, di lokasi yang ditentukan oleh pelanggan untuk suatu acara tertentu. Kelompok ini mencakup jasa penyediaan makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan acara kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya, makanan siap saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya, berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
Kelompok ini tidak mencakup:
Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa penyedia makanan lainnya atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu, termasuk jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan tempat lain yang sejenis, makanan dapat disiapkan langsung di tempat klien atau di unit pusat.
Kelompok ini juga mencakup:
Kelompok ini tidak mencakup:
Berdasarkan 2 kode KBLI di atas, usaha katering dibagi antara katering untuk acara tertentu dan katering untuk periode tertentu.
Perlu diperhatikan bahwa pada saat Peraturan BPS 7/2025 mulai berlaku, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS 7/2025 paling lambat 6 bulan sejak diundangkan, yaitu 18 Juni 2026.[7]
Selanjutnya, PB yang harus dipenuhi untuk kode KBLI 56210 dan 56290 dapat ditemukan pada Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025 (hal. I.L.36 – I.L.39).
Untuk kode KBLI 56210 dibagi menjadi 2 skala usaha, yaitu mikro dan kecil dengan menengah dan besar.
Untuk skala usaha mikro dan kecil, tingkat risikonya adalah menengah rendah. Oleh karena itu, PB yang harus dipenuhi adalah NIB dan sertifikat standar.
Selain PB, terdapat juga PB untuk menunjang kegiatan usaha (“UMKU”) yang harus dipenuhi, yaitu Label Higiene Sanitasi Pangan (“HSP”). Terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:[8]
Selanjutnya, untuk skala usaha menengah dan besar, tingkat risikonya adalah menengah tinggi. Oleh karena itu PB yang harus dipenuhi adalah NIB dan sertifikat standar. Pada skala usaha ini terdapat syarat untuk memiliki penilaian mandiri kesiapan penerapan standar. Selain PB, terdapat juga PB UMKU yang harus dipenuhi berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (“SLHS”). Kemudian terdapat kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:[9]
Sama seperti kode KBLI 56210, untuk kode KBLI 56290 pun sama, dibagi menjadi 2 skala usaha, antara mikro dan kecil dengan menengah dan besar.
Pertama, untuk skala usaha mikro dan kecil, tingkat risikonya adalah menengah rendah. Oleh karena itu PB yang diperlukan adalah NIB dan sertifikat standar. Selain itu, terdapat juga PB UMKU yang harus dipenuhi, yaitu Label HSP. Kemudian terdapat juga kewajiban untuk pelaku usaha, antara lain:[10]
Kedua, untuk skala usaha menengah dan besar, tingkat risikonya adalah NIB dan sertifikat standar. Oleh karena itu, PB yang harus dipenuhi adalah NIB dan sertifikat standar. Serta terdapat persyaratan berupa dokumen penilaian mandiri kesiapan penerapan standar. Selain PB, terdapat juga PB UMKU yang harus dimiliki, yaitu SLHS. Selanjutnya, pelaku usaha memiliki kewajiban, antara lain:[11]
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)
[2] Pasal 130 PP 28/2025
[3] Pasal 131 ayat (1) dan (2) PP 28/2025
[4] Pasal 132 ayat (1) dan (2) PP 28/2025
[5] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025
[6] Pasal 6 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan BPS 7/2025”)
[7] Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025
[8] Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025 (hal. I.L.36)
[9] Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025 (hal. I.L.37)
[10] Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025 (hal. I.L.37 – I.L.38)
[11] Lampiran I.L – Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata PP 28/2025 (hal. I.L.38 – I.L.39)