Karena ada tiga persoalan mendasar terhadap lemahnya pengawasan obat dan makanan.

BPOM Diusulkan Memiliki Kewenangan Eksekutorial Melalui RUU POM

Ilustrasi 

Antara lain memperkuat mekanisme pengawasan BPOM, usulan pembentukan BPOM di tingkat kabupaten dan kota, hingga memperjelas jenis sanksinya.    

Memperkuat Kewenangan BPOM Lewat RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Memuat 19 Bab dan 127 Pasal. Baleg bakal mengundang stakeholder dalam rangka memperkaya bahan dan mengharmonisasi materi muatan RUU.

Baleg Harmonisasi RUU Pengawasan Obat dan Makanan 

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin usaha makanan berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (&ldquo;SPP-IRT&rdquo;). Usaha produksi abon daging atau dendeng daging (olahan daging) yang Anda produksi termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Izin Usaha Makanan untuk Produk Industri Rumahan

#Begini Hukumnya dari YouTube Klinik Hukumonline.

Kena Getok Harga Saat Makan, Begini Hukumnya

Dilakukan atau tidaknya razia merupakan kewenangan polisi dan/atau instansi berwenang lainnya, berdasarkan hukum positif yang berlaku, dan tidak dapat diminta atau didesak begitu saja.

Akan tetapi, bila Anda yakin terdapat peristiwa pidana, maka disarankan membuat laporan ke polisi menyangkut kronologi peristiwa tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Masyarakat Minta Polisi Merazia Penjual Makanan Kedaluwarsa?

Pelaku usaha yang memproduksi produk yang menggunakan bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Keterangan itu dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan dengan warna yang berbeda pada komposisi bahan, yang dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.

Jika dilanggar, pelaku usaha yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif. Bagaimana bentuk sanksi administratif tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kewajiban Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk Makanan Haram

Pelaku usaha dan warga masyarakat yang memproduksi dan mendistribusikan pangan hasil rekayasa genetika wajib membuat kajian dan penilaian risiko. Penilaian risiko diperkuat dalam UU Cipta Kerja.

Pangan Hasil Rekayasa Genetika, Bagaimana Aspek Hukumnya?

Beranda

Home

makanan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#makanan