Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Hak Asasi Manusia

Perlindungan Hukum bagi Tim Medis dalam Aksi Demonstrasi

Perlindungan Hukum bagi Tim Medis dalam Aksi Demonstrasi

PERTANYAAN

Beberapa waktu lalu, saya membaca berita bahwa ada tim medis aksi demo ditangkap polisi atas dasar Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP. Dalam hukum, apakah ada perlindungan khusus untuk tim medis dalam aksi massa? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pasal tentang Tindak Pidana Tidak Menuruti Perintah

    Berdasarkan kronologis yang Anda sampaikan, tim medis yang membantu massa aksi demonstrasi ditangkap polisi atas dasar Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dengan berbunyi sebagai berikut:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pasal 216 ayat (1) KUHP

    Barang siapa dengan sengaja tidak mematuhi perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut, atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.[1]

    Pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang tindak pidana tidak mematuhi perintah resmi dari pejabat yang berwenang (misalnya polisi yang meminta demonstran membubarkan diri) atau menghalangi tugas pengawasan pejabat tersebut. Ancaman pidananya relatif ringan, tetapi dalam praktiknya sering digunakan pada kasus-kasus demonstrasi.

    Pasal 218 KUHP

    Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta dalam perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.[2]

    Sedangkan pasal ini mengatur tentang tindak pidana tidak membubarkan diri dari kerumunan setelah mendapat perintah tiga kali dari pejabat berwenang (biasanya dalam konteks kerusuhan atau demonstrasi). Dalam praktik, pasal ini sering disebut sebagai "pasal karet" karena penerapannya yang subjektif, terutama dalam aksi massa.

    Ketentuan dalam pasal tersebut juga diatur di dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[3] yaitu tahun 2026 yaitu Pasal 352 dan Pasal 354 UU 1/2023 sebagai berikut:

    Pasal 352 UU 1/2023

    Setiap Orang yang mengabaikan perintah atau permintaan seorang Pejabat yang berwenang yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

    Pasal 354 UU 1/2023

    Setiap Orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh Pejabat yang berwenang atau atas namanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

    Perlindungan Hukum bagi Tim Medis dalam Aksi Demonstrasi

    Lantas adakah payung hukum yang dapat melindungi tenaga medis yang membantu dalam aksi demo? Terkait hal tersebut, beberapa regulasi sudah mengatur terkait perlindungan tenaga medis, ketika sedang menjalankan tugasnya, khususnya ketika dalam demonstrasi.

    Perlindungan hukum untuk tim medis seperti dokter, perawat, atau relawan paramedis yang bertugas dalam aksi demonstrasi, meskipun bukan berupa kekebalan mutlak terhadap penangkapan atau tuntutan pidana, namun terdapat hak-hak yang harus dilindungi seperti hak untuk tidak mengalami kekerasan saat menjalankan tugas kemanusiaan, berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional maupun internasional.

    Kami akan menyebutkan beberapa peraturan berkenaan dengan aturan hukum bagi tenaga medis yang sedang menjalankan tugasnya dalam demonstrasi antara lain:

    1. Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien.

    Selain itu, Pasal 273 ayat (1) huruf f jo. ayat (2) UU Kesehatan menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

    Pasal tersebut menurut kami menekankan bahwa tim medis yang sedang memberikan bantuan darurat misalnya menolong korban luka dalam demonstrasi harus dilindungi dari kekerasan aparat.

    1. UU 9/1998 yang mengatur demonstrasi secara umum, termasuk hak peserta untuk keamanan. Pasal 13 ayat (2) UU 9/1998mengatur bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta demonstrasi. Meskipun tidak spesifik mengatur mengenai tim medis, namun Polri wajib menjamin keamanan keselamatan semua pihak, termasuk yang memberikan bantuan medis.
    1. UU 12/2005 tentang ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”). Kovenan ini mengatur perlindungan hak-hak sipil dan politik secara umum, salah satunya terkait hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang[4] ataupun hak untuk tidak dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.[5] Ketentuan ini juga berlaku untuk melindungi tenaga medis yang menjalankan tugasnya dalam suatu demonstrasi.

    Namun, kami berpendapat bahwa tenaga medis terbukti melakukan suatu tindak pidana tanpa ada alasan pembenar, maka mereka dapat diproses hukum seperti warga biasa.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
    3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
    6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

    [1] Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/20212”) denda dikali 1.000, sehingga denda maksimal pasal ini adalah sebesar Rp9 juta.

    [2] Berdasarkan Pasal 3 Perma 2/20212 denda dikali 1.000, sehingga denda maksimal pasal ini adalah sebesar Rp9 juta.

    [3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

    [4] Pasal 9 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights(“ICCPR”)

    [5] Pasal 7 ICCPR

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000