Tahapan Perusahaan Melakukan Initial Public Offering

PERTANYAAN

Prosedur apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk go public sampai pada proses mendapatkan Initial Public Offering?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perubahan Status Perusahaan Menjadi Go Public yang dibuat oleh Pringgo Sanyoto dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Maret 2010.

KLINIK TERKAIT

Akibat Kepailitan Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Cabang

11 Mar, 2025

Perjanjian Eksklusif BUMN dengan Anak Perusahaan

11 Mar, 2025

Adakah Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka?

05 Agt, 2024

Dapatkah Perusahaan Publik Mengalihkan Aset ke Anak Perusahaan?

23 Jun, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Aturan Initial Public Offering

Pringgo Sanyoto (penulis sebelumnya) menjelaskan bahwa Initial Public Offering (“IPO”) atau penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, perusahaan yang berencana untuk go public harus memahami dan mematuhi serangkaian tahapan untuk dapat melakukan IPO yang akan kami jelaskan sebagai berikut.

a. Persiapan Internal

Pada tahap persiapan internal, perusahaan yang akan melakukan penawaran umum harus terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham (“RUPS”). Tujuan yaitu direksi meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum yang pada pokoknya akan mengubah anggaran dasar perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka.[1]

Dalam tahap internal ini, perusahaan juga harus memastikan struktur organisasi dan tata kelola perusahaan telah sesuai dengan standar perusahaan terbuka. Persyaratan sebagai perusahaan terbuka harus dipenuhi, termasuk penyusunan laporan keuangan yang transparan dan sistem pengelolaan risiko yang memadai.

b. Penunjukan Lembaga dan Profesi Penunjang

Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya perusahaan harus menunjuk berbagai lembaga dan profesi penunjang. Pihak-pihak yang perlu ditunjuk antara lain akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, serta profesi lainnya yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).[2]

Adapun peran dari keempat lembaga tersebut dijelaskan oleh Pringgo Sanyoto (penulis sebelumnya) sebagai berikut.

1. Akuntan publik yang bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten.
2. Konsultan hukum yang bertugas memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion).
3. Penilai yang bertugas melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap.
4. Notaris yang bertugas membuat akta-akta berubahan anggaran dasar, akta-akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan notulen-notulen rapat.

c. Penyusunan Prospektus

Prospektus merupakan dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai perusahaan dan rencana penawaran saham kepada publik.[3] Prospektus harus memuat informasi seperti tanggal pernyataan pendaftaran OJK, keterangan singkat mengenai saham yang akan ditawarkan, keterangan singkat mengenai pemegang saham emiten dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Peraturan OJK 76/4/2017. Aturan tersebut harus dipatuhi sepenuhnya karena menurut hemat kami, keakuratan dan transparansi informasi dalam prospektus sangat penting untuk membangun kepercayaan calon investor serta memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK.

d. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Setelah prospektus selesai disusun, perusahaan harus mengajukan pernyataan pendaftaran beserta dokumen pendukung ke OJK.[4] Dokumen ini akan diperiksa oleh OJK untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dalam proses IPO. OJK akan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang telah diajukan. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, OJK dapat meminta klarifikasi atau perbaikan dari perusahaan. Perusahaan harus memberikan tanggapan dan melakukan revisi dokumen sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh OJK.

e. Masa Penawaran Awal

Setelah pengajuan dokumen ke OJK, perusahaan akan memasuki masa penawaran awal (bookbuilding), yaitu tahap di mana perusahaan dan penjamin emisi melakukan survei pasar untuk menentukan kisaran harga saham yang akan ditawarkan.[5]

f. Pernyataan Efektif dari OJK

Apabila seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan, OJK akan memberikan pernyataan efektif yang menyatakan bahwa perusahaan telah resmi dapat menawarkan sahamnya kepada publik. Pernyataan efektif ini biasanya diberikan dalam waktu maksimal 45 hari setelah dokumen pendaftaran diajukan.[6]

g. Penawaran Umum

Setelah memperoleh pernyataan efektif, perusahaan dapat mulai melakukan penawaran umum kepada publik. Dalam tahap ini, saham perusahaan mulai dijual kepada investor dalam jangka waktu 1 hingga 3 hari kerja, tergantung ketentuan yang berlaku.[7]

h. Penjatahan Saham

Setelah masa penawaran umum berakhir, perusahaan akan melakukan penjatahan saham kepada investor. Proses ini dilakukan paling lambat 2 hari kerja setelah masa penawaran umum berakhir.[8] Penjatahan bertujuan untuk mendistribusikan saham kepada calon pemegang saham sesuai dengan permintaan dan alokasi yang telah ditentukan.

i. Pencatatan dan Perdagangan Saham di Bursa Efek

Tahap terakhir dalam IPO adalah pencatatan saham di bursa efek, sehingga saham perusahaan dapat mulai diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan pencatatan ini, perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka (Tbk.) dan dapat memperoleh manfaat dari pendanaan publik serta peningkatan likuiditas saham.

Berdasarkan uraian di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, untuk dapat melakukan IPO, sebuah perusahaan harus melewati serangkaian prosedur yang telah dijelaskan. Meski prosedur tersebut dimulai dari yang paling fundamental dengan menyesuaikan anggaran dasar hingga melakukan prosedur lainnya sebagaimana ditentutan oleh OJK. Dengan adanya regulasi dari OJK, setiap tahapan IPO harus dipersiapkan dengan baik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai informasi, keberhasilan IPO bergantung pada transparansi informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.

---

[1] Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[2] Pasal 21 angka 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

[3] Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham (“Peraturan OJK 76/4/2017”)

[4] Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK 76/4/2017

[5] Pasal 4 Peraturan OJK 76/4/2017

[6] Pasal 9 Peraturan OJK 76/4/2017

[7] Pasal 11 Peraturan OJK 76/4/2017

[8] Pasal 15 Peraturan OJK 76/4/2017