Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dipublikasikan pada Selasa, 26 Oktober 2021 dan dimutakhiran pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 14 Desember 2022.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Memberhentikan dan menanyakan identitas pada dasarnya merupakan kewenangan dari seorang penyelidik. Secara historis, hal ini dapat ditemukan dalam KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026,[1] sebagai berikut:
Sehingga, apabila yang Anda maksud adalah menyuruh berhenti seseorang karena ada kecurigaan sekaligus menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri, dalam hal ini misalnya Kartu Tanda Penduduk (“KTP”), perbuatan yang dilakukan oleh polisi ini dibenarkan oleh hukum.
Namun, sayangnya sepanjang penelusuran kami, kecurigaan yang dimaksud dalam rumusan pasal di atas tidak dijelaskan lebih lanjut perihal apa dan bagaimana kondisi yang dimaksud hingga timbul kecurigaan.
Sebelumnya, kami telah mengulas mengenai kewenangan polisi untuk memeriksa handphone dalam artikel Wewenang Polisi Memeriksa Handphone dalam Penyelidikan, di mana diterangkan bahwa pada tahap penyelidikan dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.[2] Untuk itu, penyelidik berwenang mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal ini, handphone merupakan barang bukti, dan informasi dan/atau dokumen elektronik yang termuat di dalamnya adalah sebagai alat bukti elektronik.
Adapun alat bukti elektronik merupakan alat bukti sah dalam hukum acara pidana. Jenis alat bukti pada dasarnya terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama dan Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berbunyi:
Walaupun dalam KUHAP lama tidak disebutkan secara eksplisit alat bukti elektronik, eksistensi alat bukti elektronik tetap diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Hal ini karena merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dan perubahannya. Penjelasan selengkapnya bisa Anda temukan pada artikel Dasar Hukum Alat Bukti Elektronik dalam KUHAP.
Selanjutnya, menurut Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf f UU 20/2025, bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Bukti elektronik ini mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.[3]
Baca juga: Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru
Kemudian, perihal penggeledahan handphone, KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru telah memberikan pengaturan perihal penggeledahan. Perlu diingat bahwa KUHAP lama membagi penggeledahan menjadi penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Sedangkan, dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru hanya disebut penggeledahan saja. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 17 dan 18 KUHAP lama, dan Pasal 1 angka 34 UU 20/2025 tentang KUHAP baru:
Walaupun demikian, UU 20/2025 mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap:[4]
- rumah atau bangunan;
- pakaian;
- badan;
- alat transportasi;
- informasi elektronik;
- dokumen elektronik; dan/atau
- benda lainnya.
Menurut hemat kami, terhadap penggeledahan handphone jika dilihat pada objek geledah di atas termasuk pada penggeledahan terhadap badan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Maka, bisa dipahami bahwa penggeledahan merupakan kewenangan penyidik, sehingga apabila penggeledahan dilakukan oleh penyelidik, hal tersebut (penggeledahan) harus dilakukan atas perintah penyidik.[5]
Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri.[6] Permohonan izin ini harus disertai uraian mengenai:[7]
- lokasi yang akan digeledah; dan
- dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
Namun, penggeledahan dapat juga dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri, jika dalam keadaan mendesak, yaitu:[8]
- letak geografis yang susah dijangkau;
- tertangkap tangan
- berpotensi berupaya masuk dan menghilangkan barang bukti; dan/atau
- situasi berdasarkan penilaian penyidik.
Sebagai informasi, sepanjang penelusuran kami, dalam UU 20/2025 tidak terdapat limitasi terhadap di mana penggeledahan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan. Hal ini berbeda dengan KUHAP lama, di mana dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan:[9]
- pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- di tempat penginapan dan tempat lainnya.
Perlu diingat bahwa dalam melakukan penggeledahan, penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti terkait dengan tindak pidana.[10]
Menyambung pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa polisi yang Anda maksud adalah penyelidik. Pada dasarnya, penyelidik memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap handphone Anda. Namun, perlu dicatat bahwa ini harus berdasar pada perintah dari penyidik. Selain itu, tidak hanya dilaksanakan semata-mata berdasarkan kecurigaan, melainkan juga harus ditegakkan asas praduga tak bersalah[11] pada orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.
Adapun mengenai privasi, telah terdapat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PDP yang mendefinisikan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
Data pribadi tersebut pun dibedakan menjadi 2 jenis yaitu data pribadi bersifat spesifik seperti antara lain data biometrik, data genetika, dan data keuangan pribadi. Lalu, data pribadi bersifat umum seperti antara lain nama lengkap, jenis kelamin, agama, nomor telepon seluler.[12]
Kemudian, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permenkominfo 20/2016, privasi merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya.
Jika dikaitkan dengan pelanggaran privasi, yang kami artikan sebagai data-data pribadi, maka dalam konteks ini, pemeriksaan handphone untuk menemukan alat bukti elektronik memang harus dilandasi dengan persyaratan penggeledahan dan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga tidak hanya berbasis pada kecurigaan atau tuduhan semata.
Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (2) Perkapolri 8/2009 mengatur dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:
- melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
- melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
- melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
- melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
- melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- memperlama pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
- melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki di tempat terbuka dan melanggar etika.
Tidak hanya itu, setiap polisi dalam melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.[13]
Prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi:[14]
- setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas serangan yang tidak berdasarkan hukum terhadap martabat dan reputasinya;
- setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi tentang rahasia keluarga/rumah tangganya;
- setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi dalam berkomunikasi dengan keluarga dan/atau penasihat hukumnya;
- tidak boleh ada tekanan fisik atau pun mental, siksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi;
- tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya sendiri;
- korban dan saksi harus diperlakukan dengan empati dan penuh pertimbangan;
- kegiatan-kegiatan investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat; dan
- kegiatan investigasi yang sewenang-wenang maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan, tidak diperbolehkan.
Sehingga, apabila tidak dilakukan sesuai prosedur hukum, perbuatan menggeledah dan memeriksa handphone ini berpotensi melanggar privasi.
Apa hukum melanggar privasi? Perihal menggeledah atau memeriksa handphone orang lain tanpa hak dan melawan hukum, pelaku dapat dijerat pasal-pasal yang telah diuraikan dalam Jerat Pasal Membuka HP Orang Lain Tanpa Izin.
Sebagai contoh kasus di mana polisi melakukan pemeriksaan handphone, kami mengutip Putusan PN Pasir Pangaraian No. 246/Pid.B/2018/PN.Prp, di mana disebutkan telah terbukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 pukul 22.00 WIB bertempat di areal terbuka yakni di Los Pasar Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, anggota polisi telah menangkap terdakwa karena telah melakukan perjudian (hal. 16-17).
Setelah dilakukan penangkapan terdakwa, polisi kemudian menanyakan identitas terdakwa dan memeriksa handphone milik terdakwa, di mana dalam kotak masuk handphone ditemukan SMS orang yang memasang nomor togel dan dalam kotak terkirim ditemukan SMS terdakwa dengan orang lain terkait pemasangan nomor togel (hal. 17).
Pada bagian amar putusan, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian dan sekaligus menetapkan barang bukti berupa 1 handphone (hal. 20).
Jadi bisa disimpulkan, sesuai kewenangan dan prosedur hukum, penyelidik polisi memang bisa mencari, menggeledah, dan memeriksa handphone yang berhubungan dengan tindak pidana atau yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, guna mengumpulkan bukti permulaan, serta mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tetap wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi orang yang diperiksa/digeledah.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Putusan:
Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Prp.
[2] Lihat Pasal 1 angka 8 UU 20/2025 yang mengatur bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
[5] Pasal 5 ayat (2) huruf a UU 20/2025
[6] Pasal 113 ayat (1) UU 20/2025
[7] Pasal 113 ayat (2) UU 20/2025
[8] Pasal 113 ayat (4) dan (5) UU 20/2025
[10] Pasal 113 ayat (3) UU 20/2025
[11] Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
[14] Pasal 38 ayat (2) Perkapolri 8/2009