Barang-barang yang Dikenakan PPN 12%

PERTANYAAN

Pasca berlakunya UU Harmonisasi Perpajakan terbaru, benarkah tarif PPN menjadi 12%? Lantas, barang apa saja yang terkena PPN 12% dan bagaimana perhitungannya? Bisakah diberikan contoh perhitungannya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Aturan PPN 11% dan Cara Menghitungnya yang dibuat oleh Ari Irfano, S.E., S.H., M.Ak., M.Kn dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Juni 2023.

Apa itu PPN?

KLINIK TERKAIT

Cara Menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak

17 Des, 2024

Faktur Pajak Tak Dibuat dan PPN Tak Disetor, Ini Sanksi bagi Pengusaha

04 Feb, 2021

Apakah Barang Olshop yang Diekspor Kena PPN?

06 Okt, 2020

Pengusaha Tak Setor PPN, Apa yang Dapat Dilakukan Pembeli?

01 Okt, 2020

Pajak pertambahan nilai (“PPN”) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak (“BKP”) dan jasa kena pajak (“JKP”) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (“PKP”).[1]

Selanjutnya, Barang kena pajak (“BKP”) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU 8/1983 beserta perubahannya.[2] Barang tersebut adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.[3]

Sementara, yang dimaksud dengan jasa kena pajak (“JKP”) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU 8/1983 beserta perubahannya.[4]

Adapun pengusaha kena pajak (“PKP”) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU 8/1983 dan perubahannya.[5]

Tarif PPN 12%

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Harmonisasi Perpajakan, tarif PPN yaitu:

1. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
2. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Lantas, apa saja yang dikenakan PPN 12%?

Perlu diketahui sebelumnya, menurut Pasal 4 UU 42/2009, PPN dikenakan atas:

1. penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. impor barang kena pajak;
3. penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
5. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
6. ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
7. ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan
8. ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Adapun jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:[6]

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan, jasa-jasa yang tidak dikenai PPN meliputi jasa kesehatan kesehatan medis, pelayanan sosial, keagamaan dll sesuai Pasal 4A ayat (3) UU 42/2009.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) PMK 131/2024 mengatur bahwa atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha terutang PPN. Lebih lanjut, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak (“DPP”) berupa harga jual atau nilai impor.[7]

Adapun yang dimaksud dengan DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.[8]

DPP tersebut dikelompokkan menjadi:

1. BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maka DPP-nya berupa harga jual atau nilai impor.[9]
2. BKP tidak tergolong mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maka DPP-nya berupa nilai lain. Nilai lain sebagaimana ini dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.[10]

Lalu, apa saja yang dapat dikategorikan sebagai barang mewah?

Menurut Pasal 1 PP 61/2020, aturan mengenai barang mewah yaitu sebagai berikut.

1. Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
2. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), merupakan kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.
3. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen) merupakan:

1. kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; dan
2. kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

4. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), merupakan:

1. kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; dan
2. kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

5. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) merupakan kelompok kapal pesiar mewah berupa:

1. kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum; dan
2. yacht, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PPN 12% mengelompokkan DPP untuk barang mewah dan barang yang tergolong tidak mewah. Untuk barang mewah, DPP-nya adalah harga jual atau nilai impor, sedangkan untuk barang non-mewah DPP-nya berupa nilai lain.

Oleh karena itu, tarif PPN tetap naik menjadi 12%. Namun untuk penghitungannya pemerintah memberi kebijakan untuk barang yang tergolong tidak mewah yaitu menggunakan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual. Menurut hemat kami, dengan menggunakan DPP Nilai Lain ini, maka PPN yang harus dibayar tetap sebesar 11%.

Contoh Penghitungan PPN 12%

Untuk kategori barang mewah, misalnya Anda membeli sebuah yacht seharga Rp50 miliar, maka PPN yang dikenakan adalah:

PPN = 12% x Rp50.000.000.000 = Rp6.000.000.000

Sedangkan, untuk barang tergolong bukan mewah, misalnya Anda membeli barang non-mewah dengan harga Rp1.000.000, maka:

DPP = 11/12 x Rp1.000.000 = Rp916.666

PPN = 12% x Rp916.666 = Rp110.000

Total yang harus dibayar = Rp1.000.000 + Rp110.000 = Rp1.110.000

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
   2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
   3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
   4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
   5. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
   6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
   8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

---

[1] Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“UU 42/2009”)

[2] Pasal 1 angka 3 UU 42/2009

[3] Pasal 1 angka 2 UU 42/2009

[4] Pasal 1 angka 5 dan 6 UU 42/2009

[5] Pasal 1 angka 15 UU 42/2009

[6] Pasal 4A ayat (2) UU 42/2009

[7] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (“PMK 131/2024”)

[8] Pasal 1 angka 11 PMK 131/2024

[9] Pasal 2 ayat (3) PMK 131/2024

[10] Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK 131/2024