Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Dasar Hukum Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Agustus 2017.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[1]
Sedangkan yang dimaksud bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian syariah.[2]
Menurut Pasal 2 UU Perbankan Syariah, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Adapun, yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” dalam pasal tersebut adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Sementara, yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]
Menurut Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Sovia Hasanah (penulis sebelumnya) memaparkan contoh prinsip syariah tersebut meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
Selanjutnya, penerapan prinsip syariah dalam suatu kegiatan usaha dapat ditinjau pada kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:[4]
- riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
- maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Selain itu, penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah juga ditekankan dalam Pasal 27 ayat (1) POJK 13/03/2021 yang menyatakan bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam menyelenggarakan produk bank.
Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa bahwa prinsip bagi hasil yang Anda tanyakan merupakan salah satu prinsip syariah. Prinsip tersebut tentunya sangat ditekankan untuk diimplementasikan dalam perbankan syariah sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini juga sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, serta menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil (mudharabah).
Lebih lanjut lagi, menurut UU Perbankan Syariah sendiri, bagi hasil termasuk salah satu pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.[5]
Penerapan bagi hasil dalam perbankan syariah juga ditegaskan dalam Pasal 15 angka 11 UU P2SK yang mengubah Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Perbankan Syariah, yaitu kegiatan bank umum syariah meliputi menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak hanya bank umum syariah, unit usaha syariah juga menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[6]
Menurut Agus Triyanta dalam bukunyaHukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-prinsip Islam (hal. 51), mudharabah dan wadi’ah merupakan jenis kontrak atau akad muamalah dalam bisnis perbankan syariah.
Sebagai informasi, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.[7]
Lebih lanjut, Agus Triyanta (hal. 51) menjelaskan bahwa wadi’ah atau ida’ secara harfiah berarti titipan. Hal ini telah didefinisikan oleh para ahli hukum sebagai sebuah kontrak dimana seseorang memberikan properti kepada pihak lain untuk dijaga/dipelihara.
Sedangkan, mudharabah adalah perjanjian perkongsian yang samar. Artinya, meski tidak bernama perkongsian, namun hakikatnya juga perkongsian. Definisi dari mudharabah adalah sebuah kontrak dimana sang pemilik modal memberikan modal kepada seorang pengelola untuk menjalankan perniagaan atas nama mereka berdua dan keuntungan dibagi berdasarkan kepada sebuah formula tertentu yang disepakati.[8]
Berdasarkan penjelasan di atas, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya bank syariah melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah. Selanjutnya, prinsip syariah yang Anda tanyakan yaitu mudharabah dan wadi’ah adalah jenis dari kontrak atau akad muamalah dalam bisnis perbankan syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam di bidang ekonomi. Meskipun mudharabah dan wadi’ah berasal dari ajaran hukum Islam, tetapi pengaturannya sudah ada dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah sebagaimana telah kami uraikan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
Referensi:
Agus Triyanta. Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-prinsip Islam. Malang: Setara Press. 2016.
[1] Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”)
[2] Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah
[3] Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah
[4] Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah
[5] Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah
[6] Pasal 15 angka 11 UU P2SK yang mengubah Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Perbankan Syariah
[7] Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah
[8] Agus Triyanta. Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip Islam. Malang: Setara Press, 2016, hal. 52-53