Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Juli 2017.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui sebelumnya, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[1]
Pada dasarnya, UU BUMN membagi BUMN menjadi dua yaitu BUMN berbentuk perseroan terbatas (“PT”) dan BUMN berbentuk perusahaan umum.[2] Oleh karena itu, untuk menyederhanakan jawaban, kami asumsikan BUMN Tbk yang Anda maksud merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas.
Menurut definisinya, perusahaan perseroan (“persero”) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.[3]
Khusus untuk BUMN perseroan terbuka (Tbk), Pasal 1 angka 3 PP 45/2005 menyebutkan sebagai berikut.
Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Anggaran dasar BUMN (persero) memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PT, yaitu:[4]
- nama dan tempat kedudukan PT;
- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- jangka waktu berdirinya PT;
- besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (“RUPS”);
- tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
- tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Jika meninjau ketentuan anggaran dasar tersebut, lantas apa yang dimaksud standarisasi anggaran dasar BUMN khususnya BUMN Tbk?
Mengenai Program Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk yang Anda tanyakan, program ini dibuat oleh Kementerian BUMN. Sepanjang penelusuran kami, ketentuan yang mengatur mengenai ini adalah:
- Surat Kementerian BUMN No. S-116/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Perbankan; dan
- Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan.
Sebagai contoh kita ambil Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan (“S-BUMN 163/2017”). Tujuan surat ini adalah agar BUMN Persero Tbk sektor non perbankan dapat menyesuaikan standar anggaran dasar yang disampaikan tersebut dalam RUPS Tahunan yang terdekat.
Selain itu, sebagaimana disarikan dari artikel berita Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk untuk Efektifitas, Rini Dwijayanti sebagai Bagian Pelayanan Hukum Kementerian BUMN menyampaikan bahwa tujuan utama standarisasi ini yaitu untuk efektivitas monitoring, evaluasi, serta ketika berhadapan dengan pihak ketiga.
Terkait saham Seri A Dwiwarna yang Anda tanyakan, dalam Lampiran S-BUMN 163/2017 disebutkan bahwa saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara RI yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna.
Adapun hak-hak istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah:[5]
- Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
- Persetujuan perubahan permodalan;
- Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
- Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
- Persetujuan remunerasi anggota direksi dan dewan komisaris;
- Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
- Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
- Persetujuan penggunaan laba;
- Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
- Hak untuk mengusulkan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris;
- Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
- Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Sepanjang penelusuran kami, Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk ini telah disetujui di beberapa BUMN Tbk, seperti antara lain:
- Pemegang saham PT ANTAM (Persero) Tbk. Dilansir dari laman Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2016, dalam RUPS menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh anggaran dasar ANTAM, sesuai Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Pemegang saham PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Dilansir dari laman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, dalam RUPS menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk dengan cara menyusun kembali seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Berdasarkan uraian di atas, Program Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan kejelasan dalam pengelolaan BUMN Tbk, terutama terkait pengangkatan, pemberhentian, dan tata kelola lainnya. Program ini juga memanfaatkan hak khusus dari saham Seri A Dwiwarna, yang memberikan pemerintah hak veto strategis untuk memastikan kontrol yang efektif atas kebijakan penting perusahaan. Dengan implementasi standarisasi ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih terstruktur dan transparan mengenai BUMN Tbk, sekaligus memperkuat akuntabilitas perusahaan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- 7. Surat Kementerian BUMN No. S-116/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Perbankan;
- 8. Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan.
Referensi:
- 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2016, yang diakses pada 20 Januari 2025 pukul 16.20 WIB;
- 2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, yang diakses pada 20 Januari 2025 pukul 16.33 WIB.
[5] Lampiran Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan